Ditjen Pajak Gandeng Polri Optimalkan Penerimaan Negara 'Abu-Abu'

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu bekerja sama dengan Tim Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Polri untuk mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk pajak dan fokus pada sektor ilegal. Singkatnya, kedua pihak tengah mengkaji peluang penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi tersembunyi (shadow economy).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Rosmauli menyampaikan, kolaborasi itu sementara ini dilakukan melalui penguatan sinergi, pertukaran data, dan penegakan hukum atas berbagai kegiatan ekonomi ilegal yang berpotensi merugikan penerimaan negara.

“Kolaborasi antara DJP dan Tim Satgassus Polri menitikberatkan pada penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi tersembunyi (shadow economy),” ujarnya dalam keterangan resmi, Jakarta, dikutip Rabu (18/6).

Baca Juga: Dirjen Bea Cukai Ingin Bentuk Satgas Rokok Ilegal

Spesifik, Rosmauli memaparkan, fokus kerja sama ini mencakup sektor-sektor strategis seperti kejahatan ekonomi dan sumber daya alam ilegal seperti illegal fishing (penangkapan ikan ilegal), illegal mining (pertambangan ilegal), illegal logging (pembalakan liar), dan kejahatan ekonomi lainnya.

Sebagai catatan, sebelumnya Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo diketahui membentuk Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara yang berfokus mendampingi Kementerian agar dapat meningkatkan penerimaan negara dalam rangka mendukung pembangunan pemerintah.

Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara tersebut beranggotakan mantan pegawai KPK yang sebelumnya tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi Polri, yang dipimpin oleh Herry Muryanto selaku Ketua dan Novel Baswedan selaku Wakil Ketua.

Bukan Hal Baru
Terpisah, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan, pihaknya sudah berdiskusi dengan Tim Satgassus Polri terkait rencana kerja yang akan dilakukan.

“Kemarin sore kami sudah berdiskusi dan undang tim Satgassus, kami berkomitmen untuk berkoordinasi dan bersinergi khususnya untuk mengamankan penerimaan negara baik dari sisi pencegahan maupun dari sisi penindakan,” papar Bimo dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Selasa (17/6).

Baca Juga: Kemenkeu: Penerimaan Pajak Mei 2025 Terkontraksi 10,1% Jadi Rp683,3 Triliun

Pada kesempatan sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi bahwa sinergi antara DJP dan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara sejatinya bukanlah hal baru, melainkan sudah terbentuk sejak beberapa tahun lalu. 

Dirinya bahkan mengaku ikut berpartisipasi langsung dalam peluncuran tim tersebut.

“Sebenarnya ini (Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara) sudah dari beberapa tahun terakhir, karena saya termasuk yang waktu itu diundang pada saat launching pertama, dan ini mungkin diperkuat lagi,” imbuh Sri.

Lebih lanjut, bendahara negara tersebut menanggapi sinergi antara DJP dan Satgassus Polri sebagai langkah positif untuk membuat APBN tetap sehat dan terjaga.

“Tentu ini merupakan hal yang positif untuk terus mendukung karena APBN kita yang sehat harus didukung dari penerimaan negara yang kuat,” pungkasnya.