c

Selamat

Minggu, 16 November 2025

EKONOMI

19 Maret 2024

15:44 WIB

Erick Thohir Usulkan PMN Rp57,8 Triliun Untuk BUMN Hingga 2025

Menteri BUMN Erick Thohir janjikan dividen untuk negara bakal tetap lebih besar ketimbang PMN yang disalurkan kepada perusahaan pelat merah

Penulis: Yoseph Krishna

Erick Thohir Usulkan PMN Rp57,8 Triliun Untuk BUMN Hingga 2025
Erick Thohir Usulkan PMN Rp57,8 Triliun Untuk BUMN Hingga 2025
Menteri BUMN Erick Thohir saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024). Antara Foto/Dhemas Reviyanto

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melayangkan usulan atas penyertaan modal negara (PMN) dengan total Rp57,8 triliun triliun bagi sejumlah BUMN untuk tahun 2024 hingga 2025.

Usulan itu, terdiri dari PMN perusahaan BUMN tahun 2024 sebesar Rp13,6 triliun dan tahun 2025 sekitar Rp44,2 triliun. 

"Kita ada cadangan pembiayaan investasi yang kita dorong senilai Rp13,6 triliun dan saya kira mohon atas PMN yang kami usulkan ini dapat dilakukan pendalaman oleh Komisi VI dan seluruh jajaran," ucapnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR, Selasa (19/3).

Pengusulan PMN pada tahun 2024 salah satunya ditujukan bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk pembelian sarana KRL lewat retrofit atau peremajaan maupun pengadaan sarana baru. Dalam hal ini, Erick mengajukan PMN senilai Rp2 triliun.

Kemudian, Hutama Karya juga butuh penambahan PMN senilai Rp1,6 triliun dalam rangka menyelesaikan Ruas Tol Palembang-Betung. Ketiga, ialah penguatan permodalan bagi Reasuransi Indonesia Utama dengan nilai Rp1 triliun.

"Sedangkan Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) untuk pembelian tiga kapal penumpang rute perintis itu Rp3 triliun," imbuh Erick.

Baca Juga: KCI Siapkan Rp2,2 Triliun Untuk Peremajaan Armada

Selanjutnya, ialah suntikan PMN bagi PT Industri Kereta Api (INKA) guna meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi dengan alokasi sekitar Rp2 triliun, serta penyehatan atau penguatan modal Holding BUMN Pangan ID FOOD sebesar Rp1 triliun.

"Tentu ada penguatan permodalan penjaminan KUR melalui IFG yaitu Rp3 triliun. Ini penugasan pemerintah kalau yang IFG," kata dia.

Sementara tahun 2025 mendatang, Erick mengusulkan PMN untuk perusahaan pelat merah mencapai total Rp44,2 triliun. Dari angka itu, pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) Fase 2 dan 3 oleh Hutama Karya memegang porsi tertinggi senilai Rp13,8 triliun.

Berikutnya untuk perbaikan permodalan ASABRI, Eks-Bos Inter Milan itu mengusulkan PMN senilai Rp3,6 triliun. Namun demikian, saat ini pihaknya masih mengkoordinasikan perbaikan permodalan ASABRI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Kita masih negosiasi dengan Kemenkeu soal perbaikan permodalan ASABRI yang kalau kemarin mereka top up secara struktur ini ada PMN. Jadi kita masih nego, kita minta memang seperti kemarin, sepertinya memang di-top up, bukan PMN," ujar Erick.

Kemudian, PT PLN (Persero) juga mengusulkan program listrik masuk desa. Sehingga, Erick melayangkan usulan PMN kepada PLN senilai Rp3 triliun.

Baca Juga: KCI Butuh Rp8,65 T Untuk Pengadaan dan Peremajaan KRL

Selanjutnya, ada penguatan permodalan KUR oleh IFG yang notabene merupakan penugasan dari pemerintah dengan usulan PMN Rp3 triliun, lalu pengadaan kapal baru oleh PT Pelni (Persero) senilai Rp3 triliun, fasilitas capex baru oleh Biofarma senilai Rp2,2 triliun, hingga penyelesaian proyek Tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja oleh Hutama Karya dengan PMN yang diusulkan Rp2,1 triliun.

"Lalu LEN Industri penyehatan keuangan Rp2 triliun, Danareksa pengembangan usaha Rp2 triliun, KAI pengadaan trainset baru penugasan pemerintah ini Rp1,8 triliun, lalu modal kerja dan investasi program CPP Rp1,6 triliun untuk ID FOOD," jabar Erick.

Sementara untuk penyelesaian proyek Tol Jogja-Bawen dan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Subang oleh PT PP, dibutuhkan PMN senilai Rp1,5 triliun, pengadaan bus listrik oleh Perum DAMRI sebesar Rp1 triliun, restrukturisasi dan penyelesaian persediaan oleh Perumnas senilai Rp1 triliun, dan pembuatan KRL oleh PT INKA senilai Rp976 miliar.

"Tentu kumulatif antara dividen dan PMN lebih besar dividennya, kurang lebih proporsinya 55:45. Jadi ini yang kita usulkan kepada Komisi VI DPR," ucap Erick Thohir.


KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentarLoginatauDaftar