Gaikindo: Opsen Pajak Bebani Sektor Otomotif, Pemda Perlu Agresif Menunda

JAKARTA - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menilai, pemberlakuan opsen pajak kendaraan di tiap provinsi akan mengganggu kinerja sektor otomotif RI.

Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara mengatakan, opsen pajak kendaraan justru lebih memberatkan ketimbang penerapan PPN 12%. Terlebih lagi, konsumen biasanya membeli mobil dengan cara menyicil, sehingga PPN 12% tidak terlalu berdampak ke mereka.

"Kalau PPN naik 1% (dari 11% menjadi 12%), waktu beli kendaraan itu bisa dibagi masa kreditnya, sehingga PPN enggak terlalu bermasalah, yang berat adalah opsen," ujarnya dalam diskusi Prospek Industri Otomotif 2025 dan Peluang Insentif dari Pemerintah, Jakarta, Selasa (14/1).

Kukuh menerangkan, besaran opsen pajak kendaraan bermotor diatur oleh masing-masing pemda. Gaikindo pun mendorong pemda untuk memberlakukan penundaan opsen atau memberikan relaksasi.

Baca Juga: Opsen PKB Tak Diterapkan di Jakarta

Dia menyebutkan, saat ini ada sebanyak 25 provinsi di Indonesia yang menunda implementasi opsen pajak. Dengan begitu, besaran pajak kendaraan bermotor (PKB) atau bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) tidak mengalami perubahan dalam waktu tertentu.

"Mengenai opsen, ya itu akan mengganggu. Beberapa pemerintah daerah juga berdiskusi dengan kami, dan yang paling agresif (menunda opsen) adalah Jawa Timur," beber Kukuh.

Gaikindo mencatat, beberapa pemda yang sudah memberikan relaksasi opsen pajak, yakni Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Bali.

Kemudian, Kepulauan Riau, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan.

"Skema tarif opsen tidak berlaku untuk Provinsi Jakarta. Opsen juga tidak berlaku untuk EV (electric vehicle)," tambah Sekretaris Gaikindo.

Dorong Relaksasi Opsen Pajak
Kukuh menuturkan, pentingnya dukungan kebijakan dari pemerintah, termasuk untuk mengatasi dampak opsen pajak kendaraan bermotor, sehingga industri kendaraan bermotor nasional tetap bisa tumbuh.

Menurutnya, dukungan berupa insentif dapat meningkatkan pertumbuhan industri kendaraan bermotor, yang nantinya tecermin dari peningkatan penjualan. Ia menilai, hal ini akan menggairahkan industri komponen, industri perbankan, hingga lembaga pembiayaan.

"Selain itu, ini akan berdampak pada pertambahan pendapatan negara, baik pusat dan daerah, terdiri atas PPN, BBNKB, PKB, PPh badan, PPh perorangan," kata Kukuh.

Senada, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE), Setia Diarta mengatakan, penerapan relaksasi berupa penundaan implementasi opsen PKB dan BBNKB akan mendorong pertumbuhan industri otomotif RI.

Baca Juga: Menperin: Opsen Pajak Berpotensi Menekan Industri Otomotif

"Penundaan untuk pemberlakuan opsen PKB dan BBNKB di mana sudah ada 25 provinsi yang menerbitkan relaksasi opsen. Ini diharapkan tetap menjaga pertumbuhan sektor otomotif," ujarnya.

Setia bahkan menilai, kebijakan opsen pajak menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pada 2025. Sebab, nantinya penerapan opsen akan memengaruhi nominal PKB dan BBNKB yang dibayarkan masyarakat, karena bisa menjadi lebih mahal.

Imbasnya, sambung Dirjen ILMATE, konsumen cenderung ogah membeli mobil di daerah yang ada opsen pajaknya. Ke depan, hal itu bakal berdampak negatif terhadap penerimaan daerah.

"Kita lihat ada relaksasi di opsen ini kami yakin pertumbuhan industri otomotif makin tinggi," imbuh Setia.