Bahlil: Perpanjangan Gas Murah Untuk Industri Jangan Sampai Rugikan Negara

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan rapat pembahasan kelanjutan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) masih terus berlanjut.

Dia menyebut pembahasan masih terus berjalan karena ada usulan penambahan sektor industri penerima HGBT. Sehingga, harus ada perhitungan keekonomian supaya program gas murah buat industri itu tidak merugikan negara.

"Pengusulan tambahan itu kita sedang hitung secara ekonominya karena dari 2021-2024, potensi pendapatan negara yang terkonversi menjadi HGBT itu Rp67 triliun," sebut Bahlil kepada awak media selepas melantik Dirjen Minyak dan Gas Bumi, Kamis (16/1).

Baca Juga: Kemenperin Minta HGBT Tetap US$6 Dan Suplai Gas Lancar

Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) itu mengungkapkan jangan sampai semua gas yang terproduksi itu disalurkan seluruhnya untuk program HGBT, karena negara tidak akan mengantongi pendapatan.

Dengan demikian, pemerintah tengah menghitung secara detil aspek keekonomian sebelum melanjutkan program HGBT. Yang jelas, program HGBT harus diberikan bagi industri yang bisa menciptakan dampak berganda, seperti penciptaan lapangan kerja.

"Jadi kita hitung betul, dia harus kita kasih tapi dia harus industri yang menciptakan lapangan pekerjaan, lalu gas itu menjadi bahan baku, terus dia harus mengkonversi ke PPN atau PPh, ini yang lagi kita hitung ya," jelas dia.

Dia menyebut, hal itu dikarenakan program HGBT pada dasarnya dibentuk guna menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Artinya, gas dijadikan sebagai bahan baku produksi pengganti impor.

"Itulah kemudian supaya agar industri bisa kompetitif, maka diberikanlah HGBT. Sekarang kalau dari tujuh (sektor) itu rasanya hampir bisa dipastikan untuk dilanjutkan. Tapi karena ada pengusulan tambahan, jadi kita hitung secara ekonominya," paparnya.

Baca Juga: Bahlil Kirim Sinyal Pangkas Industri Penerima Harga Gas Murah

Asal tahu saja Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, program HGBT sejatinya berakhir pada 31 Desember 2024 lalu.

Untuk kelanjutannya, pemerintah masih terus melakukan pembahasan dengan mempertimbangkan dampak bagi perusahaan yang menerima HGBT.

"Kalau yang sudah masuk, Internal Rate of Return (IRR) sudah bagus, kemungkinan kita dapat pertimbangkan untuk dikeluarkan dalam checklist HGBT. Tapi kalau yang masih dibutuhkan dan kita lihat IRR-nya belum bagus itu kita pertahankan," ungkap Menteri Bahlil beberapa waktu lalu.