04 Juli 2023
13:43 WIB
Penulis: Khairul Kahfi
JAKARTA - Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan, pihaknya telah menyetujui postur makro dan fiskal tahun depan untuk mengakomodasi pemerintah dalam merancang APBN 2024. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-28 Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023.
Legislator menekankan, APBN dapat berdampak positif dalam mencapai reformasi struktural dalam percepatan transformasi ekonomi inklusif.
“Sidang dewan yang terhormat, arsitektur APBN 2004 di desain untuk mendorong reformasi struktural dalam rangka percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya dalam agenda Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah 2024, Jakarta, Selasa (4/7).
DPR menyepakati pendapatan negara 2024 berkisar 11,88% sampai 12,38% terhadap PDB. Kesepakatan pendapatan negara ini pun terbilang naik dibanding usulan pemerintah dalam KEM-PPKF yang dipatok berkisar 11,81% sampai 12,38% terhadap PDB.
Baca Juga: Pemerintah-DPR Sepakati Asumsi Dasar APBN 2024
Terdiri dari, penerimaan perpajakan 2024 disepakati berkisar 9,95% sampai 10,20% terhadap PDB. Kesepakatan penerimaan via perpajakan ini naik dibanding usulan penerimaan pajak KEM-PPKF yang dipatok berkisar 9,91% sampai 10,18% terhadap PDB.
Selanjutnya, pendapatan PNBP 2024 disepakati berkisar 1,92% sampai 2,16% terhadap PDB. Kesepakatan pendapatan via PNBP ini mengalami penyesuaian dibanding usulan PNBP KEM-PPKF yang dipatok berkisar 1,90% sampai 2,18% terhadap PDB.
Kemudian, penerimaan hibah 2024 disepakati berkisar 0,01% sampai 0,02% terhadap PDB. Kesepakatan penerimaan hibah ini tidak mengalami penyesuaian dan selaras dengan PNBP KEM-PPKF yang dipatok dalam rentang sama.
Adapun, DPR menyepakati belanja negara 2024 yang berkisar 14,03% sampai 15,01% terhadap PDB. Kesepakatan belanja negara ini pun terbilang naik batas bawahnya dibanding usulan pemerintah dalam KEM-PPKF yang dipatok berkisar 13,97% sampai 15,01% terhadap PDB.
Banggar menyampaikan, belanja negara tahun depan terdiri dari kegiatan belanja pusat 10,49% sampai 11,36% terhadap PDB. Kesepakatan belanja pusat ini pun terbilang naik dibanding usulan pemerintah dalam KEM-PPKF yang dipatok berkisar 10,43% sampai 11,37% terhadap PDB.
Kemudian, belanja negara juga diarahkan untuk mengakomodasi kegiatan Transfer Ke Daerah (TKD) 2024 sekitar 3,55% hingga 3,65% terhadap PDB. Kesepakatan TKD ini pun terbilang naik tipis batas bawahnya dibanding usulan pemerintah dalam KEM-PPKF yang dipatok berkisar 3,54% sampai 3,65% terhadap PDB.
Pada kesempatan sama, Cucun mengonfirmasi, Banggar juga telah menyepakati keseimbangan primer tahun depan yang dipatok sekitar 0,0035% sampai minus 0,428% terhadap PDB. Kesepakatan ini relatif lebih rendah dibanding usulan dalam KEM-PPKF yang berkisar 0,003% hingga minus 0,429% terhadap PDB.
Baca Juga: Pemerintah Targetkan Defisit APBN 2024 Turun Ke 2,16% PDB
Sementara itu, DPR juga menyepakati defisit pada postur fiskal 2024 berkisar minus 2,16% hingga minus 2,64% terhadap PDB. Dengan demikian, kesepakatan defisit ini relatif tidak mengalami penyesuaian dan selaras dengan PNBP KEM-PPKF yang dipatok dalam rentang sama.
Terakhir, Banggar menyetujui pembiayaan pemerintah tahun depan bergerak dalam rentang 2,16% hingga 2,64%. Adapun, kesepakatan pembiayaan ini relatif tidak mengalami penyesuaian dan masih selaras dengan KEM-PPKF yang diajukan pemerintah sebelumnya.
Adapun, postur pembiayaan tahun depan yang relatif sama dengan KEM-PPKF, menyebabkan tidak ada perubahan pada target pembiayaan negara via utang neto, investasi neto, hingga rasio utang.
“Postur pembiayaan (2024) terdiri dari utang neto (berkisar) 2,46-3,41% terhadap PDB; investasi neto (berkisar minus) 0,3-0,67% terhadap PDB; serta rasio utang (berkisar) 38,07-38,97% terhadap PDB,” paparnya.