Celios: Timpang, 50 Orang Terkaya RI Setara 50 Juta Penduduk

JAKARTA - Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira Adhinegara menyatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin tidak terdistribusi secara merata. Sejak 2020, kekayaan tiga orang terkaya RI telah meningkat lebih dari tiga kali lipat, sedangkan pertumbuhan upah pekerja hanya sebesar 15%. 

Adapun kondisi ini ditemukan dalam "Laporan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia 2024: Pesawat Jet untuk Si Kaya, Sepeda untuk Si Miskin". Laporan Celios ini mengungkap kesenjangan ekonomi yang semakin melebar di Indonesia, dengan fokus pada peran korporasi besar yang semakin memperburuk situasi. 

“Ini adalah cerminan ketimpangan yang semakin menghambat mobilitas sosial,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (25/9).

Temuan utama laporan ini menunjukkan, kekayaan 50 triliuner teratas di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta orang di Indonesia. BPS menyebutkan total penduduk Indonesia pada pertengahan 2024 mencapai 281,6 juta jiwa.

Total kekayaan ini pun setara dengan 2,45% APBN 2024 dan 4,11% dari target penerimaan Pajak 2024. 

Terlebih jika masing-masing dari lima orang terkaya RI membelanjakan uangnya Rp2 miliar setiap hari, mereka akan membutuhkan waktu 630 tahun untuk menghabiskan seluruh kekayaan gabungan mereka. 

Bhima melanjutkan, laporan ini juga mengungkap ironi bahwa triliuner Indonesia yang meraup kekayaan dari bisnis di tanah air justru memilih tinggal di Singapura untuk menikmati kebijakan pajak yang lebih menguntungkan. 

“Sementara itu, masyarakat kelas bawah berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan dasar, dengan banyak di antaranya terjebak dalam siklus utang berbunga tinggi,” paparnya. 

Baca Juga: Tingkat Ketimpangan Pengeluaran RI Menurun, Per Maret Gini Ratio 0,379

Kemudian, Direktur Keadilan Fiskal Celios Media Wahyudi Askar menambahkan, laporan yang sama juga menyoroti pentingnya reformasi kebijakan untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil. 

Pihaknya pun mendorong pemerintah perlu mengambil langkah tegas mengatasi ketimpangan yang ada di dalam negeri. 

"Kebijakan pengampunan pajak dan insentif fiskal yang ada saat ini justru cenderung menguntungkan perusahaan besar dan orang-orang kaya, sementara masyarakat kelas menengah-bawah dipaksa patuh membayar pajak,” urai Media Askar.

Untuk itu, Celios merekomendasikan penerapan pajak kekayaan progresif, penguatan kebijakan anti-monopoli, dan peningkatan akses kredit bagi usaha kecil dan menengah sebagai langkah awal menuju ekonomi yang lebih berkeadilan.

Sementara itu, peneliti Celios Galau D Muhammad menyampaikan, negara bisa mendapatkan penerimaan tambahan dari pengenaan pajak sebesar 2% terhadap 50 orang terkaya di Indonesia. 

“Asumsi pajak ini dapat menghasilkan Rp81,6 triliun yang dapat digunakan untuk membangun sekitar 339 ribu rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Galau. 

Dengan peluang fiskal yang terbuka, para peneliti Celios merekomendasikan pemerintahan mendatang untuk memanfaatkan potensi pengenaan pajak terhadap orang-orang super kaya RI. Hal ini bisa menjadi alternatif untuk membiayai janji-janji program fantastis dari pemerintahan mendatang. 

“Dengan penerimaan dari pajak kekayaan tadi, negara mampu membiayai program makan siang gratis sekitar 15 juta warga negara selama setahun,” jelas Media Askar.

Temuan Kekayaan Triliuner RI dan Potensi Alokasi Pajaknya
Laporan Celios sama juga mengungkap, potensi pajak kekayaan para triliuner hasil akumulasi 2% dari kekayaan 50 orang terkaya RI bisa mencapai Rp81,6 triliun. Adapun kenaikan kekayaan tiga triliuner teratas RI ditaksir mencapai 174% kurun 2020-2023. 

Butuh waktu 630 tahun lamanya agar kekayaan lima triliuner teratas RI saat ini habis, dengan asumsi belanja harian Rp2 miliar per hari. Di sisi lain, kekayaan lima triliuner RI juga mampu membiayai 21% pembiayaan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Jika pekerja umum mau menyamai kekayaan lima triliuner teratas RI saat ini butuh waktu kerja hingga 100 tahun atau 1 abad lamanya. Ketimpangan juga terlihat dari peluang kemunculan kuadriliuner pertama di Indonesia yang butuh waktu 6 tahun, jauh lebih cepat dibanding durasi pengentasan kemiskinan nasional hingga mencapai 133 tahun.

Baca Juga: Pengamat: Meski Moderat, Level Kesenjangan di RI Cukup Mengkhawatirkan

Di sisi lain, potensi dari alokasi pajak kekayaan dari 50 orang super kaya RI bisa untuk membangun 339.836 unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kemudian, bisa ikut menyediakan kebutuhan makan siang gratis buat 15.103.800 peserta selama setahun penuh.

Duit pajak yang ada juga bisa untuk membeli 3,8 juta ekor sapi untuk mengatasi masalah kelangkaan daging. Bisa juga, menyubsidi 13 juta rumah tangga terdampak kerugian konflik agraria dan sumber daya alam. Lalu, bisa diinvestasikan pada pembangkit listrik mikrohidro dengan total daya sebesar 1,54 GW.

Pajak yang ada bisa dipakai untuk merestorasi 3,2 juta ha hutan bakau, atau pun diarahkan untuk mendukung subsidi pupuk ke petani sebanyak 36,2 juta ton. 

Uang negara itu juga juga bisa untuk mengompensasi kerugian ekonomi di kawasan industri nikel di 3 provinsi meliputi Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah.