Indef Sarankan Rosan Roeslani Mundur Dari Jabatan Menteri Investasi

JAKARTA - Guna menghindari konflik kepentingan dan menjaga kepercayaan investor, Institute For Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan agar Rosan Roeslani mundur dari jabatan Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Pasalnya, Rosan resmi mengemban jabatan baru sebagai Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Ia didampingi Chief Operating Officer (COO) Bidang Investasi Pandu Patria Sjahrir dan COO Operasional Dony Oskaria.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho menegaskan, harus ada pemisahan peran dan tanggung jawab, antara Rosan sebagai Menteri Investasi dan CEO Danantara.

"Idealnya, menurut saya, CEO dan COO yang saat ini menjabat sebagai pejabat publik, sebagai menteri maupun wakil menteri, itu harus mundur," ujarnya dalam Diskusi Publik, Senin (24/2).

Baca Juga: Danantara Dikepalai Rosan Roeslani, SBY Dan Jokowi Jadi Penasihat

Andry menyampaikan, merangkap jabatan akan membuat investor ragu dan berhati-hati ketika berurusan dengan Indonesia. Ia khawatir investor bisa kabur karena tidak ada kepercayaan atau trust.

"Harus mundur karena ini menghilangkan konflik kepentingan dan tentunya meningkatkan kepercayaan dari investor," ucapnya.

Indef juga menyoroti lembaga baru Danantara beserta pejabat publik yang ada di dalamnya. Itu mencakup posisi Dewan Penasihat yang diemban oleh Mantan Presiden RI.

Dewan Pengawas Menteri BUMN, CEO dipegang oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, COO Operasional oleh Wakil Menteri BUMN, serta Direktur Investasi oleh pengusaha.

Selain menggerus kepercayaan investor, Andry menjelaskan, tidak ada pemisahan peran dan tanggung jawab jabatan pemerintahan dan Danantara, akan berpotensi menimbulkan moral hazard.

Di antaranya, fungsi pengawasan dan operasional menjadi bias karena dilakukan di bawah kementerian sama, indikasi operator merangkap regulator, serta tingginya intervensi politik dalam pengelolaan aset.

"Jadi tidak bisa rangkap jabatan, either way antara apakah kementerian investasinya yang mungkin tidak terpegang atau Danantara-nya," kata Ekonom Indef.

Rekomendasi Pengamat
Andry pun memberikan tiga rekomendasi kebijakan yang perlu menjadi prioritas ketika pemerintah resmi membangun Danantara.

Pertama, pemisahan peran dan tanggung jawab. Seperti diutarakan, Menteri Investasi harus turun dari jabatannya, dan fokus mengelola Danantara secara langsung dan profesional.

Kedua, penguatan tata kelola dan pengawasan. Harus ada laporan investasi dan kinerja keuangan Danantara untuk memastikan akuntabilitas kepada publik.

Baca Juga: Ditunjuk Jadi Kepala BPI Danantara, Segini Harta Kekayaan Rosan Roeslani

Selain itu, melakukan audit rutin oleh lembaga independen untuk menilai kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

Ketiga, memperketat kebijakan manajemen risiko. Andry menilai, setiap keputusan harus melalui proses penilaian risiko yang komprehensif untuk mengidentifikasi moral hazard yang terjadi.

Di samping itu, pentingnya menetapkan batasan yang jelas terhadap investasi yang memiliki profil risiko tinggi untuk melindungi aset negara.

"Jadi kita juga berharap investasi yang nantinya memiliki profil risiko tinggi pada akhirnya tidak mengorbankan aset negara, bisa jadi menjadi jaminan atau instrumen dari investasi," tutup Andry.