B50 Jadi Taktik Prabowo Atasi Boikot Uni Eropa Terhadap CPO

JAKARTA - Presiden Terpilih Prabowo Subianto dikabarkan bakal menggenjot program bioenergi pada masa kepemimpinannya hingga tahun 2029 mendatang.

Salah satu langkah yang bakal dilakukan ialah dengan mencampur 50% minyak solar dengan 50% minyak kelapa sawit atau dikenal dengan B50.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan program B50 gagasan Prabowo itu dilakukan juga untuk mengatasi boikot Uni Eropa terhadap produk berbahan dasar minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO).

"Daripada Eropa banned kita punya CPO, kalau dia larang-larang kita, kita bangun aja terus di sini untuk kita konversi jadi B50. Itu juga menuju setengah green energy," kata dia di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (9/10).

Baca Juga: Airlangga: RI Siap Terapkan Biodiesel B40 Pada 2025

Tak hanya mengatasi boikot dari Benua Biru, program B50 juga disebutnya sebagai upaya pemerintah untuk menekan impor minyak Indonesia yang saat ini sudah berada di rerata 1 juta barel per hari (BOPD).

"Presiden Prabowo memerintahkan untuk segera mengkaji B50. B35 sudah jalan, B40 menuju tes terakhir, dan kita sekarang lagi mengkaji untuk B50," ujar Bahlil.

Sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Sahid Junaidi menerangkan penerapan B50 masih menghadapi beberapa tantangan, khususnya dari sisi infrastruktur dan kebijakan.

"Kita tahu Pak Prabowo di Kongres PAN menyampaikan kita menuju B50, ini tantangan kita untuk mewujudkan misi dari presiden terpilih," ucapnya dalam konferensi pers Peluncuran Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2024 beberapa waktu lalu.

Menurut Sahid, butuh penyesuaian pemanfaatan infrastruktur hingga pematangan kebijakan dalam rangka implementasi B50. Khusus dari infrastruktur, saat ini infrastruktur yang ada hanyalah untuk B20, kemudian dioptimalkan untuk penerapan B40.

"Infrastruktur yang ada sekarang disiapkan untuk B20, kemudian B40 adalah optimalisasi dari infrastruktur B20. Nah untuk B50, kita sedang berhitung, tapi sudah jadi kebijakan, kita harus kawal supaya berhasil," jabar Sahid.

Baca Juga: Jalan Panjang Biodiesel Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca

Tak sampai situ, Sahid mengakui hitung-hitungan kapasitas crude palm oil untuk menjalankan program B50 pun jadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.

Apalagi per hari ini, hitung-hitungan kapasitas CPO masih belum mencukupi untuk menjalankan program tersebut. Namun demikian, pemerintah bakal meramu strategi khusus supaya masifikasi bioenergi bisa tetap berjalan.

"Kalau per hitungan hari ini masih minus, tapi nanti hulu-hilir akan seperti apa bakal diputuskan oleh BPDPKS," pungkasnya.