DPR Wanti-Wanti Pemerintah Defisit APBN 2024 Lebihi Target

JAKARTA - Ketua Banggar DPR Said Abdullah mewanti pemerintah bahwa realisasi defisit APBN 2024 berpotensi melampaui target yang ditetapkan sebesar 2,29% dari PDB. Hal ini terindikasi dari pendapatan negara yang cenderung terus melemah, sedangkan belanja negara terus meningkat.

UU APBN 2024, Said garisbawahi, merencanakan defisit sebesar 2,29% PDB atau senilai Rp522,8 triliun. Namun, prognosis defisit APBN 2024 hingga akhir tahun berpotensi mencapai 2,7% atau setara Rp609,7 triliun.

“Hal ini terjadi lantaran potensi pembengkakan belanja negara dari rencana Rp3.325,1 triliun menjadi Rp3.412,2 triliun. Kami menyadari sepenuhnya karena berbagai gejolak sebulan terakhir,” ucapnya dalam Raker dengan pemerintah soal Laporan Realisasi Semester I dan prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2024, Jakarta, Senin (8/7).

Sementara ini pendapatan negara bisa mencapai target hingga penghujung tahun yang sebesar Rp2.802,3 triliun. Hal ini didukung laporan pendapatan negara semester I/2024 yang mencapai Rp1.320,7 triliun atau 47,1% dari target.

“Capaian ini cukup meyakinkan untuk mencapai target hingga akhir tahun,” ujarnya.

Baca juga: Pertama Di 2024, Sri Mulyani: APBN Mei 2024 Defisit Rp21,8 T

Akan tetapi jika didalami, pemerintah perlu mewaspadai realisasi penerimaan perpajakan yang lebih rendah dari periode yang sama pada tahun lalu. Hingga semester I, penerimaan pajak hanya mencapai Rp1.028 triliun atau hanya 44,5% dari target Rp2.304,9 triliun.

Padahal, Said menekankan, pendapatan perpajakan periode sama di tahun lalu mencapai 52,2% dari target APBN 2023 atau setara Rp1.105,6 triliun. Di sisi lain, realisasi belanja negara selama semester I/2024 sudah mencapai Rp1.398 triliun atau 42% dari target APBN 2024 yang sebesar Rp3.325,1 triliun. 

Secara umum, Badan Anggaran DPR RI mengapresiasi kedisiplinan bendahara negara dalam mengelola belanja negara hingga pertengahan tahun ini yang akseleratif. Utamanya, realisasi dan kinerja pendapatan negara sepanjang tahun berjalan.

“(Namun), mencermati realisasi APBN semester I/2024, pimpinan Banggar meminta pemerintah berhati-hati, sebab prognonis defisit APBN lebih besar dari target APBN 2024,” tegasnya.

Dengan laporan pendapatan-belanja pemerintah ini, pihaknya akan mencoba mengambil ancang-ancang dalam mengakomodasi kebutuhan anggaran pemerintah di sisa 2024. Pihaknya juga akan mulai membentuk Panitia Kerja (Panja).

“(Potensi defisit APBN 2024) mau tidak mau, kami menyiapkan diri Badan Anggaran, jika pemerintah memerlukan tambahan dari Sisa Anggaran Lebih (SAL), nantinya juga kami akan bahas di Panja,” bebernya.

Said juga menyarankan, pemerintah mengidentifikasi lagi sejumlah program yang terkesan kurang produktif di tengah transisi pemerintahan pemerintah. Dia menilai, sejumlah proyek yang sedang digarap pemerintah saat ini bisa ditunda penyelenggaraannya. 

“Sebaiknya proyek-proyek kejar tayang yang tidak terlalu signifikan untuk menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja, hendaknya pelaksanaannya dipertimbangkan ulang,” jelasnya.

APBN Semester I/2024 Defisit Rp77,3 T
Pada kesempatan sama, Sri Mulyani menyampaikan, total postur APBN semester I/2024 adalah defisit sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34% dari PDB. Capaian ini juga lebih rendah ketimbang periode sama di tahun lalu yang masih menikmati surplus.  

“Ini artinya, tahun lalu semester I (2023) masih surplus Rp152,3 triliun, tapi semester I tahun ini kita sudah mengalami defisit Rp77,3 triliun,” ujar Menkeu.

Kendati APBN 2024 sudah defisit, bendahara negara menyampaikan, capaiannya masih sesuai dengan rencana fiskal tahun ini. Desain APBN 2024 adalah defisit mencapai Rp522,8 triliun.

Namun, apabila kita lihat dari psotur APBN secara keseluruhan 2024 di mana desain dari APBN 2024 adalah defisit mencapai Rp522,8 triliun atau sekitar 2,29% dari PDB.

“Maka realisasi defisit Rp77,3 triliun atau 0,34% (dari PDB), atau masih di dalam range yang ada di dalam APBN kita,” ungkapnya.

Kemenkeu mencatat, pendapatan negara selama semester I/2024 sebesar Rp1.320,7 triliun mengalami kontraksi 6,2% (yoy). Penerimaan perpajakan tercatat hanya sebesar Rp1.028 triliun atau turun 7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Penurunan pendapatan negara terutama disebabkan oleh turunnya harga komoditas, khususnya batubara dan CPO, yang memengaruhi kondisi profitabilitas sektor korporasi sehingga berdampak pada penerimaan PPh Badan yang terkontraksi 35,5% (yoy),” jelasnya. 

Baca Juga: Sri Mulyani: Anggaran Makan Siang Bergizi Gratis 2025 Sentuh Rp71 Triliun

Sementara itu, penerimaan PPN DN (dalam negeri) mengalami turun 11% (yoy). Namun demikian, secara bruto atau tanpa memperhitungkan restitusi, PPN DN masih tumbuh positif sebesar 9,2% seiring dengan masih kuatnya aktivitas ekonomi domestik, “Tecermin dari pertumbuhan ekonomi Q1 yang mencapai 5,11%. 

Sementara itu, PNBP mencapai Rp288,4 triliun atau turun 4,5% (yoy). Penurunan ini terutama karena turunnya penerimaan SDA akibat turunnya harga komoditas dan kurang optimalnya lifting migas. 

“Sementara di sisi lain, penerimaan dari Kekayaan Negara yang dipisahkan tumbuh positif 41,8% dengan membaiknya kinerja BUMN,” katanya. 

Dalam periode sama, belanja negara meningkat mencapai Rp1.398 triliun atau meningkat 11,3% (yoy). Peningkatan belanja negara tersebut terutama terkait peran APBN sebagai shock absorber untuk antisipasi gejolak global, melindungi daya beli masyarakat, serta tetap mendukung berbagai prioritas agenda pembangunan nasional. 

Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp997,9 triliun atau tumbuh 11,9% (yoy). Di mana di dalamnya termasuk belanja yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sebesar Rp762,1 T (76,4% BPP).

“Antara lain PKH Rp14,2 triliun, kartu sembako Rp22,2 triliun, program Indonesia Pintar Rp8,1 triliun, KIP kuliah Rp6,8 triliun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp5,6 triliun, BO PTN Rp2,6 triliun, subsidi dan kompensasi Rp155,7 triliun, Subsidi LPG 3 Kg Rp34,2 triliun, PBI JKN RP23,2 triliun, serta pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur Rp75,2 triliun,” urainya.

Sri Menkeu mengungkapkan, kinerja pertumbuhan ekonomi yang kuat pada kuartal I/2024 sebesar 5,11% tidak terlepas dari peran APBN. Terkait penyelenggaraan Pemilu, kenaikan gaji ASN, pemberian THR dengan Tukin 100% serta program bansos.

“Sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah stagnasi ekonomi global,” urainya. 

Pada sisi lain, depresiasi rupiah berdampak pada peningkatan beberapa pos belanja, khususnya subsidi dan kompensasi energi. Peran belanja negara di semester pertama berhasil melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan, dari 9,36% (Maret 2023) menjadi 9,03% (per Maret 2024). 

“Angka kemiskinan ini merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir. Peran APBN melalui PEN di tahun 2020-2022 juga berhasil menyelamatkan sekitar 10,9 juta penduduk dari kemiskinan akibat pandemi covid-19,” ucapnya.