Boncos, Penggilingan Padi Minta Pemerintah Naikkan HET Beras Medium Rp1.000/kg

JAKARTA - Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mendesak pemerintah untuk menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium saat ini. 

Dia menjelaskan, usulan tersebut dilayangkan guna menekan biaya produksi beras, yang selama ini ditanggung penggilingan karena harus menyerap Gabah Kering Giling (GKG) dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) senilai Rp6.500/kg.

Sutarto menjelaskan, saat ini penggilingan padi patuh pada ketentuan pemerintah untuk membeli atau menyerap gabah petani tanpa pengecualian kualitas seharga Rp6.500/kg. Namun kebijakan ini juga membuat pergerakan psikologis petani dalam mematok harga jual gabah. Petani cenderung menjual gabah dengan harga yang lebih tinggi ketika kondisinya lebih bagus.

“Dalam praktiknya di lapangan, petani akan menjual (kualitas) gabah yang lebih baik kadar air dan kotorannya dengan harga yang lebih mahal. Sehingga penggilingan padi juga akan membeli lebih mahal,” ungkap Sutarto kepada Validnews, Jakarta, Sabtu (21/6).

Baca Juga: Biaya Naik, Penggilingan Padi Minta Penyesuaian HPP Gabah

Pemerintah sendiri telah mencabut ketentuan rafaksi gabah dengan menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 14 Tahun 2025 yang berlaku sejak Januari lalu. Melalui aturan tersebut, pemerintah sepakat menyerap gabah dengan kondisi apapun demi mencapai target serapan Bulog tahun ini.

Meski demikian, Sutarto kembali menyampaikan, penggilingan padi tetap membutuhkan panduan gabah rafaksi sesuai kriteria kadar air sebagai patokan jual-beli gabah di lapangan.

“HPP gabah rafaksi itu yang diperlukan. (Kalau) HPP gabah terendah Rp6.500, seharusnya ada kriteria kadar air dan kotoran,” sambung dia.

Petani memisahkan gabah hasil panen di Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (10/4/2025). Antara Foto/Abdan Syakura

Atas kondisi tersebut, Sutarto ungkapkan, membuat penggilingan padi kesulitan menjual beras dengan harga sesuai HET. Untuk itu, dia pun menyarankan, agar pemerintah dapat mengkaji ulang kebijakan HPP gabah dan menaikkan HET beras.

“HPP gabah itu naik dari Rp6.000/kg menjadi Rp6.500/kg, tapi HET beras tidak dinaikkan. Penggilingan padi akan mengalami kesulitan menjual berasnya agar tercapai HET. Yang terkena dampak terbesar adalah penggilingan padi kecil,” tambah Sutarto.

Pantauan Bapanas per 21 Juni 2025, rata-trata harga beras medium senasional dibanderol Rp14.065/kg. Harga ini naik tipis sekitar Rp81 atau sekitar 0,58% dibanding sehari sebelumnya. Di sisi lain, harga ini juga menunjukkan disparitas HET beras medium yang lebih tinggi hingga 12,51% dari yang seharusnya dijual Rp12.500/kg.

Adapun, beras medium zona I dijual Rp13.513/kg atau 8,1% di atas HET yang dipatok Rp12.500/kg; di zona II beras medium dijual Rp14.234/kg atau 8,66% di atas HET yang dipatok Rp13.100/kg; dan beras medium zona III dijual Rp16.807/kg atau 24,5% di atas HET yang dipatok Rp13.500/kg.

Untuk itu, Perpadi pun memperkirakan agar HET beras medium bisa naik, setidaknya Rp1.000/kg.

“Untuk HET beras medium, seyogyanya naik Rp1.000/kg,” ucapnya.

Baca Juga: Bapanas: Gerakan Pangan Murah Dan SPHP Konkret Jaga Stabilitas Pangan

Sebelumnya, Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas) Andriko Noto Susanto mengakui, beberapa pelaku usaha penggilingan padi meminta pemerintah untuk dapat menyesuaikan harga GKG.

“Terkait dengan GKG di tingkat produsen dan beras medium di tingkat konsumen, pelaku usaha penggilingan dan mitra Bulog mengusulkan penyesuaian harga GKG karena penetapan harga Rp6.500/kg berdampak pada biaya penggilingan dan HET beras di tingkat konsumen,” kata Andriko dalam Rapat Koordinasi Inflasi Daerah, Senin (16/6).