BPS RI: 147 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Harga Beras

TANJUNG SELOR - Badan Pusat Statistik (BPS) RI mencatat 147 kabupaten/kota di Indonesia mengalami kenaikan harga beras pada minggu ketiga Februari 2023 ini. Salah satunya Kabupaten Malinau Kalimantan Utara (Kaltara).

“Sepuluh kabupaten/kota dengan potensi kenaikan harga beras tertinggi antara lain Ende (NTT), Sumba Tengah (NTT), Probolinggo (Jatim), Malinau (Kaltara), Lombok Timur (NTB),” kata M Habibullah Deputi Bidang Statistik Produksi BPS RI di Jakarta, dilansir dari Antara, Selasa (21/2).

Melengkapi 10 besar daerah yang mengalami kenaikan harga beras pada pekan ketiga Februari ini adalah Garut (Jabar), Barito Timur (Kalteng), Bantaeng (Sulsel), Lombok Tengah (NTB), dan Tapin (Kalsel).

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN), rata-rata harga beras nasional masih menunjukkan tren meningkat hingga pekan ketiga Februari 2023.

Harga rata-rata beras kualitas bawah II atau beras paling murah dihargai Rp11.650 per kilogram per 17 Februari, naik 0,86% dibandingkan 10 Februari Rp11.550 per kilogram. 

Sementara, harga beras kualitas bawah I dibanderol Rp12.000, naik 1,26% dibandingkan harga per 10 Februari sebesar Rp11.850.

Baca Juga: Jelang Ramadan, Satgas Pangan Pastikan Stok Bahan Pokok Aman

Untuk kelas medium, rata-rata harga beras medium II Rp13.000, naik 0,38% dibandingkan Rp12.950 pada 10 Februari. Lalu, untuk medium I, harga naik 0,76% menjadi Rp13.150 per kilogram.

Di kelas super, kelas super II naik 1,07 dibandingkan 10 Februari menjadi Rp14.100 per kilogram. Dan kelas super I naik 1,04% menjadi Rp14.550 per kilogram.

M Habibullah juga menyampaikan bahwa komoditas bawang merah berpotensi naik di 125 kabupaten/kota, minyak goreng di 118 kabupaten/kota, dan cabai merah di 96 kabupaten/kota.

Secara rata-rata nasional, harga cabai merah di akhir pekan ketiga Februari sebesar Rp40.271. Kemudian cabai rawit Rp54.831, bawang merah Rp36.385, dan minyak goreng Rp17.055.

Cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan minyak goreng merupakan komoditas yang fluktuasi harganya cukup signifikan dalam minggu ketiga Februari 2023 di berbagai pasar di Indonesia.

Target Inflasi Volatile Food
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) akan berkisar 3-5% secara tahunan, sedangkan inflasi keseluruhan berada pada level 3% plus minus 1 persen pada 2023.

“Beberapa hal yang dilakukan untuk mencapai target tersebut di 2023 sebagaimana diatur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) adalah memperkuat kebijakan dan menjaga stabilitas makro ekonomi,” kata Airlangga dalam konferensi pers terkait High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) di Jakarta, Senin (20/2).

Pemerintah akan menjaga volatile food terutama di hari besar keagamaan, menjaga ketersediaan beras, dan memperkuat ketahanan pangan melalui akselerasi implementasi lumbung pangan.

Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat kerja sama antar daerah, memastikan akurasi data ketersediaan pangan, dan memperkuat komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.

Beberapa program yang akan dijalankan antara lain Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pusat (GNPIP) yang juga didukung oleh Bank Indonesia berupa pasar murah, kerja sama antardaerah, subsidi ongkos angkut, gerakan tanam cabai, replikasi model bisnis, penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta digitalisasi petani.

Baca Juga: Harga Beras Tinggi, Bapanas: Belum Terbentuk Keseimbangan Produksi

Pada 2022 lalu, GNPIP yang telah berhasil menurunkan inflasi dari 11,7% menjadi hanya 5,61% secara tahunan akan dijalankan dengan tema “Sinergi dan Inovasi untuk Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan Nasional”.

“Akan ada kick off nanti pada 5 Maret 2023 di Sulawesi Selatan,” imbuh Airlangga.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga menyediakan anggaran senilai Rp104,2 triliun untuk program ketahanan pangan yang disalurkan baik kepada kementerian dan lembaga (K/L) maupun non-K/L.

“Ke depan pemerintah dan Bank Indonesia baik tingkat pusat maupun daerah mendorong sinergi agar inflasi inti tetap dalam sasaran 2023 dan tentunya ini merupakan momentum untuk pemulihan ekonomi nasional dan inflasi yang terjaga diharapkan menjadi fondasi untuk perekonomian di tahun 2023,” imbuhnya.

Untuk memperkuat komitmen seluruh pihak, TPIP juga akan menyelenggarakan rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi tahun 2023 pada Agustus dengan tema “Memperkuat Sinergi dan Inovasi untuk Stabilitas Harga Pangan Menuju Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan”.