Bulog Masih Hitung Biaya Demurrage Akibat Telat Bongkar Impor Beras

JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi mengungkapkan Bulog memiliki denda dari adanya demurrage impor beras, dan harus dibayar. Hingga kini, Bulog masih berhitung besaran demurrage yang harus dibayarkan.

Demurrage adalah biaya tambahan dari adanya keterlambatan bongkar muat dari ekspor impor di pelabuhan. Menurut Bayu, demurrage tersebut terjadi karena pihaknya terlambat melakukan bongkar muat beras yang diimpor, dan masih ada di pelabuhan.

Dia menegaskan, demurrage juga merupakan hal yang biasa dalam kegiatan ekspor impor sehingga biayanya pun sudah diperhitungkan sejak awal.

"Adanya biaya demurrage adalah menjadi konsekuensi dari kegiatan ekspor impor," tutur Bayu saat ditemui usai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IV, Kamis (20/6).

Baca Juga: Bapanas Tetapkan HPP Gabah Dan Beras di Perbadan Terbaru

Adapun alasan keterlambatan bongkar muat, dijelaskan Bayu yaitu bisa karena cuaca hujan, kepadatan pelabuhan, hingga ketersediaan tenaga kerja yang sedikit di saat hari libur.

Sementara itu, besaran nilai demurrage yang akan ditanggung Bulog, menurut Bayu belum diketahui karena masih dalam proses perhitungan. Namun, dia memperkirakan besaran demurrage tidak akan melebihi 3% dari 490 ribu ton beras impor yang tertahan di pelabuhan.

Bayu juga mengaku pihaknya akan bernegosiasi dengan Pelindo atau perusahaan shipping lainnya, agar bisa memperoleh biaya demurrage yang lebih rendah.

"Masih diperhitungkan karena ada negosiasi mana yang bisa diasuransikan, dan mana yang tidak. Mana yang harus ditanggung jawab shipping lainnya, dan mana yang dinegosiasikan dengan Pelindo," jelas Bayu.

Lebih lanjut, Bayu menegaskan tidak ada aturan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang mengharuskan Bulog untuk menggunakan kontainer saat impor beras.

"Tidak ada, siapa bilang? Tidak ada," tandas Bayu.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan total stok beras yang dikelola Bulog berada dalam posisi yang aman dan mencukupi. Stok beras mencapai 1,7 juta ton.

Baca Juga: Indonesia Giat Impor Beras, Volumenya Melonjak Hingga 165,27%

Dia meyakini, kondisi itu akan terus bertambah seiring dengan penyerapan produksi dalam negeri sehingga seluruh program intervensi pemerintah bagi masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Sampai tengah Juni, lanjut Arief, Bulog konsisten menyerap produksi dalam negeri menghampiri angka 700 ribu ton. Bulog bergerak melakukan itu melalui berbagai program seperti Jemput Gabah, Mitra Petani, dan Program Makmur.

"Dengan ini, terlihat pemerintah itu sangat fokus dalam memperkuat stok, terutama untuk menabung beras sebagai CPP (Cadangan Pangan Pemerintah)," ujar Arief.