Bulog Dimodali Rp16 Triliun Untuk Serap 3 Juta Ton Beras

JAKARTA - Perum Bulog mendapat anggaran sebesar Rp16 triliun untuk menyerap 3 juta ton setara beras dalam tiga bulan ke depan.

"Anggarannya dari APBN sudah diputuskan dari Bapak Presiden, stand by dana kita Rp16 triliun cukup untuk penyerapan 3 juta," ujar Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono usai Rapat Koordinasi bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kantor Kementerian Pertanian Jakarta, Kamis (30/1).

Wahyu menjelaskan, dalam penyerapan ini akan dibagi ke dalam beberapa kategori seperti gabah kering panen (GKP) dan beras. Menurut dia, untuk jumlah secara pasti terkait dengan proporsinya akan dibahas kemudian.

Bulog, kata Wahyu, telah siap untuk menjalankan penugasan yang diamanatkan oleh pemerintah. Selain itu, Bulog juga tidak bekerja sendirian, tetapi melibatkan berbagai lembaga terkait seperti BUMN, TNI, Bapanas, Kementerian Perdagangan dan lainnya.

"Bulog sudah siap untuk menerima tugas penyerapan 3 juta ton, tiga bulan ke depan dan sudah kita siapkan. Kami bekerja sama dengan BUMN yang lain, juga dengan TNI dan juga Kementerian Perdagangan apabila space-nya (gudang) masih kurang," kata Wahyu.

Terkait dengan gudang, Wahyu menyampaikan telah meminta para anggota Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi), untuk menyimpan beras yang telah diserap apabila gudang-gudang Bulog telah penuh.

"Bisa tetap disimpan di tempat-tempat anggota Perpadi dengan sistem gudang filial atau kita yang membayar sewa nya. Pendek kata Bulog siap lah ya, ini tugas mulia soal swasembada pangan dari Pak Presiden," ucap Wahyu.

Pada kesematan yang sama, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah sepakat untuk menyerap beras hingga April 2025 sebesar 3 juta ton, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami sudah sepakat menyerap beras sampai April 2025, itu 3 juta ton, sebagaimana arahan Bapak Presiden sebelum bertolak ke India dan kita tindak lanjutnya hari ini sudah sepakat," ujar Amran.

Amran menyampaikan, Indonesia memiliki surplus beras sebesar 2,9 juta ton hingga Maret 2025. Diproyeksikan pada April 2025 stok beras tanah air akan mencapai 4 juta ton. Dia berharap, rencana penyerapan hasil produksi dari petani dapat berjalan dengan baik.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Presetyo Adi menyebut, stok beras di gudang Bulog mencapai 1,9 juta ton hingga 2 juta ton. Dengan penyerapan 3 juta ton, kata Arief, dalam empat bulan ke depan Indonesia akan memiliki 5 juta ton beras.

Lebih lanjut, Kementerian Pertanian dan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) telah sepakat untuk menurunkan derajat sosoh atau tingkat terlepasnya lapisan kulit dari butir beras, dari 100 persen menjadi 95 persen.

"Derajat sosoh yang 100%, kami turunkan ke 95%, sehingga diharapkan bisa membantu penyerapan Bulog," kata Arief.

Kawal Ketat
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meminta jajarannya agar mengawal ketat Perum Bulog dalam melakukan penyerapan beras 3 juta ton dan jagung 1 juta ton sepanjang 2025, demi ketahanan pangan Indonesia.

"Saya minta, kita semua fokus mengawal bagaimana Bulog bisa menyerap untuk mempersiapkan Cadangan Pangan Pemerintah. Beras 3 juta ton dan jagung 1 juta ton di tahun ini," kata Arief.

Dia menyampaikan, upaya pemerintah dalam penyerapan produksi dalam negeri untuk memasok cadangan pangan pemerintah (CPP) dilaksanakan melalui Perum Bulog. Realisasi pengadaan beras dalam negeri pada 2024 telah dilaksanakan Bulog hingga mencapai 1,266 juta ton. Sementara itu, untuk pengadaan jagung pakan dari petani domestik, Bulog telah menyerap hingga 84 ribu ton selama 2024 lalu.

Arief menuturkan, kebijakan Presiden Prabowo Subianto yakni Indonesia tidak lagi melakukan impor beras, jagung, gula konsumsi hingga garam konsumsi. Oleh karena itu, pada saat panen raya semester I-2025, Bulog harus lebih optimal dalam penyerapan panen petani dalam negeri.

"Demikian juga dengan kewaspadaan dan kerawanan pangan juga. Tolong dikawal," ucapnya.

Adapun capaian dari aspek kerawanan pangan telah dapat menekan jumlah daerah rentan rawan pangan di Indonesia. Berdasarkan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) yang dikoordinasikan oleh Bapanas, memperlihatkan adanya penurunan jumlah daerah rentan rawan pangan menurun dari 74 kabupaten/kota pada FSVA 2022 menjadi 62 kabupaten/kota pada FSVA 2024.

Di samping itu, Bapanas menargetkan persentase penurunan sisa pangan dapat berkurang 3 sampai 5 persen mulai 2025 ini. "Berikutnya yang tak kalah penting adalah mengawal upaya penanganan limbah pangan di Indonesia," tutur Arief.

Sebagai langkah awal, Bapanas mendorong pengembangan kebijakan untuk mendorong penurunan tingkat limbah pangan melalui usulan draf rancangan Peraturan Presiden tentang penyelamatan susut dan sisa pangan (SSP).

Di penghujung 2024, kata Arief, Bapanas bersama Koalisi Sistem Pangan Lestari (KSPL) telah meluncurkan metode baku perhitungan SSP. Melalui penerapan metode itu, diharapkan dapat menjadi rujukan bagi berbagai pihak dalam melakukan penaksiran dan pengukuran tingkat kehilangan pangan yang terjadi dalam proses bisnisnya.

Baca Juga: Bulog Belum Terima Penugasan Beras Buat Kebutuhan MBG

Butuh Rp57 Triliun
Sebelumnya, Perum Bulog menyatakan butuh anggaran hingga Rp57 triliun untuk memenuhi target baru serapan beras yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 3 juta ton. 

Direktur Keuangan Bulog Iryanto Hutagaol di Jakarta menjelaskan, angka tersebut berasal dari akumulasi dari sisa stok yang dimiliki sebesar 1,7 juta ton, ditambah target terbaru 3 juta ton dan dikalikan harga pembelian pemerintah (HPP) dari penggilingan yang sebesar Rp12.000 per kilogram.

"Kalau kita hitung harga Rp12.000 per kilogram, artinya 4,7 juta ton kali Rp12.000. Kurang lebih Rp57 triliun harus kita sediakan dalam waktu mengolah bisnis ini," kata dia.

Iryanto mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pembicaraan dengan pemerintah terkait bantuan pendanaan yang lebih terstruktur.

 "Saat ini kita dibantu perbankan. Kalau struktur kita dibantu oleh pemerintah, nanti pemerintah sebagian memberikan APBN-nya langsung kepada kita," imbuhnya.

Lebih lanjut, dikatakannya, meski tugas yang diberikan berat, namun pihaknya memiliki komitmen untuk menuntaskan target yang diberikan, sehingga selama ini Perum Bulog tetap bertahan. 

"Selama ini kita survive, walaupun dengan beban yang begitu berat, harus meminjam dengan bank. Namun itu adalah konsekuensi. Tapi kita bisa melaksanakan tugas ini dengan baik," kata dia.