Selamat

Kamis, 18 Agustus 2022

OPINI | Validnews.id

OPINI

27 Juni 2022

15:30 WIB

Riuh Politik Dan Dampak Hujan Di Bulan Juni

Hujan di bulan Juni tak merisaukan elite politik. Partai politik (parpol) terlihat asyik, lincah bergerak, dan bungah.

Editor: Rikando Somba

Riuh Politik Dan Dampak Hujan Di Bulan Juni
Ilustrasi mural politik di salah satu ruas jalan di tanah air, berisi sindiran bagi politikus agar tidak mengumbar janji. ANTARA FOTO/Basri Marzuki/ed/Spt

“Hujan di Bulan Juni” adalah judul sebuah puisi terkenal dari sastrawan kondang Indonesia, Sapardi Djoko Darmono. Banyak orang menafsirkan makna puisi singkat ini. Kebanyakan mengaitkannya dengan kesabaran dan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Analogi hujan di bulan Juni dinilai tepat menggambarkannya. 

Puisi ini diciptakan Sapardi pada 1989, bertepatan dengan musim kemarau saat itu. Nuansa pengharapan akan kemuskilan muncul dari judul itu. Sebab, hujan jarang bahkan nyaris tak pernah terjadi di bulan Juni.

Namun, itu dulu. Belakangan ini, hujan di bulan Juni, bukan lagi hal yang mustahil. Banyak wilayah di tanah air justru tengah diguyur derasnya hujan di bulan ini. Bisa dibilang, judul puisi di atas tepat menggambarkan perubahan iklim dan hal lain yang kini tak lagi muskil.

Akibatnya, daerah yang tadinya subur bisa tandus. Sebaliknya, yang biasa jarang mengalami hujan, kini berhadapan dengan air yang berlebihan dan sulit antre masuk ke dalam tanah. Bencana hidrometeorologi, berupa banjir, longsor, dan lainnya akibat hujan berkepanjangan, adalah di antaranya.

Meroketnya Harga Pangan
Perubahan iklim menyebabkan musim tanam berubah. Efek bencana hidrometeorologi dan perubahan musim tanam adalah kelaparan. Tentu kelaparan yang dimaksud bukan saat kita tiba-tiba craving for mie instan di tengah malam karena perut kerucukan. 

Tidak sesepele itu, Jose!

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan ancaman malapetaka kelaparan tengah mengancam berbagai negara. Sejumlah negara bahkan tengah mengalaminya. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dalam pertemuan pendahuluan negara-negara G7 di Berlin, Jumat (24/7) mengungkapkannya.  

Ini bukan hoaks. Berkali, Guterres mengungkapkannya. Perubahan iklim, pandemi corona, ditambah perang Ukraina plus resesi dunia, mirip serangan kombo pada gim lawas Mortal Kombat. Ujungnya fatality. Keempat faktor ini bisa menyebabkan seluruh dunia, termasuk Indonesia, mengalaminya. 

Menyoal dampak perubahan iklim dan pandemi, tentu kita sudah paham, kan? Nah, perang Ukraina, meski jauh di sana, pengaruhnya ke mana-mana. 

Ukraina dan Rusia, dua pihak yang tengah “gelut” adalah pemasok energi, bahan pupuk, dan gandum dunia. Alhasil, perang keduanya menyebabkan pasokan ketiganya terganggu, memunculkan kenaikan harga yang bertautan menyebabkan resesi. Ini menyebabkan panen di seluruh Asia, Afrika, dan Amerika akan terpukul.   

Singkatnya, tidak ada negara yang kebal terhadap ancaman itu. 

Pun,  Presiden Joko Widodo (Jokowi) berulang kali mengingatkan ancaman itu. Keseriusan perhatian pemerintah terlihat dengan mengerek dana ketahanan pangan hingga Rp92,3 triliun, sebagai salah satu upaya mitigasi.  

Jokowi kembali menyinggungnya di Sidang Paripurna Kabinet pada 20 Juni 2022.   Dia mengingatkan para menteri untuk terang menjelaskan ini ke rakyat. Kenaikan harga BBM yang berimbas ke kenaikan komoditas pangan, utamanya yang didapat dari impor, sudah terjadi. Kenaikan bahan pangan akibat perubahan musim juga terlihat, setidaknya dari harga cabai yang kian “pedas”. 

Akan tetapi, krisis pangan memang belum terjadi di sini. Meski produksi padi pada 2021 mengalami penurunan sebanyak 233,91 ribu ton atau 0,43% dibandingkan produksi padi di 2020, jumlahnya masih mencukupi konsumsi nasional. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produksi beras pada 2021 untuk konsumsi pangan penduduk mencapai 31,3 juta ton. Masih surplus. Krisis pangan belum terjadi karena beras masih banyak. 

Meski kondisi kini masih tergolong baik, bukan berarti kita bisa bersikap santuy dan seolah semua baik-baik saja. Global Food Security Index 2021 menempatkan Indonesia di posisi 69 dari 113 negara. 

Indonesia juga menempati peringkat ke-54 dalam kategori Keterjangkauan dan peringkat ke-95 dalam kategori Kualitas dan Keamanan. Data Global Hunger Index (GHI) 2021 juga sebelas-dua belas. Indonesia ada di peringkat 73 dari 116 negara dalam tingkat kelaparan.



Urusan Nomor Wahid
Kelaparan tentu tak terjadi instan jika tak ada bencana atau perang. Namun, kenaikan harga bahan pangan, adalah salah satu indikator akan adanya warga yang kelaparan karena tidak mampu membeli makanan. 

Soal harga pangan, Bank Dunia mewanti-wanti lewat catatan Agricultural Price Index yang menyentuh nominal tertinggi pada April 2022. Indeks tersebut meningkat 11% pada kuartal pertama 2022, bila dibandingkan kuartal sebelumnya. 

Harga gandum dan kedelai, serta pakan ternak naik di atas perkiraan. Bahkan, menteri pun terkaget-kaget melihat naiknya harga-harga di pasar. 

Uniknya, di tengah ancaman banyaknya berita soal kenaikan harga, dinamika politik seolah tak terpengaruh. 

Hujan di bulan Juni tak merisaukan elite politik. Partai politik (parpol) terlihat asyik, lincah bergerak, dan bungah. Koalisi parpol menjadi isu hari ke hari dari dinamika politik. Para elite parpol saling berkunjung, bersilaturahmi bak di tengah suasana Hari Raya. 

Agenda utama adalah menjajaki persamaan untuk bisa mengusung calon presiden-calon wakil presiden. Di internal masing-masing parpol, pembahasan ini jadi salah satu yang utama. Padahal, pelaksanaan pemilu masih dua tahun lagi. 

Geliat politik justru kian rancak usai reshuffle. Padahal, aksi ganti menteri sejatinya adalah muara ketidakpuasan pucuk pimpinan negara terhadap kerja pembantunya. Sekaligus, peringatan kepada para pembantu lainnya, termasuk yang diusung partai politik, agar kerja, kerja, dan kerja.  

Mungkin bukan penulis saja yang menangkap kesan dominasi urusan capres-capresan ini ketimbang urusan keseriusan mencari solusi atas potensi rawan pangan. Seolah urusan yang paling wahid di negeri ini adalah pemilu dan kekuasaan.  

Adalah sah dan wajar bahwa politik menjadi akomodasi kepentingan, apalagi antar-parpol. Dalam konstitusi, jelas dan terang dalam Pasal 6A Ayat (2) di UUD ‘45 bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Jadi, pencapresan memang mesti dibahas parpol.

Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa: “Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dengan demikian, selain anggotanya, parpol juga memperjuangkan masyarakat, bangsa, dan negaranya. 

Kemudian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang mengatur tujuan umum serta tujuan khusus parpol lebih spesifik, menjabarkan tujuan itu. Pada Pasal 10 Ayat d, jelas disebut “Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia”.  Bebas dari kelaparan tentu salah satu indikator sejahtera. 

Beleid-beleid di atas jelas mengatur bahwa prioritas kerja parpol terhadap anggota dan masyarakat sebangsa dan senegara adalah setara. Memang naif jika kita menyetarakan semua stakeholders sama pentingnya. Namun, idealnya seperti itu. 

Khusus menyangkut ancaman kelaparan, semua warga sama rentannya. Tak mungkin anggota parpol bisa lepas dari momok itu. Jika pasokan pangan minim, pasti semua individu akan rebutan. Kondisi negara tentu tak kondusif.  

Maka, perlulah muncul sense of crisis yang tepat. Menimbang urusan perut warga sejatinya adalah hal utama. Sense ini seharusnya juga dimiliki mereka yang digadang-gadang untuk maju di pilpres mendatang. 

Pemimpin bukan hanya berlatar popularitas atau yang kini disebut elektabilitas. Mengutip Napoleon Bonaparte, pemimpin revolusi Prancis yang merevolusi organisasi militer, menata ulang sistem pendidikan, perbankan, dan hukum di negaranya, pemimpin sejatinya adalah “dealer in hope” alias pewujud harapan. 

Dengan kata lain, cercah harapan akan kepemimpinan itu terlihat dari apa yang dikerjakan calon pemimpin. Salah satunya, mengantisipasi dampak hujan di bulan Juni. Begitu, kan?




KOMENTAR | Validnews.id

KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentar Login atau Daftar





TERPOPULER | Validnews.id

TERPOPULER