Indonesia Dan Malaysia Pimpin Pembentukan ASEAN Halal Council

JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menginisiasi ASEAN Halal Forum yang akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan, forum ini akan menjadi momen bersejarah bagi pembentukan ASEAN Halal Council, yang bertujuan menyelaraskan standar halal antarnegara Asia Tenggara.

“Dunia punya ISO 9001 untuk mutu. Kenapa halal tidak? Padahal halal itu universal. Ini tentang integritas, ekonomi, dan peradaban. Kita sedang menggagas ASEAN Halal Council, dan Indonesia memimpin inisiatif ini,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (4/7), dilansir dari Antara.

Sebelumnya, dikutip dari Bernama, Malaysia dan Indonesia akan memimpin pembentukan ASEAN Halal Council atau Dewan Halal ASEAN. Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, menyebutkan pembentukan ASEAN Halal Council ini untuk memposisikan ASEAN sebagai model global bagi industri halal, yang dibangun di atas standar dan integritas yang tinggi.

“Pembentukan ASEAN Halal Council membuat ASEAN muncul sebagai pusat halal global yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan, ujarnya, Senin (26/5).

Baca Juga: Kemenperin Pede Industri Halal Indonesia Makin Baik

Wakil Perdana Menteri mengatakan, dengan pasar halal global yang diproyeksikan mencapai US$5 triliun pada tahun 2030, ASEAN harus muncul sebagai pemimpin dalam mengembangkan ekosistem halal regional yang saling melengkapi dan kompetitif.

Ahmad Zahid, yang juga mengepalai Dewan Pengembangan Industri Halal Malaysia, mengatakan kedua negara telah sepakat untuk bersama-sama mempelopori pembentukan Dewan Halal ASEAN tahun ini.

“Ini akan menjadi platform strategis untuk menyelaraskan kebijakan, standar, dan peraturan halal secara sistematis di antara negara-negara ASEAN. Kami sangat berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama halal ke tingkat yang lebih tinggi, dengan fokus pada penguatan posisi produk halal kedua negara di pasar regional dan global,” ujarnya.

Ahmad Zahid mengatakan Malaysia dan Indonesia akan mengintensifkan upaya bersama dalam sertifikasi halal, pendidikan, penelitian, dan pengembangan tenaga kerja halal.

Ia mengatakan Malaysia juga sepenuhnya mendukung program pertukaran pakar, pelatihan bersama, dan penelitian kolaboratif untuk memperkuat rantai nilai halal ASEAN.

Kedua negara juga sepakat untuk memperluas perdagangan halal dengan mempermudah akses pasar untuk produk halal dan meningkatkan pengakuan bersama atas sertifikasi halal.

“Langkah ini akan memfasilitasi arus perdagangan halal yang lebih lancar dan lebih ramah industri, sekaligus mendukung pertumbuhan perdagangan intra-ASEAN. Diharapkan akan berdampak positif pada permintaan pasar halal di ASEAN, yang mencakup hampir 700 juta orang,” katanya.

Ahmad Zahid mencatat bahwa pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari kunjungan resminya baru-baru ini ke Indonesia, yang menandai dimulainya kolaborasi yang lebih dalam antara kedua negara dalam memimpin pengembangan industri halal regional.

Tumbuhkan Ekonomi
Ahmad Haikal Hasan menambahkan, pembangunan industri halal perlu terus dilakukan. Pasalnya, kehadiran kawasan industri halal bisa memperkuat produktivitas ekosistem halal Indonesia dan mendongkrak perekonomian nasional.

“Kita membangun sistem halal bukan hanya untuk patuh terhadap regulasi, tapi juga sebagai alat ukur daya saing ekonomi,” katanya.

Salah satu kawasan industri halal yang baru-baru ini ia kunjungi adalah Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS), yang didesain dengan sistem dan fasilitas untuk mengembangkan industri produk halal.

Lebih lanjut, dia mengatakan, keberadaan HIPS yang didukung manajemen, sumber daya manusia (SDM), laboratorium dan fasilitas pendukung lainnya, diharapkan menjadi kawasan industri yang menjadi simpul penting dalam pembangunan ekosistem halal nasional.

Hal ini pun dapat diperkuat lagi dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah, sektor industri, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Baca Juga: Jangan Kalah Dengan Negara Lain, Industri Halal Harus Maksimalkan Potensi Dalam Negeri

Selain itu, Haikal mengatakan ekosistem halal tidak boleh hanya bertumpu pada industri besar. Penguatan ekosistem industri halal harus merata, termasuk dari sektor usaha mikro dan kecil.

Dalam upaya memperkuat industri halal di sektor usaha mikro dan kecil, BPJPH juga meluncurkan program sertifikasi halal gratis (Sehati) bagi pelaku UMK. Pihaknya menyiapkan kuota sertifikat halal gratis bagi UMK ini sebanyak satu juta.

Di Jawa Timur, dari kuota 171.108 sertifikat gratis yang tersedia tahun ini, sudah terserap 30,44% atau sekitar 52.083 pelaku usaha.

“Kami ingin halal ini tumbuh dari kaki lima sampai pabrik ekspor. Karena itu, pelaku UMK di Jawa Timur harus segera memanfaatkan kuota ini. Jangan sampai tertinggal, mumpung kuota Sehati masih tersedia,” ujar Haikal.