BUMN: Indonesia Sudah Siap Ladeni Pembayaran QR ASEAN

JAKARTA - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan, Indonesia terus mendorong pengintegrasian pembayaran ASEAN melalui Transaksi Mata Uang Lokal (Local Currency Transaction/LCT). Secara khusus, pengintegrasian ini dimulai dengan penggunaan Kode Respon Cepat atau QR.

“Jadi, integrasi pasar ASEAN ini dimulai dari integrasi payment dulu. Masyarakat ritel bisa menggunakan QR ini sebagai single payment system di ASEAN secara bertahap,” sebutnya ketika ditemui di sela ASEAN Fest 2023, Jakarta, Selasa (22/8).

Upaya ini juga sejalan dengan arahan Gubernur Bank Indonesia bersama kalangan perbankan di ASEAN untuk memopulerkan sistem pembayaran via QR lintas negara. Targetnya, masyarakat ASEAN bisa secara mulus melakukan pembayaran via QR, dengan setelmen lintas mata uang melalui bank sentral di masing-masing negara.

Target lainnya, operasi pembayaran via QR di ASEAN juga akan lebih murah dan mudah dilakukan di waktu mendatang. “Jadi penukaran currency (mata uang) murah. Orang tidak perlu lagi ke money changer,” terangnya.  

Secara sistem, Tiko menyebut, pembayaran dengan menggunakan QR sudah siap dan bisa dilakukan di ASEAN. Tinggal, upaya ini bisa dilakukan melakukan interoperasi  sistem pembayaran QR ini melalui permintaan atau querying bank di masing-masing negara tujuan. 

Baca Juga: BI: Siap Teken MoU, Transaksi di Vietnam Akan Bisa Pakai QRIS

Ia mencontohkan, QR Himbara Indonesia seperti Mandiri atau BNI ketika melakukan tap di Thailand, prosesnya akan bisa dilakukan dengan setelmen dengan Bangkok Bank atau bank lainnya. 

Sekali lagi, sistem QR akan membuat kegiatan pembayaran di ASEAN bisa dilakukan dengan lintas negara secara mudah, tanpa perlu repot-repot menukar uang di money changer. 

“(Hal ini) juga akan mengurangi juga pertukaran dolar AS (sebagai pembayaran),” katanya.

Adapun dalam AMFGM Kedua, Menkeu dan Gubernur Bank Sentral se-ASEAN akan mengangkat tema ekonomi digital, yang masuk ke dalam salah satu hasil ekonomi prioritas (Priority Economic Deliverables/PED) di sektor keuangan. 

Di dalamnya, ASEAN akan berkomitmen memajukan konektivitas pembayaran, mendorong literasi dan inklusi keuangan digital. Terutama, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif sekaligus memperkuat ketahanan di sektor keuangan.

Pada KSSK kuartal II/2023, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, pihaknya akan terus berkomitmen memfasilitasi perdagangan-investasi antarnegara termasuk melalui perluasan penggunaan LCT.

BI juga akan terus memperkuat kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya. Dalam fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas yang berkoordinasi dengan instansi terkait serta memperkuat sinergi dengan K/L terkait untuk menyukseskan Keketuaan ASEAN 2023, khususnya melalui jalur keuangan.

Baca Juga: Jaga Stabilitas, ASEAN Komitmen Gunakan Mata Uang Lokal

BI memproyeksi, volume transaksi lintas negara diperkirakan akan tumbuh di tahun-tahun mendatang. Selama beberapa tahun terakhir, nilai pembayaran lintas negara di seluruh dunia telah meningkat dari US$127,8 triliun pada 2018 menjadi US$156 triliun pada 2022.

Dengan ekonomi global yang lebih mudah dan tanpa batas, mendesak pembayaran lintas negara untuk lebih cepat, lebih murah, lebih transparan, dan dapat diakses oleh siapa saja. 

Berangkat dari perkembangan itu, Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) RPC oleh lima bank sentral dari negara ASEAN. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina/ASEAN-5 pada November 2022 menandai keseriusan negara ASEAN terhadap pembayaran lintas negara ini.