Chevron Incar Blok Gas Raksasa RI, Ini Yang Ditawarkan SKK Migas

TANGERANG - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto menyebut pihaknya telah menerima lawatan dari Chevron dalam rangka membahas ketertarikan perusahaan energi asal Amerika Serikat itu untuk kembali berinvestasi di Indonesia.

"Iya, dia (Chevron) sudah datang, sudah berminat dan lagi cari blok-blok mana yang besar," ucap Djoko kepada awak media di sela Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2025 di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (20/5).

Djoko mengatakan Chevron ingin mencari blok migas raksasa dengan jumlah cadangan yang lebih dari 15 triliun kaki kubik (Trillion Cubic Feet/TCF). SKK Migas pun dalam hal ini menawarkan potensi di sekitar Bali dan Indonesia Timur.

"Di Timur potensinya cukup besar dan perlu investasi yang cukup besar juga. Dari mereka ingin cari yang besar supaya sekalian, potensinya besar, investasi besar, dapatnya juga besar," paparnya.

SKK Migas memproyeksi keputusan Chevron untuk berinvestasi di Indonesia bakal mencapai tahap akhir pada tahun 2025 ini. Sekarang, Chevron sedang mencari dan mengevaluasi potensi-potensi yang sudah ditawarkan.

Baca Juga: Chevron Pamit Setelah Kelola Blok Rokan 97 Tahun

Kajian oleh Chevron diakui Djoko harus dilakukan secara mendalam. Pasalnya, Chevron berencana untuk fokus berinvestasi pada tahap eksplorasi hulu migas yang notabene punya risiko yang tinggi.

"Karena ini high risk kan, eksplorasi ya. Mereka fokus di eksplorasi," imbuh Djoko.

Pada kesempatan berbeda, Praktisi Migas Hadi Ismoyo menilai rencana kembalinya Chevron ke Indonesia jadi angin segar bagi industri hulu migas nasional.

Hadi pun berharap, raksasa migas AS itu mau menggarap eksplorasi di Indonesia Timur, terutama di Papua yang digadang-gadang punya potensi sumber daya migas jumbo.

"Semoga berkenan untuk masuk eksplorasi di Papua. Saya optimis, saya cukup lama partisipasi dalam Tangguh Project. Jadi, saya optimis akan ada big discovery di area Papua," tegasnya.

Dia juga menjelaskan, Indonesia punya sekitar 120 cekungan sedimen potensi minyak dan gas bumi, baru 50% yang sudah tereksplorasi. Berdasarkan rekomendasi Kementerian ESDM, ada enam potensi giant discovery, antara lain di Jawa Timur dan Papua.

Khusus untuk Papua, terdapat Wilayah Kerja (WK) Bobara, WK Gaea I, WK Gaea II, WK Akimeugah I, serta WK Akimeugah II yang dapat digarap oleh Chevron maupun TotalEnergies jika benar-benar memutuskan kembali ke Nusantara.

"Lima daerah itu potensinya luar biasa, semoga kita bisa menemukan giant field di antaranya," harap Hadi Ismoyo.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung membuka peluang kembalinya Chevron untuk berinvestasi pada sektor hulu migas Indonesia.

"Kami percepat proses lelang untuk 30 WK, jadi ini segera kami lakukan lelang. Salah satu pemain global itu adalah Chevron, mungkin mereka juga akan kembali," tutur Yuliot, Jumat (16/5).

Baca Juga: Pengamat: Mempertahankan Produksi Blok Rokan Jadi Tantangan PHR

Yuliot pun menyambut baik niat Chevron untuk kembali berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, Chevron punya pengalaman yang mumpuni di bidang hulu migas dan pernah mengelola salah satu blok di Tanah Borneo, yakni Blok Mahakam.

"Mereka juga cukup lama (investasi di Indonesia) dan punya pengalaman cukup di bidang hulu migas," tandasnya.

Asal tahu saja, Chevron lewat anak usahanya PT Chevron Pacific Indonesia sebelumnya menjadi operator salah satu blok minyak terbesar di Indonesia, yakni Blok Rokan di Riau.

Blok Rokan sendiri telah beroperasi selama 68 tahun. Dalam hal ini, CPI menjadi pengelola blok tersebut selama 97 tahun dan telah mengebor lebih dari 100 lapangan migas di Blok Rokan.

Lalu pada tahun 2021, perusahaan energi dari Negeri Paman Sam itu menghentikan operasinya, setelah pemerintah memutuskan Pertamina mengambil alih Wilayah Kerja (WK) CPI di Rokan. Dilansir dari Antara, perpindahan ini sesuai dengan amanat yang dikeluarkan pemerintah melalui Menteri ESDM pada 2018.