Selamat

Jumat, 7 Oktober 2022

OPINI | Validnews.id

OPINI

24 Agustus 2022

18:25 WIB

Survei Visi: Layanan Publik Harus Tak Terbatas Ruang dan Waktu

Sekitar 67% responden berpendapat infrastruktur digital dalam membangun pelayanan publik digital sangat penting. Akan tetapi, setengah dari seponden masih mengkhawatirkan soal kejahatan siber

Penulis: Gisantia Bestari,

Editor: Faisal Rachman

Survei Visi: Layanan Publik Harus Tak Terbatas Ruang dan Waktu
Lembaga riset Visi Teliti Saksama mengadakan survei daring tentang tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik digital pada 4-12 Agustus 2022.

Di negara manapun, layanan publik menjadi isu yang banyak mendapatkan sorotan publik. Kualitas layanan publik bahkan bisa menjadi indikator sebuah negara masuk kategori negara maju, menengah atau miskin. 

Di Indonesia, sebagaimana definisi pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan, sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi. Nah, pada masa ini pelayanan publik digital merupakan bagian dari program revolusi digital yang dilaksanakan lewat percepatan pemanfaatan dukungan teknologi informasi, secara masif terutama internet (Kemenhukam, 2021). 

Munculnya pandemi covid-19 membuat pelayanan publik digital jadi terakselerasi. Digitalisasi pada pelayanan publik menjadi solusi dalam menciptakan pelayanan publik yang tetap optimal di tengah pandemi. Lalu, puaskah masyarakat dengan pelayanan publik digital saat ini?

Untuk mengetahui hal tersebut, Lembaga Riset Visi Teliti Saksama mengadakan survei secara daring pada 4-12 Agustus 2022. 

Survei tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik digital ini melibatkan 393 responden yang didominasi laki-laki (81,7%) dan berdomisili di luar Jabodetabek (51,4%). berdasarkan usia, responden kelompok usia 21-25 tahun tercatat 32,3% dan 26-30 tahun (22,6%), berpendidikan tamat SMA (56,5%), bekerja sebagai karyawan swasta (34,6%), pelajar/mahasiswa (24,9%), dan berpengeluaran 1-5 juta rupiah per bulan (54,5%). 

Pertama, para responden ditanyakan mengenai pengetahuan mereka akan pelayanan publik digital. Sebesar 94% memahami, pelayanan publik digital adalah pemanfaatan jaringan internet oleh pemerintah dalam menyebarkan informasi dan melayani masyarakat. Sisanya, masih menjawab pelayanan publik digital diakses dengan cara datang langsung ke instansi terkait.

Mayoritas juga mengetahui, pelayanan publik digital bertujuan meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas yang lebih baik dalam pelayanan kepada publik (90%). Sebanyak 83% responden juga mengerti apa saja yang termasuk dalam pelayanan publik, di antaranya pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, dan penyuluhan kepada masyarakat. 

Dari 393 responden ini, hanya 64% atau 253 orang yang pernah mengakses pelayanan publik digital. Dari jumlah tersebut, ada 65% orang yang mengaku paling sering mengakses pelayanan publik digital di tingkat kabupaten/kota. Selebihnya, paling sering mengakses di tingkat provinsi (18%) dan tingkat pusat (17%). 

Pada masing-masing kelompok responden di atas, baik itu kelompok yang paling sering mengakses di tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, maupun tingkat pusat, mayoritas orang pernah mengakses jenis pelayanan administratif seperti KTP, SIM, STNK, dan lain-lain. Jenis pelayanan lainnya yang juga banyak dipilih responden adalah pelayanan barang (Jaringan telepon, tenaga listrik, dan lain-lain), pelayanan pelaporan pajak, dan pelayanan jasa penyelenggaraan transportasi. 

Selanjutnya, kami bertanya tentang skala kepuasan kepada 253 responden yang berpengalaman mengakses layanan publik digital. Skala dibagi menjadi Sangat Buruk, Buruk, Baik, dan Sangat Baik. 

Hasilnya, paling banyak responden menilai efisiensi yang diperoleh saat mengakses layanan publik digital berada pada tingkat Baik, yakni sebesar 47%. Sementara itu, pengalaman lainnya seperti efektivitas, aksesibilitas, keamanan data, dan interaksi antara admin (Pemerintah) dan masyarakat, berada pada tingkat Sangat Baik. Persentase pada masing-masing variabel tersebut lebih dari 40%. 



Terakhir, seluruh 393 responden ditanyakan soal sikap mereka. Pertama, hampir 100% setuju terhadap adanya pelayanan publik digital sebagai reformasi pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian, kami menanyakan skala sikap yang terdiri dari Sangat Tidak Penting, Tidak Penting, Netral, Penting, dan Sangat Penting. Hasilnya, sebesar 67% responden berpendapat infrastruktur digital dalam membangun pelayanan publik digital Sangat Penting.

Begitu juga dengan hasil jawaban-jawaban berikutnya. Dominan responden menilai Sangat Penting untuk keterbukaan (transparansi) dalam hubungan antara pemerintah dengan pelaku bisnis/masyarakat yang diwujudkan melalui pelayanan publik (73%). Kemudahan dalam memberikan masukan dan saran pada kebijakan-kebijakan pemerintah (74%), dan peran pelayanan publik digital dalam mendukung aktivitas sehari-hari (65%). 

Lalu, keuntungan apa yang paling diharapkan dari pelayanan publik digital? Lebih dari setengah responden menjawab ingin mendapatkan pelayanan kapan saja dan di mana saja. Menyusul setelahnya, harapan memperoleh pelayanan yang efisien dari pemerintah, dan juga harapan bahwa informasi yang mudah diperoleh mampu menciptakan pemberdayaan masyarakat. 

Kemudian sebaliknya, kerugian apa yang paling dikhawatirkan dari pelayanan publik digital? Lebih dari 50% responden mencemaskan kejahatan virtual (cyber crime). Selain itu, mereka khawatir tidak dapat mengakses karena keterbatasan jaringan, serta tidak terlayani dengan baik karena sistem manajemen pemerintah belum efektif. 

Jika kita tarik kesimpulan, pengalaman responden dalam mengakses pelayanan publik digital terbilang sangat baik. Bisa dibilang, masyarakat di era digital bisa menyesuaikan diri dengan melek digital. Mereka mendamba pelayanan publik yang tidak lagi terbatas ruang dan waktu. 

Kapan pun dan di mana pun mereka mau mengaksesnya, mereka dapat melakukannya. Ditambah lagi, hadirnya pandemi Covid-19 sejak dua tahun lalu di Tanah Air makin menciptakan urgensi dalam digitalisasi pelayanan publik. 

Karenanya, kekhawatiran utama mereka akan pelayanan berbasis daring ini adalah munculnya kejahatan virtual. Tak bisa dimungkiri, dengan zaman yang serba memanfaatkan internet ini, pencurian data dan pembobolan rekening menjadi momok menakutkan. Jika menjadi korbannya, kita bisa mengalami kerugian dari sisi tenaga, waktu, hingga uang. 

Sejatinya, pelayanan publik digital adalah program yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk saling membantu. Pemerintah melayani masyarakat dengan menghadirkan layanan yang mudah, aman, dan otomatis, sehingga masyarakat bisa berdaya. Sedangkan, masyarakat membantu pemerintah dengan memberikan data yang tepat dan bisa terintegrasi, sehingga kinerja pemerintah lebih efektif. Setuju?




KOMENTAR | Validnews.id

KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentar Login atau Daftar





TERPOPULER | Validnews.id

TERPOPULER

Puluhan WNI Masih Ada Di Ukraina

PTPN X Giling 4 Juta Ton Tebu Di Sembilan Pabrik Gula

Konser Justin Bieber Di Jakarta Resmi Ditunda

Polri Ingatkan Penipuan Pesan E-tilang Via WhatsApp

PUPR: Infrastruktur Hijau Sektor SDA Kurangi Emisi Karbon

PUPR: Infrastruktur Hijau Sektor SDA Kurangi Emisi Karbon

TECNO Segera Rilis Ponsel Gaming POVA Di Indonesia

KPK Ingatkan Potensi Korupsi Anggaran Kesehatan