Banyak Oknum Curang, Bahlil Janji Benahi Penyaluran BBM Dan LPG

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui masih banyak pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab dalam distribusi energi, baik bahan bakar minyak (BBM), maupun Liquified Petroleum Gas (LPG).

Dalam Safari Ramadan di Jombang, Jawa Timur, Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) itu mengaku bakal tegas bakal menindak oknum-oknum yang melakukan kecurangan dalam distribusi energi, terutama untuk BBM.

"Nah, ini kita lagi tata. Memang untuk melawan pemain-pemain besar, oknum-oknum ini, butuh nyali," ucap dia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (17/3).

Baca Juga: Berat Kurang, Bahlil Akan Timbang LPG 3 Kg Sebelum Diangkut Ke Agen

Terkhusus LPG 3 kg, pemerintah telah menganggarkan subsidi Rp36.000 per tabungnya. Dengan alokasi itu, seharusnya harga gas melon di tingkat masyarakat hanya di kisaran Rp18.000-Rp19.000.

Tetapi pada praktiknya, masih ada berbagai bentuk penyimpangan sehingga masyarakat harus membayar dengan harga yang lebih tinggi, mulai dari Rp23.000 sampai Rp30.000 per tabung.

"LPG ini sejak tahun 2007, Pemerintah tidak pernah menaikkan harganya. Subsidi LPG yang dilakukan pemerintah per kilogram itu Rp36.000 per tabung. Tapi apa yang terjadi? Sampai di rakyat ada yang Rp23.000, Rp25.000, bahkan Rp30.000," ungkapnya.

Soal penataan distribusi LPG, Kementerian ESDM pun telah mendapat bantuan dari Bareskrim Polri yang beberapa waktu lalu mengungkap sindikat pengoplosan LPG bersubsidi di Bali.

Dalam operasi di sebuah gudang di Banjar Griya Kutri, Sukawati, Gianyar, Bali, Polri mampu menangkap kelompok yang diduga memindahkan isi gas tabung LPG 3 kg ke dalam tabung 12 kg dan 50 kg.

Dari kejadian tersebut, Menteri Bahlil menekankan pihaknya tak bisa sendirian untuk menumpas tindakan ilegal dalam penyaluran subsidi energi. Menurutnya, harus ada kolaborasi yang kuat dengan aparat penegak hukum, PT Pertamina, dan masyarakat dalam memastikan subsidi energi disalurkan kepada mereka yang layak.

Baca Juga: Bahlil Pastikan Stok BBM Untuk Lebaran Cukup

Saat ini, disebut Bahlil penyaluran subsidi energi tepat sasaran menjadi fokus utama pemerintah. Sehingga, subsidi yang diberikan benar-benar diterima oleh masyarakat kelas bawah yang layak menerima bantuan tersebut.

Maklum, negara mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk subsidi dan kompensasi energi. Dari total APBN tahun 2025 ini saja, sekitar 15% atau Rp394,3 triliun dari Rp3.621,3 triliun dikelola oleh Kementerian ESDM untuk subsidi dan kompensasi LPG, BBM, maupun listrik.

Sekitar Rp87 triliun dialokasikan setiap tahunnya untuk subsidi LPG, lalu Rp89,7 triliun untuk subsidi listrik, Rp26,7 triliun untuk subsidi BBM, dan Rp190,9 triliun untuk kompensasi energi.

"Memastikan subsidi tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak adalah bagian dari tugas sebagai Menteri ESDM. Saya tidak akan pernah mengenal capek," sebut Bahlil.