Harga Beras Sulit Dikendalikan, Ini Saran Pengamat

JAKARTA - Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA) Ferry Sitompul menilai langkah pemerintah menjaga stabilitas harga beras kurang mumpuni. Berbagai program pemerintah belum mampu menjinakkan harga beras yang menjadi salah satu sumber bahan pokok masyarakat.

"Harga komoditas beras yang selalu berfluktuasi dapat merugikan petani sebagai produsen, pengolah pangan, pedagang, hingga konsumen dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Selain itu juga bisa mempengaruhi pengendalian inflasi," tutur Ferry dikutip dari keterangannya, Kamis (28/3).

Beberapa waktu ini, kata Ferry, harga beras di berbagai daerah di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan ini yang ia perkirakan telah menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah.

"PATAKA menganalisis secara singkat terkait faktor penyebab gejolak harga beras di tahun 2024, di antaranya fenomena El Nino, bencana alam, kenaikan biaya produksi, dan adanya pemilu 2024," jelas Ferry.

Ia menyatakan, beras menjadi salah satu tolok ukur kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ketersediaan dan harganya menjadi hal penting yang harus dijaga sebagai ketahanan pangan nasional.

Pemerintah telah menjalankan beberapa program untuk menjaga harga beras di masyarakat. Antara lain melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar (SPHP) untuk komoditas beras oleh Perum Bulog.

Hingga 20 Maret 20204, program ini telah terealisasi 7.785 ton beras. Namun menurut Ferry, program SPHP dianggap belum mampu menstabilkan harga beras di pasaran, sehingga perlu ada stabilisasi harga beras untuk jangka panjang dan jangka pendek.

Baca Juga: Bapanas Klaim Harga Beras Mulai Turun Jadi Rp14.000 Per Kilogram

Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menyampaikan sejumlah saran terkait stabilisasi harga dan ketersediaan beras oleh pemerintah, antara lain, pertama penyesuaian HPP gabah dan beras.

Menurutnya, harga gabah dan beras yang tinggi adalah cermin kenaikan ongkos produksi. Penyesuaian HPP gabah dan beras akan menjaga insentif produksi petani serta memungkinkan Bulog menyerap.

Kedua, menimbang ulang HET beras karena HET beras sebaiknya diganti dengan "harga langit-langit" (ceiling price) yang tidak mengikat publik, tapi hanya mengikat pemerintah dan Bulog. Ketiga, mengefektifkan SPHP, karena perlu dicari saluran yang langsung menjangkau warga atau konsumen akhir dengan skala masif.

Keempat, sinergi Perpres 63/2017 dengan Perpres 125/2022 yaitu mengintegrasikan program sembako dalam cadangan beras pemerintah (CBP).

Penugasan Tambahan
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Maino Dwi Hartono mengakui pentingnya menjaga stabilitas pangan, khususnya komoditas beras, jagung, gula, dan bawang putih untuk mengantisipasi risiko gejolak pangan jelang hari raya Idulfitri 2024 serta Pilkada serentak.

Apalagi, produksi beras periode Januari-Mei 2024 justru diperkirakan lebih rendah dibanding periode yang sama di tahun lalu, yaitu turun 9,78% atau turun 1,55 juta ton. Sementara konsumsi beras diperkirakan bertambah pada periode tersebut, yakni 2024 naik 0,12 juta ton atau 0,94% dibanding tahun lalu.

Maino juga menyampaikan jika neraca produksi-konsumsi periode Januari-Mei 2024 sebesar 1,45 juta ton atau lebih rendah 1,67 juta ton (53,53%) dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Oleh karena itu, beras juga menjadi kontributor inflasi terbesar, yakni 5,32 (mtm) dengan andil sebesar 0,21% (mtm).

"Program bantuan pangan beras, efektif menahan laju inflasi pangan, utamanya beras," klaim Maino.

Sementara itu, Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan Perum Bulog, Sonya Mamoriska menjelaskan jika El Nino yang yang terjadi sejak November 2023 memberikan efek signifikan pada produksi gabah dan beras nasional di tahun 2024 berupa rendahnya produksi di Triwulan I/2024, saat ketersediaan beras di pasaran umum sedang rendah.

Baca Juga: Asal Usul Harga Beras di Indonesia Terus Melambung

Bulog telah berupaya meredam kenaikan harga di rantai pasok beras, namun Sonya menilai diperlukan penambahan penugasan Bulog untuk stabilisasi harga konsumen.

"Misal perpanjangan Program Bantuan Pangan selama satu tahun penuh sebagai mitigasi pengaruh tingginya harga di awal tahun 2024 dan perkiraan rendahnya produksi tahun 2024," ujar Sonya.

Sonya menambahkan, Bulog mengusulkan adanya kebijakan tata kelola pangan yang terintegrasi dari hulu ke hilir yang seimbang.

"Keduanya harus dilaksanakan rutin/tetap guna memberi efek nyata secara teknis dan psikologis di tengah masyarakat," tegas dia.

Adapun manfaat yang dikatakan Sonya akan muncul dari bantuan pangan rutin yaitu, memastikan adanya pengadaan rutin sehingga harga produsen terjaga, menjaga kualitas stok pangan di gudang, menungkatkan ketersediaan pangan di tengah masyarakat, dan mengurangi permintaan masyarakat ke pasaran umum sehingga menjaga inflasi pangan.

Lebih lanjut, Bulog juga berharap Peraturan Presiden (Perpres) 125/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dapat disesuaikan untuk meningkatkan efektivitas stabilisasi. Usulan penyesuaian tersebut terutama antara lain, penetapan jumlah CPP berdasarkan jangka waktu menengah dan atau panjang, penyelenggara diberikan uang muka untuk penyelenggaraan CPP dengan jaminan stok yang ada di Bulog, serta penyediaan anggaran untuk dana investasi modernisasi dan digitalisasi penyelenggaraan CPP.

Lalu penegasan penugasan jagung diperuntukkan untuk pakan, penetapan jumlah CPP berdasarkan rapat yang dipimpin oleh Kepala Badan, penetapan harga pembelian CPP dan struktur biayanya ditetapkan Kepala Badan, dan Penyaluran CPP berdasarkan rapat yang dipimpin oleh Kepala Badan.

Powered by Froala Editor