Bahlil: Proyek Pembangkit Listrik Tanpa Membangun Jaringan Transmisi Bikin PLN ’Boncos’ 

SUMEDANG - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan pembangunan pembangkit listrik yang dilakukan PT PLN tanpa diikuti proyek jarigan transmisi membuat perusahaan pelat merah itu mengalami kerugian.

Adapun kerugian itu berasal dari kebijakan take or pay. Dia menyebut PT PLN hingga kini masih punya kewajiban membayar kelebihan listrik yang belum terserap sebagai imbas minimnya jaringan transmisi dan membuat perusahaan yang dinahkodai oleh Darmawan Prasodjo itu sedikit merugi.

"Jadi selama ini Bapak Presiden, kenapa take or pay-nya PLN itu agak sedikit rugi, karena pembangkitnya dibangun, jaringannya tidak dibangun," ucap Bahlil di PLTA Jatigede, Sumedang, Senin (20/1).

Baca Juga: Pemerintah Butuh Rp48 T Untuk 6.000 Dusun Yang Belum Tersentuh Listrik

Sebagai informasi, take or pay merupakan klausul dalam Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) antara PT PLN dengan pengembang listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP).

Klausul itu mewajibkan PT PLN untuk membeli listrik sesuai dengan kontrak yang tertera, sekalipun kondisi kelistrikan PLN dalam status berlebihan atau oversupply.

Dari kondisi itu, Bahlil pun telah meminta Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo supaya mulai membangun jaringan transmisi seiring dengan proyek pembangkit listrik.

"Mulai atas arahan Bapak Presiden, saya sudah meminta Pak Dirut PLN agar pembangunan pembangkit listrik, termasuk energi baru dan terbarukan, harus sejalan dengan apa yang kita (pemerintah) rencanakan," tegasnya.

Eks-Ketua Umum HIPMI itu mengingatkan agar Dirut PLN jangan lagi membangun pembangkit listrik tanpa diikuti pembangunan jaringan transmisi. Hal tersebut dinilai jadi salah satu penyebab suplai listrik berlebih yang selama ini terjadi.

"Ini akan tidak sinkron dengan perencanaan. Orang Papua bilang latihan lain, main lain. Ini bisa bikin rusak PLN, biasa bikin rugi ini. Ke depan, jangan ada lagi yang seperti itu," kata Bahlil.

Baca Juga: Prabowo Resmikan Proyek Strategis Ketenagalistrikan 18 Provinsi Senilai Rp72 T

Dia melanjutkan, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 sudah mencantumkan proyek jaringan transmisi sekitar 48.000 kilometer sirkuit (kms). Beriringan dengan itu, rencana penambahan kapasitas pembangkit listrik ialah sebesar 71 GW.

"Itu kalau dia berbanding lurus, kurang lebih sekitar 8.000 km," jelas Bahlil.

Dirinya mengakui, Indonesia dianugerahi kekayaan sumber EBT yang berlimpah untuk dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik, mulai dari matahari, air, hingga angin.

Tetapi, permasalahan konservatif yang hingga kini masih menjadi tantangan ialah jaringan transmisi yang telah terpasang masih belum mengakomodir pengaliran listrik dari sumber EBT.

"Jaringan yang dahulu dipasang tidak didesain untuk menjemput tempat-tempat dimana kita membangun EBT. Karena itu, kita mendorong untuk membangun jaringan transmisi ke depannya," ucap Bahlil.