Dugaan Manipulasi Data Inflasi, BPS Sebut Data Sudah Sesuai Kaidah Statistik

JAKARTA - Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menanggapi dugaan adanya manipulasi data inflasi oleh pemerintah daerah. Dia menegaskan, data perhitungan inflasi telah sesuai dengan kaidah statistik dan dikelola secara independen.

"Ini perlu saya jelaskan, tentunya kami sampaikan bahwa BPS memiliki metodologi tertentu mengacu kepada standar internasional dan BPS menjaga independensi pengolahan data dan pengumpulan data. Tidak ada intervensi dari pihak lain," tekan Amali, Selasa (1/10).

Dia menjelaskan untuk mengukur dan menentukan sampling pengambilan data harga di daerah pihaknya menggunakan metode tertentu yang sudah sesuai kaidah metodologi statistik. 

"Ini angka yang kami hasilkan tentunya dapat dipertanggung jawabkan independensinya," tegasnya.

Di samping itu ia juga dengan mantap mengatakan bisa menjamin kualitas dalam setiap proses pengumpulan data seperti pelaksanaan survei sampai pengolahan data. 

Baca Juga: Ekonom: Manipulasi Data Inflasi Daerah Bisa Hambat Kenaikan UMR

"Kami punya metode dan target responden survei harga konsumen. Pemilihan waktu tempat Lokasi pasar mengacu pedoman standar internasional dan tahapan ini kami selalu lakukan dengan mekanisme penjaminan kualitas data," sambungnya.

Sementara itu, terkait tudingan kehadiran pasar murah untuk manipulasi angka inflasi, Amalia menyatakan inisiatif pasar murah merupakan langkah konkret pemerintah dalam mengendalikan inflasi di daerah.

“Operasi pasar murah merupakan langkah konkret pemerintah untuk mengendalikan inflasi di daerah. Pembentukan harga di daerah tempat kami survei sangat dipengaruhi mekanisme pasar. Yang jelas kami sampai saat ini bisa menjaga independensi kami,” ujarnya.

Sebagai informasi, dugaan adanya manipulasi data ini datang dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dalam acara Anugrah Hari Statistik Nasional, dia menyebut kepala daerah memiliki modus tersendiri untuk mengakali angka inflasi.

Baca Juga: Mendagri Beber Modus Kepala Daerah Akali Inflasi Terlihat Terkendali 

"Modus barunya rekan-rekan kepala daerah ini langsung datangi kantor BPS di kabupaten/kota daerah masing-masing, ‘tolong dong bikin angkanya bagus kami!’ begitu," kata Tito.

Dia menuturkan pasalnya, daerah yang mampu menjaga inflasi berpeluang menerima insentif dari pemerintah. Sementara daerah yang gagal mengendalikan inflasi bisa terkena sanksi.

Menurut Tito, hal itu membuat para kepala daerah menyusun strategi untuk memanipulasi angka inflasi. Untuk itu ia meminta agar BPS bisa mengumpulkan data riil dan tidak terkecoh.

"Tolong untuk modus-modus seperti ini teman-teman BPS untuk mulai akali itu juga, 'oh pak saya biasa ambil data di situ tapi nanti ambil data di tempat lain'. Karena kami ingin data betul-betul akurat supaya jangan sampai nanti salah angkanya," pintanya.