Ada Panen Raya, Pemerintah Atur Pola Intervensi Stabilisasi Pangan  

PALEMBANG - Pemerintah memastikan intervensi stabilisasi pangan, seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penyaluran bantuan pangan (banpang) beras diatur dalam menyongsong momentum panen raya padi semester I/2025. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan, stabilitas pasokan serta harga di tingkat produsen dan konsumen.

"Pak Menko (Pangan) sudah memberikan arahan, mungkin nanti kita akan atur (intervensi stabilisasi pangan) daerah-daerah mana yang belum panen, sehingga itu untuk stabilisasi dan juga memberikan bantuan pangan kepada masyarakat yang memerlukan," ujar Arief dalam siaran resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (14/1).

Menurutnya, sejumlah daerah dengan kuantitas panen yang rendah masih perlu intervensi berupa GPM, mengingat biasanya daerah tersebut cenderung mengalami kenaikan harga. 

Pihaknya menilai, Sumatra Selatan menjadi salah satu provinsi yang mampu menjaga laju inflasi dengan baik. Keberhasilan ini, salah satunya merupakan dampak dari pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif.

"Sumatera Selatan salah satu yang paling aktif menyelenggarakan kegiatan pangan murah. Jadi pangan murah di sini itu 338 kali, jadi sangat frequent (sering)," ungkapnya.  

Baca Juga: Bulog Standby Serap Dan Pantau Titik Panen Beras Nasional

Adapun menurut perkiraan BPS, panen raya padi diperkirakan akan terjadi pada Maret-April 2025 mendatang. Estimasi produksi beras menurut BPS pada Januari mencapai 1,2 juta ton dan Februari 2,08 juta ton. 

Jumlah produksi beras tersebut diperkirakan akan meningkat pada saat panen raya, di mana produksi bulanan akan berada di atas rata-rata konsumsi bulanan sebesar 2,5 juta ton.  

Pada kesempatan sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, pemerintah melalui Bulog akan menyerap hasil panen petani sesuai harga yang ditetapkan pemerintah. 

"Karena Sumatra Selatan Sudah mulai panen dan nanti Februari-Maret akan panen raya, maka yang paling penting harga gabah yang sudah naik dari Rp6.000 jadi Rp6.500 (HPP per kg) harus bisa dibeli. Kalau pasar tidak nyerap, maka pemerintah yang akan beli, perintah Bapak Presiden begitu, dengan harga Rp6.500/kg," jelas Menko Zulhas.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dari Rp6.000/kg menjadi Rp6.500/kg. Kebijakan ini tertuang melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional 2/2025 tentang perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan rafaksi gabah dan beras yang berlaku mulai 15 Januari 2025. 

Tidak hanya beras, pemerintah juga akan menaikkan Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat produsen dari Rp5.000/kg menjadi Rp5.500/kg yang akan berlaku pada Februari 2025 mendatang. Hal ini dilakukan untuk menyongsong panen raya jagung yang diperkirakan pada Maret mendatang.

Baca Juga: Kepbadan 2/2025 Terbit, Bapanas Pastikan HPP Gabah Tahun Ini Naik

Pemerintah berharap kebijakan ini dapat membuat petani dan peternak di dalam negeri bisa semakin bersemangat dalam berproduksi.

Merespons itu, Kepala Arief menekankan, pentingnya pemerintah daerah bisa menyerap hasil panen petani jagung sesuai HAP dan dijual dengan harga yang baik kepada peternak.

"Jadi kalau ada peternak di sini, perintahnya Pak Menko itu belinya Rp5.500 per kg, dan jualnya lelang kalau bisa sampai Rp4.500 per kg. Jadi kalau nanti para Kadis yang berkaitan dengan pertanian dan pangan, jagung dibeli dengan harga 5,5 dan dijual lebih rendah," papar Arief. 

Jangan Rugikan Petani
Terpisah, Wamentan Sudaryono menyoroti harga gabah saat ini yang rendah dengan hanya mencapai Rp5.000/kg. Wamentan menilai, harga gabah yang rendah ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang telah menetapkan HPP sebesar Rp6.500/kg. Dia menganggap hal ini dapat sangat merugikan para petani Indonesia.

“Saya ingin menekankan, memberi tahu pada masyarakat jangan sampai gabah dibeli murah. Ini penting ya. Peran Bulog diperkuat, Instruksi Presiden jelas, HPP Rp6.500/kg. Tapi kalau kurang-kurangnya, ya jangan Rp5.000 (kg), saya kira itu menyengsarakan petani kita,” ujar Sudaryono usai meninjau panen raya di Kabupaten Ogan Ilir, Senin (13/1).

Wamentan mengingatkan, pemerintah melalui Bulog akan mulai menjalankan kebijakan penyerapan gabah dengan harga sesuai HPP pada 15 Januari 2025. Dia juga meminta seluruh daerah di Indonesia untuk bisa mematuhi Instruksi Presiden (Inpres) dalam menjaga stabilitas harga gabah.

“Semua daerah seluruh Indonesia serentak harus mematuhi Instruksi Presiden. Jangan ada lagi harga gabah Rp5.000, apalagi di bawah Rp5.000 (per kg),” tegasnya.

Baca Juga: Geram Harga Anjlok, Wamentan: Dua Hari Lagi Bulog Harus Serap Gabah Petani

Selain itu, Sudaryono menjelaskan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan perhatian besar terhadap sektor pertanian. 

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan pangan, pemerintah melalui Kementan terus mendorong produksi pertanian dengan meningkatkan alokasi pupuk subsidi sebanyak 100%, dari 4,5 juta ton menjadi 9,5 juta ton.

Pemerintah juga menyediakan benih, alat mesin pertanian (alsintan), serta membangun infrastruktur irigasi dan pompaniasi untuk mendukung petani.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap, dapat mencapai target swasembada pangan dalam waktu dekat, memastikan ketersediaan bahan pangan yang cukup dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.