Selamat

Kamis, 18 Agustus 2022

OPINI | Validnews.id

OPINI

15 Juli 2022

18:33 WIB

Reboisasi Dan Kegamangan Penggunaan Anggaran

Dana bagi hasil dana reboisasi (DBH DR) masih tersisa Rp 4,17 triliun, mengendap Rp1,3 triliun di Pemprov dan Rp2,7 triliun di pemerintah kabupaten/kota. Bagaimana nasib perbaikan hutan?

Penulis: Mohammad Widyar Rahman,

Editor: Faisal Rachman

Reboisasi Dan Kegamangan Penggunaan Anggaran
Ilustrasi Reboisasi. Shutterstock/dok

Indonesia disebut memiliki luas hutan tropis terbesar kedua di dunia. Suatu berkah sekaligus masalah. 

Pasalnya, bukan perkara mudah menjaga hutan dengan luasan yang cukup besar dan tersebar di sejumlah wilayah nusantara. Apalagi, bisa menghasilkan manfaat yang juga besar dan berkelanjutan

Mewujudkannya bukan sekadar butuh energi besar, namun juga perlu anggaran yang tidak sedikit. Mengingat, ada hal lain yang juga perlu dilakukan. Salah satunya, menahan laju degradasi yang terus terjadi.

Sebagai gambaran, berdasarkan Basis Data Geospasial (2021) luas Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) periode 2017-2021 mencapai rata-rata hampir 600 ribu Ha per tahun. 

Kemudian, berdasarkan data Direktorat Jenderal PDASHL, per 2018, luas lahan kritis mencapai 14,01 juta Ha.  

Belum lagi, luasan reforestasi tidak sebanding dengan laju deforestasi yang terjadi. Berdasarkan Basis Data Geospasial (2021), selama periode 2019-2020, ada sekitar 70,23 ribu hektare (Ha) yang mengalami deforestasi dan hanya sekitar 3,23 ribu Ha yang mengalami reforestasi.

Sejatinya, ada beberapa sumber pemasukan negara yang dapat digunakan untuk pengelolaan hutan dan perhutanan sosial, salah satunya berasal dari Dana Bagi Hasil–Dana Reboisasi (DBH DR). 

Selama kurun 2018-2021, total DBH DR yang disalurkan ke daerah sudah mencapai Rp2,9 triliun dengan rata-rata sebesar Rp720 miliar per tahun. Sementara itu, hingga 2017, total DBH DR yang diterima daerah penghasil mencapai Rp7,8 triliun

Direktorat Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menyebut, masih terdapat sisa dana bagi hasil dana reboisasi (DBH DR) sebesar Rp4,17 triliun yang belum dimanfaatkan. Dana tersebut masih mengendap di kas daerah dengan rincian Rp1,3 triliun di pemerintah provinsi dan Rp2,7 triliun di pemerintah kabupaten/kota.

Belum terpakainya anggaran sebesar itu, tentu akan menghambat pelaksanaan pengelolaan hutan dan realisasi penambahan luas tutupan hutan.

Dukungan Kebijakan
Tak terserapnya anggaran sendiri memang satu hal, tetapi jika diserap tak sebagaimana mestinya tentu juga jadi suatu masalah. 

Seperti pada era sebelum reformasi, Dana Reboisasi digunakan untuk kegiatan-kegiatan non kehutanan seperti digunakan untuk proyek di PT. IPTN (industri pesawat terbang) tahun 1994, Proyek Pengembangan Lahan Gambut Satu Juta Hektare di Kalimantan Tengah tahun 1995, dan sebagainya.

Nah, sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, Dana Reboisasi kini hanya boleh digunakan hanya untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan, serta kegiatan pendukungnya.

Mungkin, ini menjadi salah satu alasan, tak maksimalnya anggara terserap. Meski mulai tahun 2016, pemerintah mengambil kebijakan untuk memperluas penggunaan Dana Reboisasi melalui Undang-Undang APBN. 

Secara rinci, penggunaan DBH DR diatur dalam Peraturan PMK No. 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.

Selain itu, terbit juga Perdirjen Perimbangan Keuangan Per-1/PK/2018 tentang Prosedur Pembahasan, Format, dan Standar Rincian Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi. Niatnya, memperluas ruang gerak bagi Daerah dalam menggunakan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR).

Seolah tak cukup, pada 2021, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan PMK Nomor 216 /Pmk.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.

Kebijakan ini mengizinkan penggunanya memperluas pemanfaatan DBH DR, tidak hanya untuk kegiatan RHL, tapi juga bisa buat kegiatan lain. Seperti pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial, operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perlindungan dan pengamanan hutan, pengembangan perbenihan tanaman hutan, hingga  penyuluhan kehutanan dan kegiatan strategis lainnya.

Begitu pula, sisa DBH DR Kabupaten/Kota, bisa digunakan untuk pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di taman hutan raya, dan kegiatan strategis lainnya.

Menariknya, pelaksanaan kegiatan ini, mengutamakan pelibatan masyarakat untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan provinsi atau kabupaten/kota. 

Dalam penyusunan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP), pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Peningkatan Kapasitas
Sayangnya, kendati sudah  ada aturan yang memperluas pemanfaatan DBH DR oleh pemerintah daerah, masih banyak daerah yang mengalami hambatan dalam mengoptimalkan penggunaan DBH DR. Padahal, rendahnya realisasi serapan anggaran dapat berujung pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Sinaga, 2016).   

Karena itu, perlu ada upaya peningkatan pemahaman terhadap pemanfaatan DBH DR. Salah satunya dapat dilakukan melalui serangkaian pertemuan dan diskusi baik secara individual maupun kelompok, dalam forum-forum formal maupun informal untuk berbagi pengalaman antar daerah penghasil DBH DR (USAID Lestari, 2020).

Tentunya hal ini diharapkan dapat mendorong lahirnya perencanaan dan program yang berkualitas. Setidaknya, tolok ukur keberhasilannya, ada pada tingkat efisiensi dan efektivitas daerah dalam menyerap anggaran DBH DR.

Untuk efisiensi, bisa dilihat dari seberapa besar tingkat penurunan karhutla di daerah tersebut atau seberapa luas rehabilitasi lahan kritis yang berhasil dilakukan. Sementara itu, tolok ukur efektivitas berkaitan dengan kemampuan belanja daerah untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dalam perencanaan pengelolaan dan perlindungan hutannya.

Hal ini tergantung pada penetapan target setiap daerah. Yang jelas, kriteria pengukuran kinerja ini sebagai bentuk lain dari komitmen daerah untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran/program dan kegiatan yang dilakukan.  

Satu catatan penting, meskipun ada perluasan penggunaan, pada dasarnya penggunaan anggaran harus sesuai   prinsip dan kriteria dari hutan untuk hutan. Artinya, DR yang dipungut dari perusahaan pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yang memanfaatkan kayu hutan alam harus dikembalikan untuk memulihkan kembali hutan dan lahan dari kerusakan (USAID Lestari, 2020).

Bagaimanapun, sumber daya hutan merupakan objek sekaligus subjek pembangunan yang sangat strategis. Hilangnya fungsi hutan mengakibatkan bencana seperti banjir, kekeringan, hilangnya keanekaragaman hayati, cadangan pangan, cadangan obat-obatan, hasil kayu dan non kayu, dan sebagainya.

Sekadar mengingatkan, berkurangnya luas hutan alam, membuat produksi kayu akan menurun dan penerimaan DBH DR juga akan berpotensi menurun. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

Faktanya, pengaruh kondisi sosial ekonomi masyarakat desa hutan terhadap hutannya, mencakup berbagai kehidupan. Di antaranya berupa ketergantungan ekonomi, kawasan buru untuk kebutuhan protein, areal perladangan dan perkebunan, bahan bangunan, dan fungsi lain yang berhubungan dengan kelembagaan sosial tradisional di masyarakat (Senoaji, 2011).

Makanya, pada saat “pekerjaan rumah” masih banyak, memang rasanya sangat disayangkan apabila anggaran tersebut tidak dapat terserap untuk kegiatan-kegiatan terkait dengan perhutanan sosial, konservasi, penanggulangan karhutla dan kegiatan prioritas lainnya.

Sampai berapa lama lagi kita harus menunggu hutan selesai ‘diperbaiki’ dan ekosistemnya memberikan banyak manfaat buat manusia? Seperti yang sudah diamanatkan Tuhan buat kita dan anak cucu kita nanti.

Referensi:

 




KOMENTAR | Validnews.id

KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentar Login atau Daftar





TERPOPULER | Validnews.id

TERPOPULER