Hingga September, BI Telah Borong SBN Capai Rp217,10 T

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan telah membeli surat berharga negara (SBN) dengan nilai mencapai Rp217,10 triliun sejak awal tahun 2025 hingga 16 September 2025.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, langkah yang dilakukan itu termasuk pembelian di pasar sekunder dan program debt switching dengan pemerintah sebesar Rp160,07 triliun.

Menurutnya, pembelian SBN tersebut dilakukan sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

"Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian sehingga dapat terus menjaga kredibilitas kebijakan moneter," kata Perry dalam konferensi pers secara daring, Rabu (17/9).

Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan ekspansi likuiditas melalui penurunan posisi instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari Rp916,97 triliun pada awal tahun 2025 menjadi Rp716,62 triliun pada 15 September 2025.

Baca Juga: Hingga Agustus, BI Telah Borong SBN Capai Rp186,06 Triliun

Perry menuturkan, bauran kebijakan Bank Indonesia terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian.

Kebijakan moneter ditempuh melalui penurunan suku bunga BI-Rate, stabilisasi nilai tukar rupiah, dan ekspansi likuiditas moneter.

"BI-Rate telah turun sebesar 125 bps sejak September 2024 menjadi 5,00%, yang merupakan level terendah sejak tahun 2022," ujar Perry.

Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah terus diperkuat dengan intervensi di pasar off-shore melalui NDF dan intervensi di pasar domestik melalui pasar spot, DNDF, serta pembelian SBN di pasar sekunder.

KLM 
Selanjutnya, kebijakan moneter didukung oleh kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Bank Indonesia terus memperkuat implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan," tutur dia.

Hingga minggu pertama September 2025, total insentif KLM mencapai Rp384 triliun. Secara rinci, kelompok bank badan usaha milik negara (BUMN) dan bank umum swasta nasional (BUSN) masing-masing mendapat sebesar Rp170 triliun; bank pembangunan daerah (BPD) sebesar Rp38,5 triliun; dan kantor cabang bank asing (KCBA) sebesar Rp5,7 triliun.

Baca Juga: Bos BI Dukung Kebijakan Injeksi Likuiditas Rp200 T Ke Himbara

Secara sektoral, insentif KLM disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, yakni Pertanian, Real Estate, Perumahan Rakyat, Konstruksi, Perdagangan dan Manufaktur, Transportasi, Pergudangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta UMKM, Ultra Mikro, dan Hijau.

"Ke depan, kebijakan KLM akan terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan melalui optimalisasi insentif pada sektor yang berkontribusi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja serta selaras dengan program-program Asta Cita Pemerintah," imbuhnya.