Ekonom: Dampak WFH ke Komposisi Belanja Masih Terbatas

JAKARTA - Kebijakan kerja dari rumah alias work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) DKI Jakarta selama masa Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023 mulai diberlakukan. Lantas, bagaimana dampaknya pada laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga?

Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono mengatakan bahwa dampak WFH yang terjadi saat ini terhadap komposisi belanja maupun konsumsi ke produk domestik bruto (PDB) masih relatif terbatas.

Pasalnya, kebijakan WFH saat ini masih terbatas di DKI Jakarta, khususnya untuk ASN DKI. Tidak menyeluruh seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumya.

Sehingga, menurut Yudo, dampaknya tidak akan sebesar di 2020, 2021, dan 2022, atau di kala pandemi covid-19 menerpa Tanah Air.

"Kita lihat mungkin dampaknya (WFH.red) terhadap komposisi belanja maupun konsumsi ke PDB mungkin relatif terbatas dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, terutama di pandemi," kata Yudo dalam Media Gathering & Presentasi Macroeconomic Outlook secara daring, Selasa (22/8).

Jika menilik ke belakang, sambungnya, saat kebijakan WFH tahun 2020, 2021, termasuk sampai 2022 ketika ada restriksi mobilitas sosial, maka ada dua hal yang terjadi pada konsumsi rumah tangga.

"Satu, spending masyarakat mengalami penurunan. Yang kedua, juga ada perubahan komposisi," terang Yudo.

Baca Juga: Apindo: Sertakan Dampak Ekonomi dalam Susun Kajian Sumber Utama Polusi

Dia menjelaskan maksud perubahan komposisi adalah ada belanja-belanja yang turun, misalnya seperti belanja terkait mobilitas.

Selain itu, lanjut dia, ada juga belanja kategori fesyen yang termasuk turun ketika ada pembatasan sosial.

Namun di sisi lain, dalam kebijakan WFH ternyata juga ada belanja-belanja yang naik. Pertama, belanja yang terkait dengan hobi, tercatat meningkat.

Kedua, belanja yang terkait dengan internet atau telekomunikasi dan terkait dengan digital computer juga menunjukkan pertumbuhan. Hal ini lantaran untuk melakukan rapat (meeting) biasanya membutuhkan perangkat digital.

"Jadi ketika WFH, ada perubahan komposisi, dan perubahan belanja. Tetapi memang pertanyaanya adalah seberapa masif WFHyang diberlakukan?" tutur Yudo.

Sekadar informasi, kebijakan WFH bagi ASN DKI selama masa Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023 mulai diberlakukan. Kebijakan ini berlaku selama tiga bulan sejak bulan Agustus sampai Oktober mendatang.

Kebijakan WFH ASN di Jakarta oleh Pemprov DKI itu juga didukung dengan dikeluarkannya surat edaran (SE) oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).

Belanja Masyarakat
Dalam kesempatan yang sama, Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia mencatatkan pertumbuhan 5,17% di kuartal II/2023. Utamanya didorong dari berlanjutnya pertumbuhan di konsumsi rumah tangga, investasi, serta belanja pemerintah.

"Konsumsi yang kembali tumbuh di atas 5% ditopang oleh seasonal factors, seperti Hari Raya Idul Fitri, masa libur sekolah, dan tahun ajaran baru," ungkap Andry.

Realisasi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 disebutnya juga mendukung pencapaian pertumbuhan tersebut.

Sementara itu, di semester II, Pemilu diyakini dapat memberikan efek positif bagi pertumbuhan konsumsi Indonesia.

"Kami meyakini dengan kinerja sepanjang semester I tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan dapat mencapai target kami di 5,04% di tahun 2023," katanya.

Baca Juga: Baru 13% ASN Pemprov DKI WFH

Terkait tingkat belanja masyarakat, dia menyampaikan, memasuki pertengahan kuartal III/2023, masih menunjukkan risilensi.

Hingga 13 Agustus 2023, Mandiri Spending Index (MSI) mencatatkan angka 164,4. Angka ini menunjukkan bahwa belanja masyarakat 64,4% lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi yaitu Januari 2020.

Secara bulanan, nilai belanja masyarakat di bulan Juli 2023 mencatatkan angka 168,1 lebih tinggi 31,8% dibandingkan bulan yang sama tahun lalu, dimana MSI Juli 2023 mencatatkan sebesar 127,5.

"Berdasarkan wilayah, belanja di Kalimantan, Maluku-Papua, Sumatra dan Bali-Nusa Tenggara mencatatkan percepatan belanja di bulan Agustus ini. Sementara itu, perlambatan belanja terjadi di Jawa dan Sulawesi," pungkasnya.