Airlangga: Indonesia Tak Gentar Hadapi Keberadaan KEK Baru Negara Lain

JAKARTA - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tidak khawatir dengan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru yang akan dibentuk Singapura-Malaysia. Adapun kawasan khusus anyar ini akan berbentuk KEK lintas batas antara kedua negara.

Jika diimplementasikan, posisi KEK Singapura-Malaysia akan berhadapan langsung dengan KEK yang berlokasi di Bintan dan Batam, Riau. Menurutnya, keberadaan KEK internasional itu akan jadi kompetisi baru di bidang menggaet investor.

Dirinya juga tidak ambil pusing jika ada negara lain yang hendak membangun KEK. Pemerintah pun siap meningkatkan daya saing KEK yang sudah eksis di dalam negeri.

“Ya namanya persaingan (ekonomi-bisnis), boleh aja Malaysia-Singapura bikin (KEK), negara lain juga boleh-boleh aja. Makanya, (KEK) kita harus bersaing dan berdaya saing tinggi,” sebutnya usai menghadiri agenda One Map Policy Summit 2024, Jakarta, Kamis (11/7).

Baca Juga: Pemerintah Rencanakan Bangun KEK Halal

Melansir Bloomberg, Pemerintah Malaysia mengatakan, pihaknya hampir mencapai kesepakatan dengan Singapura untuk mengembangkan KEK lintas batas pertama di Asia Tenggara. Keberadaan KEK ini diharapkan kedua negara tersebut akan menarik investasi baru dan memacu pertumbuhan ekonomi.

“Kami telah melakukan beberapa kerja keras terakhir,” Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, yang mewakili Malaysia dalam pembicaraan bilateral dengan Singapura, Rabu (10/7). 

Secara eksplisit, lanjutnya, kedua belah pihak direncanakan dapat menandatangani kesepakatan dalam waktu dekat. Karena ekspektasinya, KEK tersebut dapat diungkap kepada publik pada September mendatang.

Sementara itu, Ketua Menteri Johor Onn Hafiz Ghazi mengutarakan, susunan geografis kawasan ekonomi tersebut hampir rampung.

Info saja, kedua negara dikabarkan menandatangani sebuah memorandum untuk mengembangkan zona ekonomi pada Januari 2024. Tujuannya untuk pergerakan barang dan manusia secara bebas antara negara bagian Johor yang kaya sumber daya dan Singapura yang memiliki keterbatasan lahan.

Rafizi mengatakan, penandatanganan itu akan dilakukan sebelum pertemuan para pemimpin akhir tahun yang dijadwalkan melibatkan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong.

“Malaysia menyelesaikan proposalnya pada bulan Mei, dan sedang menunggu Singapura untuk kembali,” urai Rafizi.

Perbatasan Tersibuk
Diketahui, baik Johor maupun Singapura telah berbagi perbatasan darat tersibuk di dunia. Ratusan ribu warga Malaysia yang tinggal di Johor melakukan perjalanan ke Singapura untuk bekerja setiap hari.

“Malaysia sedang menyusun insentif fiskal bagi perusahaan-perusahaan di KEK, yang akan diumumkan dalam pidato anggaran,” katanya.

Pengarahan oleh Rafizi dan Onn Hafiz dilakukan setelah forum investasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Perekonomian dan Pemerintah Negara Bagian Johor. Para eksekutif dari berbagai bisnis elektronik, keuangan, pariwisata dan lainnya menghadiri pertemuan tersebut.

Federasi Bisnis Singapura akan mengadakan forum tentang KEK pada Kamis (11/7) yang ditujukan untuk calon investor, dengan dihadiri oleh Kementerian Perdagangan Singapura. Kementerian Perdagangan dan Industri kota tersebut menolak berkomentar.

Baca Juga: Dewan KEK Usulkan 3 Investasi KEK Baru Senilai Rp161 T

Onn Hafiz dari Johor sebelumnya telah mengusulkan agar zona ekonomi mencakup wilayah luas seluas 3.505 kilometer persegi. Hal ini akan menjadikannya lebih besar dari Shenzhen, zona ekonomi khusus yang berbatasan dengan Hong Kong. Zona 

Ekonomi Khusus Johor-Singapura akan mencakup 16 sektor ekonomi, termasuk listrik dan elektronik, manufaktur dan kesehatan.

Johor, negara bagian asal Raja Ibrahim Iskandar yang vokal di Malaysia, telah menarik investasi menjelang zona ekonomi. Negara bagian ini telah menerima banyak investasi pusat data, termasuk dari Microsoft Corp dan Nvidia Corp, berkat booming global dalam bidang kecerdasan buatan.

ChemOne Singapura juga sedang membangun kompleks energi besar di pusat petrokimia Pengerang, yang juga telah diusulkan untuk menjadi bagian dari kawasan tersebut.

Negara bagian ini juga diharapkan menjadi penerima manfaat besar dari usulan pembangunan kereta api berkecepatan tinggi antara Kuala Lumpur dan Singapura, dan pemerintah Malaysia saat ini sedang mempertimbangkan usulan dari beberapa kelompok swasta mengenai proyek tersebut.