Bahlil Sebut Transisi Energi 'Bubar Jalan' Saat Trump Dilantik Jadi Presiden AS

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan agenda transisi energi dunia buyar setelah Donald Trump dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat.

Sebelumnya, seluruh negara termasuk Amerika Serikat berlomba-lomba untuk mengagendakan transisi energi, yakni kampanye peralihan menuju energi hijau atau energi yang lebih bersih.

Sektor industri pun sudah berorientasi pada produk-produk dengan latar belakang bahan bakar ramah lingkungan untuk melahirkan produk yang bersih. Tapi, semuanya sia-sia ketika Donald Trump memutuskan Negeri Paman Sam mundur dari Perjanjian Paris.

"Tapi begitu Pak Trump jadi Presiden Amerika, bubar jalan ini semua, bubar jalan. Kita pikir batu bara sudah selesai, eh bernyawa lagi ini barang," ungkap Menteri Bahlil dalam acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2025 di Jakarta, Selasa (11/2).

Baca Juga: ESDM Targetkan Produksi Batu Bara Hanya 735 Juta Ton Tahun Ini

Indonesia pun ia nilai harus berpikir logis dalam menjalankan agenda transisi energi. Negara-negara maju, sambung Menteri Bahlil, punya teknologi yang mumpuni sehingga berani untuk beralih ke energi yang lebih bersih.

"Baseline kita berbeda, mereka negara maju, uangnya sudah banyak. Mau ambil (energi hijau) karena teknologi mereka bagus. Nah, negara kita belum," kata dia.

Eks-Ketua Umum HIPMI itu juga mengungkapkan pemerintah bersama PT PLN pada mulanya serius untuk menjalani agenda transisi energi. Bahkan dalam rencana pembangunan ketenagalistrikan, pemerintah tak lagi menjadikan batu bara sebagai prioritas.

Lalu ketika Donald Trump memutuskan mundur dari Paris Agreement, Indonesia pun menjadi gamang dalam menjalankan transisi energi.

"Amerika aja keluar kok, dia yang membuat, apalagi Indonesia yang cuma ikut-ikut ini?" jabarnya.

Karena itu, Menteri Bahlil menegaskan energi fosil seperti batu bara tak selamanya kotor. Pemerintah Indonesia disebutkannya tengah merancang penggunaan batu bara tetap dilakukan dengan penerapan teknologi penangkap karbon.

Pasalnya, batu bara masih menjadi sumber energi termurah untuk menghasilkan tenaga listrik. Biaya listrik dari batu bara hanya di kisaran US$5 sen-US$6 sen per kWh. Sementara tarif listrik dari EBT masih di kisaran US$9,5 sen-US$10 sen per kWh.

"Jangan selalu berpikir batu bara itu kotor. Sekarang kita harus berpikir batu bara yang bersih. Dengan cara apa? Kita harus menangkap CO2-nya untuk dimasukkan di CCS," jelas Bahlil Lahadalia.

Baca Juga: Pengamat: EBT di Indonesia Belum Siap, Mustahil Pensiunkan PLTU Batu Bara

Eropa Masih Naksir Batu Bara RI
Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) itu mengajak investor agar jangan ragu berinvestasi untuk komoditas batu bara di Indonesia.

Bahkan, Uni Eropa ia sebut masih tertarik membeli batu bara dari Nusantara. Negara-negara di Benua Biru, sambung Bahlil, masih ada yang meminta kontrak batu bara untuk jangka waktu 20 tahun.

"Tidak apa-apa, Eropa saja masih minta kontrak dengan Indonesia 20 tahun kok, ekspor batu bara," tambah Bahlil.

Bahlil meminta investor jangan terkecoh dengan narasi batu bara yang kotor dan ingin dipensiunkan. Dirinya bahkan belum melihat pertanda komoditas batu bara akan pensiun.

"Aku belum melihat ada tanda pensiun. Tapi yang saya ingin, batu bara ini kalau Indonesia untuk PLTU-nya harus ada teknologi yang menangkap CO2. Kita bisa lahirkan energi yang murah, tapi juga CO2-nya kita bisa talangi dengan baik," tandasnya.