Bappenas Ajukan Anggaran 2026 Rp2,59 T, Setengahnya Untuk Dukungan Manajemen

JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan, pihaknya mengajukan pagu anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp2,59 triliun.

Adapun 59% dari anggaran atau sekitar Rp1,53 triliun dalam bentuk rupiah murni akan dialokasi untuk program dukungan manajemen. Sementara sisanya, yakni 41% atau setara Rp1,06 triliun akan disalurkan ke berbagai program perencanaan pembangunan nasional.

“Dari pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp2.597 miliar, dan anggaran ini terbagi menjadi dua program utama, yaitu program perencanaan pembangunan sebesar Rp1,06 triliun dan program dukungan manajemen sebesar Rp1,53 triliun,” ujar Menteri Rachmat dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Gedung Parlemen, Rabu (3/9).

Jika dirinci, anggaran untuk dukungan manajemen atau operasional Bappenas yang sebesar Rp1,53 triliun terdiri dari gaji dan tunjangan kinerja pegawai sebesar Rp619,4 miliar; sewa gedung senilai Rp330 miliar; operasional pegawai mencapai Rp36 miliar dan dukungan pelayanan sekitar Rp542,2 miliar.

Baca Juga: Sudah Terserap 71,58%, Bappenas Butuh Tambahan Anggaran Tahun 2025

Anggaran PPN Dibantu Pinjaman dan Hibah
Di sisi lain, alokasi anggaran untuk program perencanaan dan pembangunan nasional (PPN) senilai Rp1,06 triliun nyatanya tidak sepenuhnya berasal dari APBN 2026. Rachmat mengungkap, sekitar Rp801,5 miliar dialokasi dalam bentuk rupiah murni, sedangkan sisanya yakni Rp86,4 miliar akan diperoleh dari hasil pinjaman luar negeri dan Rp181,2 miliar lainnya diperoleh dari hibah luar negeri.

“Anggaran ini untuk membiayai tugas-tugas Bappenas seperti fungsi satu data, SDG, serta pengawalan perencanaan pelaksanaan program hasil terbaik cepat, antara lain program makan bergizi, pemeriksaan kesehatan, pembangunan sekolah unggul dan kelanjutan program-program seperti kartu sejahtera,” urainya.

Lebih lanjut, Rachmat menegaskan program dan kegiatan yang dilakukan Bappenas di tahun 2026 akan terus mendukung pencapaian Trisula Pembangunan, yang berlandaskan pada tiga program besar yakni penurunan kemiskinan, pengembangan SDM berkualitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

“Penurunan jumlah orang miskin ini adalah salah satu tugas penting, di mana dalam program ini mulai dari penyusunan tata kelola data, penyusunan peta jalan menuju Indonesia Sejahtera, hingga penyusunan grand design, graduasi kemiskinan menuju sejahtera, dan termasuk juga digitalisasi pendidikan,” urai Rachmat.

Dirinya juga menjelaskan, program pengembangan SDM berkualitas akan mencakup penyusunan rencana Perpres mengenai peta jalan pendidikan yang selama ini sudah disiapkan, penyusunan kerangka kebijakan nasional, penyusunan peta pendanaan model kebijakan pendanaan riset nasional, serta penyusunan peta jalan pemenuhan gizi nasional.

Baca Juga: Miris, Bappenas Akui Kebocoran Uang Negara Terjadi Di Semua Lapisan

Terakhir untuk program pertumbuhan tinggi yang inklusif dan berkualitas pelaksanaannya dikatakan Rachmat akan mencakup percepatan pertumbuhan ekonomi yang pencatatannya selama ini dikerjakan oleh Badan Pusat Statistik, diikuti pengendalian inflasi yang dikerjakan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri.

Rachmat juga mengungkap, pihaknya akan melanjutkan pengembangan ekosistem yang berkaitan dengan penyusunan roadmap blockchain untuk sektor publik, hingga peta jalan pengembangan basis data UMKM dan ekonomi hijau.

Selain itu, pemerintah melalui Bappenas juga disebut sedang mengembangkan transformasi digital untuk penguatan transfer ekonomi daerah serta penyusunan master plan dalam rangka integrasi kawasan timur Indonesia.

Di saat bersamaan, transformasi digital nasional juga sedang didorong melalui percepatan satu data, percepatan digital layanan pemerintah serta penguatan ekonomi digital di sektor prioritas.

“Upaya ini dilengkapi dengan monitoring kebijakan ekonomi syariah dan inklusi keuangan di daerah, sekaligus penyusunan rencana digital Indonesia, master plan pariwisata, dan juga mendukung agenda pembangunan jangka menengah hingga 2027,” tutup Rachmat.