APPBI Bersyukur PPN Tak Jadi Naik Di Tengah Low Season Panjang 2025

DENPASAR - Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja bersyukur pemerintah menunda penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% di awal tahun ini. Hal ini disampaikannya di hadapan Wamendag Dyah Roro Esti Widya Putri. 

Alphonzus menilai, keputusan penundaan kebijakan fiskal itu krusial, lantaran Indonesia akan mengalami periode penurunan permintaan barang atau low season yang panjang di 2025. Adapun kondisi low season di tahun ini juga berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

“Beruntung bersyukur low season tahun ini hanya panjang (dan) tidak dalam, karena pemerintah menunda kenaikan tarif PPN (12%). Kami sudah khawatir kalau diberlakukan, nanti low season-nya bisa panjang dan dalam,” katanya melansir Antara, Jakarta, Kamis (16/1).

Baca Juga: Airlangga: 10 Juta Orang Kaya Masih Gemar Belanja Di Luar Negeri

Pantauan APPBI, pola belanja masyarakat Indonesia bakal cenderung menurun setelah hari besar usai, umumnya terjadi setelah momen Idulfitri. Setelah permintaan barang menurun, asosiasi pengusaha mal ini baru melihat mulai ada kenaikan lagi menjelang libur sekolah, Natal, dan tahun baru; yang notabene tersebar pada pertengahan dan akhir tahun.

Pada 2024, Alphonzus mencatat terjadi penurunan transaksi yang dalam saat periode Lebaran Idulfitri usai sampai momen Natal dan tahun baru. Dia mensinyalir, penurunan transaksi yang dalam ini akibat daya beli masyarakat yang rendah.

Adapun di 2025, momentum Idulfitri diperkirakan datang lebih awal pada akhir Maret. Sehingga untuk menuju Natal dan tahun baru 2026 pada Desember, bakal terjadi periode penurunan permintaan yang panjang.

“Tahun 2025 ini low season-nya panjang karena Ramadan dan Idulfitrinya datang lebih awal, inilah yang kita harus antisipasi. Kalau panjang dan dalam, berat buat para pelaku usaha, khususnya di industri retail,” ujarnya.

Baca Juga: DKI Gelar Pasar Malam Bina dan QRISMas Bazar di Jakarta

Menurut Alphonzus, dampak PPN 12% apabila resmi diterapkan dan berjalan di periode penurunan permintaan barang yang panjang antara Maret-Desember, akan berdampak pada situasi berat di banyak daerah. Kendati, kondisinya tidak terlalu berpengaruh untuk Bali, sebab ada pariwisata yang dapat mendongkrak daya beli.

“Apresiasi Bu Wamendag, pemerintah telah mendengarkan masukan dan aspirasi pelaku usaha perihal penundaan kenaikan tarif PPN 12%, itu sangat kami apresiasi sekali karena kami khawatir,” ucapnya.

Dengan tidak adanya kenaikan PPN 12%, saat ini APPBI hanya perlu memikirkan strategi menekan dampak dari periode penurunan permintaan barang yang panjang.

Hingga saat ini, pelaku usaha mal seluruh Indonesia sedang mengupayakan berbagai kegiatan menarik untuk bisa menggaet pelanggan berbelanja, seperti melalui program Belanja di Indonesia Aja (BINA).

Menanggapi itu, Wamendag Dyah Roro Esti Widya Putri mengapresiasi langkah cepat pelaku usaha dalam memperpendek periode penurunan permintaan, dengan menyelipkan kegiatan yang memantik semangat berbelanja masyarakat.

Adapun, kegiatan pesta belanja BINA 2024 yang dilaksanakan Kemendag bersama Kemenko Perekonomian berhasil mengumpulkan nilai transaksi sebesar Rp25,4 triliun.

“Harapannya, tiap tahun kita adakan kegiatan seperti ini (pesta belanja). Kalau kemarin ditujukan untuk Nataru, kita harus ingat setelah harus besar harus mengisi kekosongan, takutnya masyarakat merasa enggan berbelanja,“ ujar Dyah Roro.