Himbara Resmi Dapat Suntikan Rp200 T, Ini Respons BNI-Bank Mandiri

JAKARTA - Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, penyuntikan dana sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) kepada bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mulai disalurkan hari ini (12/9).

Adapun, anggota Himbara yang dimaksud terdiri atas Bank Mandiri yang akan diguyur dana Rp55 triliun, BRI Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, BNI Rp55 triliun, dan BSI Rp10 triliun. Diharapkan tambahan dana ini dapat memperkuat likuiditas bank dan mendorong ekspansi kredit ke sektor riil.

"Jadi, dananya akan kita kirim, sudah saya setujui tadi pagi, sebentar lagi dikirim. Jadi, saya pastikan dana yang Rp200 triliun masuk ke sistem perbankan hari ini dan mungkin banknya abis itu bingung, berpikir nyalurin kemana, pasti pelan-pelan akan dikreditkan, sehingga ekonominya bisa bergerak," katanya kepada media, Jakarta, Jumat (12/9).

Baca Juga: Menkeu Purbaya Umumkan Detail Bank Penerima Injeksi Rp200 T

Menanggapi hal tersebut, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyambut positif rencana pemerintah menarik dana excess reserve (cadangan berlebih) pemerintah sebesar Rp200 triliun untuk ditempatkan pada perbankan nasional. 

Kebijakan ini dinilai akan menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi melalui penguatan likuiditas dan penyaluran kredit ke sektor riil.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menjelaskan, langkah strategis pemerintah ini dapat memberikan tambahan ruang likuiditas bagi perbankan. BNI berharap, kebijakan ini mampu mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor-sektor produktif yang menjadi prioritas pemerintah.

“BNI menyambut baik setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Penempatan dana di perbankan tentu akan menambah ruang likuiditas dan menjadi stimulus positif dalam mendukung pembiayaan di sektor riil,” ujar Okki dalam keterangan resmi, Jakarta, Jumat (12/9).

Okki menegaskan, BNI berupaya menyalurkan kredit secara sehat dan produktif, sejalan dengan agenda pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

“BNI berkomitmen untuk tetap menyalurkan kredit secara sehat dan produktif, sejalan dengan prioritas pemerintah,” tegasnya.

Baca Juga: Saham Bank BUMN Hijau Usai Dapat Suntikan Rp200 T, IHSG Bisa Menguat

Meski demikian, BNI mengingatkan, efektivitas kebijakan ini akan sangat bergantung pada aturan teknis dan implementasi lebih lanjut dari regulator. 

"Beberapa aspek kunci yang memerlukan kejelasan mencakup skema penempatan dana, tata kelola, jangka waktu, mitigasi risiko, serta prioritas penyaluran kepada sektor-sektor tertentu," tutur dia.

Menurut Okki, kebijakan penarikan dana excess reserve ini dipandang sebagai langkah tepat untuk memperkuat intermediasi perbankan dan mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional. 

"Dengan likuiditas yang lebih kuat, bank diharapkan dapat lebih agresif dalam mendanai proyek-proyek strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi," ungkapnya. 

Perkuat Pertumbuhan DPK
Sementara itu, Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk M. Ashidiq Iswara menyampaikan, perseroan melihat penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah di sistem perbankan berpotensi memperkuat pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), sekaligus mendorong peningkatan penyaluran kredit. 

Bank Mandiri optimistis, kebijakan ini akan mendukung ketersediaan likuiditas yang lebih sehat dan meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter.

"Mengutip analisa Tim Ekonom Bank Mandiri, kondisi ini akan mendukung ketersediaan likuiditas yang lebih sehat serta meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, sehingga perputaran uang di perekonomian dapat berlangsung lebih optimal," ujar Ashidiq kepada Validnews, Jumat (12/9).

Sebagai agen pembangunan dan mitra pemerintah, Ashidiq melanjutkan, kebijakan ini juga sejalan dengan upaya Bank Mandiri untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dan mengakselerasi fungsi intermediasi perbankan.

"Hal ini khususnya ke sektor-sektor produktif sesuai program prioritas pemerintah dan Asta Cita Presiden Prabowo dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan," imbuhnya.