Ekonom: Manipulasi Data Inflasi Daerah Bisa Hambat Kenaikan UMR

JAKARTA - Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef Abra El Talattov berharap pemerintah perlu segera merespons dan mengevaluasi adanya fenomena pemalsuan atau korupsi data inflasi yang terjadi di beberapa daerah. Dia pun mengkhawatirkan dampak panjang dari pemalsuan data inflasi bisa mempengaruhi ekonomi nasional.

Menurut Abra, manipulasi data inflasi dapat berdampak besar di sisi ekonomi, pertama masyarakat saat ini menanggung harga-harga tinggi, namun yang dilaporkan adalah deflasi semu. 

"Masyarakat sebetulnya secara real menanggung kenaikan harga bahan barang-barang. Tapi karena ada modus manipulasi data inflasi, masyarakat harus menanggung biaya yang lebih tinggi," kata Abra dalam sebuah webinar, Selasa (1/10). 

Baca Juga: Mendagri Beber Modus Kepala Daerah Akali Inflasi Terlihat Terkendali

Dampak kedua, korupsi data inflasi dapat menyebabkan pendapatan masyarakat, terutama pekerja formal akan kesulitan mengalami kenaikan pendapatan yang seharusnya. 

Pasalnya, data inflasi menjadi salah satu variabel untuk menentukan kenaikan UMR. Jika data inflasi tidak sesuai, tenaga kerja Indonesia akan mengalami kerugian. 

"Jadi saya pikir korupsi data inflasi ini merupakan kejahatan yang cukup serius yang perlu direspons oleh pemerintah dan ini tentu akan berimplikasi lebih panjang lagi, karena akan terus menekan daya beli masyarakat. Kenaikan pendapatan masyarakat tidak mampu mengimbangi kondisi inflasi yang terjadi di masyarakat," tegas Abra. 

Abra memperkirakan, terjadinya manipulasi data inflasi di level pemerintah daerah (pemda) didorong oleh keinginan pemda menjaga ekspektasi masyarakat dan investor, bahwa daerah tersebut mampu mengelola inflasi secara terkendali. 

Baca Juga: BPS Catat Deflasi September 2024 0,12%, Sudah 5 Bulan Beruntun

Lalu motivasi kedua adalah, adanya harapan memperoleh insentif dari pemerintah pusat bagi pemda yang berhasil mengendalikan inflasi di wilayahnya. 

"Karena pemerintah pusat memiliki kebijakan memberikan insentif dana kepada Kepala Daerah yang mampu mencapai target inflasi di sasaran tertentu," tandasnya. 

Sebelumnya, diketahui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan adanya modus yang dilakukan kepala daerah untuk memanipulasi data inflasi. Salah satu modusnya adalah mendatangi kantor BPS di masing-masing daerah tersebut agar angka inflasi daerahnya dibuat rendah. 

Modus kedua adalah, kepala daerah secara mendadak dan sengaja melakukan operasi pasar murah di wilayah yang akan didata oleh BPS. Jadi wilayah yang akan disurvei BPS seolah tidak terjadi lonjakan harga pangan.