03 September 2025
08:43 WIB
ESDM Bidik 1,2 Juta Rumah Tangga Di Desa Tersambung Listrik Sampai 2029
Program Listrik Desa (Lisdes) sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat di daerah 3T.
Penulis: Yoseph Krishna
Ilustrasi. Pemeriksaan meter listrik oleh petugas PLN UIW Sulselrabar di Sulawesi Selatan. Antara Foto/HO-Humas PLN Sulselrabar
JAKARTA - Pemerintah lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal memasifkan program Listrik Desa (Lisdes) sampai tahun 2029 mendatang sebagai upaya pemerataan akses listrik kepada seluruh masyarakat, terutama di wilayah 3T.
Fokus program tersebut untuk periode 2025-2029, ialah mengelektrifikasi sebanyak 5.758 desa dan penyambungan listrik bagi sekitar 1,2 juta rumah tangga dari Sabang sampai Merauke.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan target itu sejalan dengan kebijakan ketenagalistrikan yang termaktub dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN 2025-2034.
Program Lisdes dalam hal ini diprioritaskan bagi rumah tangga di desa-desa dengan ketertinggalan akses, tantangan geografis, dan kebutuhan sosial yang tinggi. Karena itu, Yuliot mengatakan Lisdes jadi wujud nyata kehadiran negara bagi masyarakat di setiap penjuru negeri.
Baca Juga: Pesan ESDM Untuk PLN: Listrik Desa Harus Dapat Subsidi
"Akses listrik bukan sekadar terang. Ini bisa membuka kesempatan belajar, produktivitas ekonomi, dan layanan kesehatan yang lebih baik. Lisdes 2025-2029 kami rancang untuk menghadirkan manfaat nyata itu hingga ke desa-desa terjauh," jabar Wamen Yuliot lewat keterangan tertulis, Selasa (2/9).
Sekadar informasi, Lisdes merupakan program penugasan untuk PT PLN yang bertujuan melistriki seluruh pelosok desa, dibarengi dengan proyek jaringan distribusi listrik.
Sampai tahun 2024, program rutin tersebut sudah menjamah 83.693 desa dan kelurahan seluruh Indonesia. Paralel, Kementerian ESDM turut melaksanakan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang sampai tahun 2024 lalu sudah tersalurkan bagi 367.212 rumah tangga tidak mampu.
"Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan energi berkeadilan melalui penyediaan akses listrik," kata dia.
Yuliot tak menampik, ada tantangan dalam upaya melistriki daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), yakni kondisi akses yang umumnya menantang. Selain itu, penyambungan listrik juga dilakukan dengan mengombinasikan sambungan on grid di lokasi yang dekat dengan jaringan PLN dan solusi off grid bagi daerah terpencil.
Sebagai langkah awal, Presiden Prabowo Subianto pada akhir Juni 2025 lalu telah meresmikan 55 pembangkit listrik berbasis energi terbarukan, yakni pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang tersebar di 15 provinsi dengan total kapasitas sekitar 379,7 megawatt (MW).
Baca Juga: Zulhas: Solar Panel di 80 Ribu Desa Bisa Hemat Subsidi Listrik Rp399 T
Selain itu, sejumlah proyek-proyek PLTS pedesaan sudah memasuki tahap konstruksi dan commissioning sampai paruh pertama tahun ini. Bahkan, sambungan perdana juga telah dinikmati oleh ribuan rumah tangga.
Lisdes 2025-2029, sambung Yuliot, difokuskan untuk menuntaskan kantong-kantong yang belum berlistrik. Pasalnya, rasio elektrifikasi nasional sampai akhir 2024 baru di angka 99,83%.
Dia berharap, proyek Lisdes bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah 3T. Dengan kehadiran listrik, kualitas pelayaan publik dan perekonomian lokal bisa dilakukan secara lebih optimal.
"Lisdes 2025–2029 diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, menggerakkan perekonomian lokal, hingga mengurangi emisi karbon, dengan memperluas pemanfaatan PLTS yang cepat bangun dan minim jejak karbon," tandas Yuliot Tanjung.