Bertemu Delegasi US-ABC, Pemerintah Janji Realisasi Iklim Usaha Kondusif Di RI

JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, pemerintah berjanji menjaga stabilitas dan menciptakan kepastian iklim berusaha.

Hal itu diungkapkan delegasi Indonesia yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, saat bertemu dengan delegasi US-ASEAN Business Council (US-ABC) di Jakarta, Rabu (15/10).

Menurutnya, pertemuan dengan delegasi US-ABC menjadi ajang untuk mempererat hubungan kerja sama ekonomi antara Pemerintah Indonesia dan dunia usaha Amerika Serikat di berbagai sektor strategis.

"Melalui dialog seperti ini, Pemerintah bisa memahami langsung kebutuhan dunia usaha dan menyelaraskan kebijakan agar investasi dapat tumbuh lebih cepat dan berkelanjutan," ujar Haryo dalam pernyataan resmi, Kamis (16/10).

Baca Juga: Pemerintah Harus Beri Jaminan Bagi Investor Di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

Haryo mengungkap, pembahasan yang dilakukan antara delegasi US-ABC dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut mencakup sejumlah sektor prioritas seperti investasi, ekonomi digital, energi bersih, hingga ketahanan pangan.

Delegasi US-ABC juga disebut turut menyampaikan perkembangan terkini mengenai aktivitas bisnis mereka di Indonesia, serta mengungkapkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi di lapangan mulai dari perizinan hingga aspek logistik dan infrastruktur pendukung.

Dalam kesempatan tersebut, berbagai peluang kerja sama juga turut dibahas meliputi penguatan investasi, digitalisasi, energi hijau, hingga ketahanan pangan.

"Pemerintah Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan dunia usaha untuk menciptakan peluang ekonomi baru, memperluas investasi, dan mendorong pertumbuhan yang memberi manfaat bagi masyarakat kedua negara," ujar Haryo.

Tim Percepatan-Debottlenecking
Senada, sehari sebelumnya Kementerian Keuangan juga mengungkap pemerintah sedang membentik tim debottlenecking untuk merealisasikan kepastian iklim usaha yang kondusif.

"Arahan dari Pak Presiden terutama memang dibentuk tim percepatan Program Prioritas Pemerintah dan ini nanti Pak Menteri (Keuangan) memberikan arahan agar banyak sifatnya debottlenecking," kata Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Selasa (14/10).

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Investasi Rp13 Ribu Triliun Sampai 2029

Dirinya merinci, tim tersebut nantinya akan berasal dari tiga Kementerian/Lembaga yakni Kementerian Koordinator Ekonomi, Kementerian Keuangan dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan sedang dalam tahap persiapan Peraturan Presiden (Perpres).

Selain skema fiktif-positif yang merupakan implementasi dari PP28 terkait dengan kemudahan berusaha dan perizinan, Febrio berharap tim yang dimaksud nantinya dapat membentuk perjanjian tingkat layanan (Service Level Agreement/SLA) yang jelas bagi birokrat dalam memberikan runtutan waktu perizinan bagi pelaku usaha.

"Diharapkan ada SLA yang jelas bagi birokrat dalam memberikan timeline perizinan bagi pelaku usaha sehingga memberikan kepastian yang lebih baik," kata Febrio.