Dua Kandidat Ketua IAEI, Ada Nama Rosan Roeslani

JAKARTA – Peneliti Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF Abdul Hakam Naja mengungkap, terdapat dua nama kuat yang dipertimbangkan menjadi Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Indonesia untuk periode selanjutnya, yakni Rosan Perkasa Roeslani dan Nasaruddin Umar.

“Kemarin sempat ada obrolan mungkin bisa menjadi figur yang patut dipertimbangkan, figur baru di dunia ekonomi Islam tetapi saya kira tidak baru di peta nasional kita yaitu Pak Roslan Roeslani, Kepala Danantara sekaligus Menteri Investasi. Saya dengar juga Prof. Nasaruddin Umar cukup ada suara,” ungkap Hakam dalam Konferensi Pers INDEF bertajuk Arah Baru Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia Menjelang Muktamar IAEI 2025, Rabu (14/5).

Baca Juga: Produk Keuangan Syariah RI Kalah Saing, Ini Pesan Akademisi Buat Prabowo

Seperti yang disebutkan Hakam, Rosan Roeslani saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia/BKPM sekaligus CEO Danantara. Sementara itu Nasaruddin Umar juga menduduki jabatan Menteri Agama dalam Kabinet Merah Putih.

Sekadar informasi, IAEI memang akan menggelar Muktamar ke-V pada 15-17 Mei mendatang dengan agenda utama Sarasehan Ekonomi Islam Indonesia. Terpisah, pendiri INDEF sekaligus Ekonom Islam/Senior Didik Rachbini juga menyebut kemungkinan adanya penunjukkan Ketua Umum IAEI yang baru.

“Besok Muktamar Ahli Ekonomi Islam, Ketua Umum (sebelumnya) Ibu Sri Mulyani tapi vakum, mungkin ada calon ketum baru,” ungkap Didik kepada Validnews, Rabu (14/5).

Sebelumnya Sri Mulyani memang dipilih menjadi Ketua Umum IAEI untuk periode 2019-2023, sebelum posisi tersebut akhirnya kosong dalam dua tahun terakhir.

Belum Optimal
Dalam kesempatan sama, Kepala CSED IDEF Nur Hidayah berharap sosok yang nantinya dapat membawa IAEI ke arah peran yang lebih optimal, terutama dalam hal mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

“Dari periode khususnya Bu Sri Mulyani memang sudah cukup membantu untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah. Namun memang kita merasakan bahwa IAEA terutama pada dua tahun terakhir ini karena ada kevakuman yang mungkin sebenarnya bisa lebih didinamiskan, lebih bisa dioptimalkan peran IAEA dalam mengawal semua stakeholder ekonomi dan keuangan Syariah,” imbuhnya.

Baca Juga: BI: Kinerja Ekonomi Syariah Perkuat Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional  

Lebih lanjut, Hidayah menyebut bahwa saat ini sudah banyak gerakan-gerakan yang mencoba untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan Syariah. Namun, gerakan-gerakan tersebut belum terorkestrasi secara lebih sistematis dan integratif.

Ke depan, dirinya juga berharap arah baru ekonomi dan keuangan syariah Indonesia dimulai dari perubahan paradigma makro. Bukan sekadar reformasi kelembagaan, tetapi menyusun ulang lanskap struktural yang selama ini membatasi kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan nasional.

“Kita tidak sedang kekurangan inisiatif, tetapi kekurangan orkestrasi kebijakan dan arah besar yang sistemik. Ekonomi syariah harus ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan nasional, bukan kompartemen terpisah dengan jargon keagamaan semata,” pungkasnya.