Pemerintah-DPR Sepakati Asumsi Dasar APBN 2024

JAKARTA - Pemerintah bersama dengan Komisi XI DPR sepakat atas pengusulan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Kesepakatan ini telah masak-masak mempertimbangkan seluruh dinamika di tingkat dunia yang berpotensi menjalar ke Indonesia.

Dalam rangkaian rapat kerja dengan Komisi XI DPR yang dilaksanakan sejak 5 Juni 2023, Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, BI, OJK, dan BPS bersama-sama mendiskusikan perkembangan perekonomian baik domestik maupun dunia saat ini serta prospeknya ke depan. 

“Para peserta rapat kerja berpandangan, eskalasi tensi geopolitik telah menyebabkan peningkatan ketidakpastian dan fragmentasi global yang berdampak besar pada arus investasi dan perdagangan internasional,” sebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (8/6). 

Lebih lanjut, indikasi perlambatan kinerja ekonomi dunia juga semakin terlihat, khususnya di banyak negara maju dan Tiongkok. 

Secara domestik, beberapa indikator perekonomian Indonesia tetap memberikan sinyal ekspansif, dengan aktivitas konsumsi terus menunjukkan tren penguatan. 

Namun demikian, pemerintah berulang kali menyebutkan, dampak dari dinamika global ke dalam negeri perlu terus diwaspadai, khususnya terkait tren menurunnya kinerja ekspor. 

“Kinerja investasi juga berpotensi tertahan, sejalan dengan sikap wait and see para pelaku usaha terkait dinamika ekonomi dunia dan periode menjelang Pemilu,” ungkapnya. 

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Defisit APBN 2024 Turun Ke 2,16% PDB

Ke depan, pemerintah berharap, pengembangan industri potensial termasuk sektor terkait dengan hilirisasi sumber daya alam dapat terus memacu kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia, “Terutama melalui peningkatan investasi dan daya saing produk ekspor,” paparnya.

Mempertimbangkan hal tersebut, pemerintah bersama dengan Komisi XI DPR sepakat atas pengusulan ADEM RAPBN 2024. Asumsi pertumbuhan ekonomi yang semula diperkirakan sebesar 5,3-5,7% disesuaikan menjadi sebesar 5,1-5,7%, agar lebih realistis seiring dengan perkembangan terkini serta tantangan dan risiko eksternal.

“Penyesuaian asumsi pertumbuhan ini dimaksudkan untuk menjaga kredibilitas perumusan RAPBN 2024 yang selama ini sudah sangat baik,” jelasnya. 

Kemudian, inflasi diproyeksi sebesar 2,5±1%, atau masih sesuai dengan usulan KEM-PPKF. Nilai tukar Rupiah diperkirakan sebesar 14.700-15.200 per Dolar AS atau lebih kuat dari usulan di KEM-PPKF, dengan mempertimbangkan terkendalinya inflasi, kinerja baik neraca pembayaran, serta obligasi negara yang tetap menarik bagi investor portofolio. 

Adapun suku bunga SUN 10 tahun berkisar antara 6,49-6,91%. Sementara itu, hasil rapat kerja pemerintah bersama dengan Komisi VII juga telah menyepakati asumsi minyak dan gas, dengan harga ICP sebesar US$75-80/barel, lifting minyak bumi sebesar 615-640 ribu barel/hari, dan lifting gas sebesar 1.030-1.036 ribu barel setara minyak/hari.

Sementara itu, upaya optimalisasi pendapatan negara juga terus didorong dengan menjaga efektivitas implementasi reformasi perpajakan (UU HPP) dengan tetap menjaga iklim investasi di tengah meningkatnya risiko dan ketidakpastian global. 

Efektivitas reformasi perpajakan diharapkan akan mendorong kinerja perpajakan lebih adil dan sustainable, dengan tetap memberikan insentif fiskal yang terarah dan terukur untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi. 

“Untuk itu, rasio perpajakan didorong meningkat dari 9,91-10,18% terhadap PDB dalam KEM-PPKF 2024 menjadi 9,92-10,2% terhadap PDB (dalam ADEM),” ungkapnya.

Baca Juga: Pemerintah Patok Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,7% Tahun Depan

Pemerintah yakin, pengelolaan kebijakan ekonomi yang kredibel serta kebijakan perpajakan yang lebih sehat dan adil, akan menjadi jangkar bagi terjaganya stabilitas ekonomi sekaligus fondasi yang kokoh untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan. 

Mencakup penurunan kemiskinan menjadi 6,5-7,5%; rasio gini menjadi 0,374-0,377 poin; tingkat pengangguran terbuka sekitar 5,0-5,7%; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 73,99-74,02 poin; Nilai Tukar Petani (NTP) di kisaran 105-108 poin; serta Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 107-110 poin. 

Info saja, ADEM merupakan landasan penting dalam penyusunan RAPBN 2024 sekaligus menjadi gambaran umum untuk merumuskan desain kebijakan fiskal dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional jangka pendek dan panjang. 

Pada 2024 ini, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengangkat tema ‘Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’. 

Oleh karena itu, perumusan ADEM dilaksanakan secara kredibel dengan mempertimbangkan dinamika terkini, serta prospek dan tantangan ekonomi global maupun domestik ke depan dalam rangka percepatan transformasi ekonomi.