ESDM Berharap Program Rice Cooker Gratis Berlanjut Tahun Ini

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong kelanjutan program pembagian alat masak berbasis listrik (AML) atau rice cooker gratis pada tahun 2024 ini.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu menjelaskan, pihaknya tengah membahas kelanjutan pembagian rice cooker gratis, supaya skemanya bisa disamakan dengan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang anggarannya sudah tersedia lebih dulu.

"Direncanakan. Nanti kita berharap kan ada juga Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang sudah ada anggarannya. Nah, kita mendorong rice cooker ini juga ada," sebut Jisman kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (29/2).

Menurutnya, pembagian rice cooker gratis wajib dilanjutkan tahun ini karena punya segudang manfaat, terutama untuk menekan impor gas.

"Ini memang manfaatnya banyak, bisa mengurangi impor gas, menaikkan KWh per kapita, serta lebih green," katanya.

Baca Juga: Berbau Politis, Pengamat Minta Program Rice Cooker Gratis Dibatalkan

Karena itu, Kementerian ESDM tengah mengevaluasi soal target penyaluran yang mengacu pada realisasi tahun 2023 lalu yang mencapai sekitar 342 ribu unit dari target 500 ribu rice cooker yang dibagikan.

"Anggarannya dulu dibuat, nanti pengadaan. Jadi sekarang dievaluasi manfaatnya seperti apa. Kita menjaga GCG untuk pemberian rice cooker tersebut," tambah Jisman.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Kementerian ESDM tahun 2023 lalu menyalurkan sebanyak 342 ribu unit rice cooker secara cuma-cuma kepada masyarakat dari Sumatra hingga Papua. Angka itu hanya 68,5% dari target penyaluran 500 ribu unit rice cooker.

Dalam konferensi pers beberapa waktu lalu, Jisman menjabarkan keberlanjutan program rice cooker gratis memang terus digodok, termasuk soal respons masyarakat mengenai program tersebut.

Adapun evaluasi rice cooker gratis itu didasarkan pada ID pelanggan, pencatatan peningkatan KWh meter, lalu disetarakan dengan penggunaan energi melalui LPG 3 kg.

"Nanti dikonvesikan ke pengurangan memasak, lalu setarakan dengan penggunaan LPG. Dari situ, bisa kita simpulkan apakah program ini sukses atau tidak," jabar dia.

Baca Juga: DPR Kritik Pemerintah Bagi-bagi Rice Cooker

Penyaluran 342 ribu unit rice cooker gratis itu sendiri didominasi oleh Pulau Jawa-Bali dengan porsi 56%, diikuti Sumatra 17%, Kalimantan dan Sulawesi 10%, Nusa Tenggara 2%, Maluku 1,65%, dan Papua sebesar 1%.

Jisman menjelaskan penyaluran yang lebih banyak di Jawa-Bali itu tak lepas dari faktor kesiapan sistem kelistrikan. Pasalnya, demand listrik dari satu unit rice cooker bisa mencapai 300-350 Watt.

Artinya ketika penyaluran dilakukan, harus divalidasi dan diverifikasi dahulu ke penerima maupun ke PT PLN (Persero) untuk kesiapan subsistem. Jadi, sistem kelistrikan tidak terganggu ketika AML digunakan bersamaan dengan alat elektronik lainnya.

"Tidak ada kelebihan beban yang membuat sistem kita terganggu, kira-kira demikian. Sehingga, Jawa-Bali dipilih 56% karena sistem Jawa-Bali teman-teman juga tahu sedang ada overcapacity dan ini penting," pungkas Jisman Hutajulu.