Berbau Politis, Pengamat Minta Program Rice Cooker Gratis Dibatalkan

JAKARTA - Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi melayangkan kritik atas program pembagian alat masak berbasis listrik (AML) berupa rice cooker gratis yang dijalankan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dia mencium ada unsur politis pada program bagi-bagi rice cooker gratis tersebut. Pasalnya, program itu dilaksanakan menjelang Pesta Demokrasi Indonesia 2024 mendatang.

"Saya justru menduga atau mencurigai ada kepentingan politik karena bagi-bagi rice cooker ini kan menjelang tahun politik," ujarnya saat dihubungi Validnews dari Jakarta, Rabu (22/11).

Apalagi, pembagian rice cooker gratis itu menggunakan dana dari APBN. Jika sebelumnya APBN telah menganggarkan untuk pembagian sembako maupun BLT, kini ditambah lagi dengan pembagian AML gratis.

Baca Juga: Kementerian ESDM Siap Tebar 500.000 Rice Cooker Gratis Akhir Bulan Ini

Fahmy pun menegaskan program yang berbau unsur politis itu harus dibatalkan. Pasalnya, dia menilai program itu sama sekali tidak efektif untuk mencapai tiga tujuan yang ingin dicapai, yakni pengurangan konsumsi LPG, berkontribusi pada penggunaan energi bersih, dan menaikkan konsumsi listrik.

Dalih pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, soal ketentuan TKDN pada pembagian rice cooker gratis itu pun tidak bisa dibenarkan.

"Kalau pasal TKDN dan sebagainya, barangnya juga kurang relevan. Maka menurut saya tidak ada kata lain kecuali dibatalkan," tegas dia.

Berdasarkan salah satu tujuan yang ingin dicapai, yakni menekan konsumsi LPG, fungsi rice cooker, dia jelaskan hanya untuk menanak nasi dan menghangatkan masakan. Sedangkan untuk memasak yang lain tetap memakai kompor gas yang notabene menggunakan LPG.

Sementara itu, pada tujuan penggunaan energi bersih, kapasitas rice cooker sangatlah kecil sehingga dipastikan kontribusinya juga minim, termasuk pada aspek peningkatan demand kelistrikan.

"Berbeda dengan kendaraan listrik, itu memang dibutuhkan. Tapi kalau rice cooker hanya membebani APBN untuk kepentingan pemenangan pemilu," jabarnya.

Baca Juga: DPR Kritik Pemerintah Bagi-bagi Rice Cooker

Dia meyakini sejatinya hampir seluruh masyarakat sudah menggunakan rice cooker secara mandiri. Artinya, pembagian yang dilakukan Kementerian ESDM hanya menduplikasi sekaligus membebani anggaran negara.

Berdasarkan hitungannya, pembagian rice cooker gratis bisa memakan anggaran minimal Rp510 miliar dengan asumsi harga Rp750 ribu per unit.

"Kalau dibagi lagi kan duplikasi dan bebannya pada APBN. Atas berbagai alasan tadi, menurut saya batalkan pembagian rice cooker pada rakyat," pungkas Fahmy Radhi.