Digaji Rp3,3 Juta, Program Magang Sasar 20 Ribu Lulusan Baru

JAKARTA - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan, pemerintah akan menggelontorkan anggaran Rp198 miliar untuk program magang bagi lulusan baru maksimal satu tahun, guna meningkatkan produktivitas dan membuka akses lapangan kerja.

Menurutnya, program ini juga akan memberikan kesempatan bagi calon pekerja untuk mendapat akses link and match mendapatkan pekerjaan yang sesungguhnya.

“Kriteria maksimum lulusan baru 1 tahun, apakah itu S1, D3 dan yang lain, itu di-link and match kan, dikerjasamakan dengan sektor industri,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9).

Baca Juga: Airlangga-Purbaya Umumkan Rancangan Paket Stimulus Ekonomi Jelang Akhir Tahun

Berlangsung selama enam bulan, program magang ini dibuka untuk sebanyak 20 ribu lulusan baru atau penerima manfaat, yang akan menerima uang saku setara UMP sekitar Rp3,3 juta per bulan. Jika ditotal, setiap penerima manfaat nantinya akan memperoleh uang saku mencapai Rp19,8 juta.

“Selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum, UMP. Ini untuk enam bulan, anggarannya sudah disediakan sebesar Rp198 miliar,” tambah Airlangga.

Sebagai catatan, program magang bagi lulusan baru ini merupakan 1 dari 8 paket stimulus ekonomi yang bakal dijalankan pemerintah di sisa 2025. Secara keseluruhan, pemerintah menggelontorkan sekitar Rp16,23 triliun untuk rangkaian paket stimulus ekonomi yang dimaksud.

Detail 8 Paket Stimulus Ekonomi
Dalam kesempatan sama, Menko Airlangga juga membeberkan 7 paket stimulus ekonomi lain yang akan dijalankan pemerintah di sisa tahun ini. Di mana sebagian besar paket yang dimaksud masih melanjutkan program eksisting, dengan sedikit perubahan dari segi penerima manfaat yang diperluas.

Misalnya, kedua, pemerintah memperluas kebijakan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang diputuskan menyasar pekerja di sektor pariwisata. Nantinya, sebanyak 552 ribu pekerja sektor pariwisata akan mendapat keringanan 100% PPh 21 DTP selama 3 bulan di sisa tahun pajak 2025.

“Sektor pariwisata, terutama Horeka juga sedang mengalami tekanan. Oleh karena itu, yang kemarin (PPh 21 DTP) kita sudah berikan ke padat karya, kita perluas ke pariwisata… sehingga kita berharap bahwa ini daya beli bisa terjaga juga,” tambah Airlangga.

Selain itu, ketiga, pemerintah akan kembali memberi bantuan stimulus berupa bantuan pangan dalam bentuk 10 kilogram beras selama dua bulan, yang diperuntukkan bagi 18,3 juta pemegang KPM pada Oktober-November.

Pemerintah menyiapkan anggaran bantuan pangan beras sebesar Rp7 triliun, dengan asumsi harga beras Rp18.500 termasuk biaya distribusi. Pemberian bantuan pangan akan ditambah hingga Desember 2025, apabila realisasi anggaran belum optimal.

Keempat, terdapat stimulus bantuan program JKK dan JKN dengan anggaran sebesar Rp36 miliar yang ditanggung BPJS kesehatan. Stimulus ini menyasar sebanyak 736.361 penerima manfaat. 

Pemerintah memutuskan bantuan stimulus program JKK-JKN tidak hanya diberikan kepada para pekerja sektor formal, melainkan juga sektor informal seperti mitra transportasi online layaknya ojol, ojek pangkalan, supir, kurir, dan logistik.

"JKK itu santunan kematian 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa Rp174 juta untuk dua orang anak, dan jaminan kematian itu totalnya bisa menerima Rp42 juta,” urai Airlangga.

Kelima, Airlangga mengungkap, paket stimulus berupa program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan untuk pekerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, dengan kuota 1.050 unit rumah. Program ini akan mendapat alokasi anggaran Rp150 miliar dengan selisih bunga yang ditanggung BPJS.

Keenam, paket stimulus padat karya tunai (cash for works) Kemenhub dan Kementerian PU. Stimulus padat karya menyasar sebanyak 609.465 penerima manfaat yang akan mendapat upah harian untuk proyek yang berjalan selama September-Desember 2025. 

Anggaran yang disiapkan untuk program ini mencapai Rp3,5 triliun untuk Kementerian PU dan Rp1,8 trilun untuk Kemenhub.

Ketujuh, program percepatan deregulasi PP28/2025, atau integrasi sistem K/L dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital ke OSS, yang akan menyasar sebanyak 50 daerah di 2025 dengan anggaran senilai Rp175 miliar.

Kedelapan, pemerintah juga akan mendorong program perkotaan di beberapa kota besar, dalam peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat untuk gig economy dengan sumber dana perencanaan dari pemda dan Kementerian Ekraf.

Pilot project program ini akan dilaksanakan di beberapa kota besar, salah satunya gig economy di Jakarta, dengan membentuk semacam working space 

"Ini akan diikuti oleh piloting di berbagai daerah lain, (seperti) Jabar, Jateng, Jatim, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam. Kalau di Jakarta menggunakan dana yang sudah tersedia di Jakarta, dan akan mendorong dana yang ada di Ekraf,” ujar Airlangga.