Selamat

Jumat, 7 Oktober 2022

OPINI | Validnews.id

OPINI

31 Agustus 2022

15:00 WIB

Reaktualisasi Pramuka, Sang Pandu Negara

Anggota Pramuka harus bisa berpartisipasi aktif secara langsung di masyarakat dan menjadi agent of change (pelopor perubahan) yang lebih inovatif, relevan, dan berguna bagi bangsa, negara

Penulis: Andre Notohamijoyo,

Editor: Faisal Rachman

Reaktualisasi Pramuka, Sang Pandu Negara
Presiden Joko Widodo (tengah) menyalami sejumlah peserta Jambore Nasional Gerakan Pramuka di Buperta , Cibubur, Jakarta, Jumat (19/8/2022). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

Setelah 77 tahun merdeka, masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan di negeri ini. Salah satunya adalah pembangunan karakter. 

Di saat pandemi covid-19, karakter bangsa yang lemah, terlihat semakin jelas. Berbagai kasus korupsi, penipuan sertifikat vaksin dan produk kesehatan, penimbunan bahan pokok dan lainnya, menjadi cermin bagaimana paham indivualisme terus berkembang. Sebaliknya, kesetiakawanan sosial seolah sekadar mimpi utopis yang sulit terwujud sejak Indonesia merdeka.

Kondisi tersebut diperparah dengan pendeknya ingatan masyarakat terhadap bahaya penyebaran virus covid-19. Banyak orang menganggap kondisi saat ini sudah aman, sehingga mengabaikan protokol kesehatan. Di sisi lain, toleransi terhadap keberagaman suku, agama dan adat istiadat di Indonesia juga makin terkikis.

Perlu diingat, kesuksesan pembangunan suatu negara sesungguhnya bertumpu pada keseimbangan antara pembangunan yang bersifat tangible dan intangible. Pembangunan yang bersifat tangible adalah yang bersifat fisik seperti pembangunan infrastruktur dan penyediaan barang modal. Sementara itu, pembangunan yang bersifat intangible, mengacu pada pembangunan karakter manusia selaku warga negara ditinjau dari aspek pendidikan formal maupun informal. 

Setelah era Presiden Soekarno, Indonesia memang terlihat lebih menggenjot pembangunan fisik, dibandingkan pembangunan karakter bangsa. Padahal, pembangunan bersifat fisik pun tidak berjalan dengan optimal akibat kekosongan dalam pembangunan karakter manusia Indonesia. 

Alhasil, karakter mementingkan diri sendiri, menjalar ke beragam lapisan masyarakat. Tanpa disadari, hal ini menjadi penyebab bertaburnya tindak pidana korupsi, bahkan di saat pandemi. 

Karakter Pemuda
Tantangan membangun karakter bangsa secara menyeluruh, bisa dibilang jauh lebih berat dibandingkan dengan pembangunan bersifat fisik. Pada bulan Agustus, saat peringatan Hari Kemerdekaan, sejatinya ada tonggak yang mencoba membangun karakter para pemuda untuk menjadi manusia Indonesia yang berkarakter kuat dan baik. Tonggak itu adalah  peringatan Hari Pramuka setiap 14 Agustus. 

Tahun ini, Pramuka mencapai usia ke-61 tahun. Sejarah Pramuka sendiri, sejatinya sudah lebih tua dari umur resminya. 

Sejarah mengatakan, pada 1912, latihan sekelompok pandu diselenggarakan di Batavia (Jakarta). Hasil dari latihan tersebut, kemudian berkembang menjadi cabang dari Nederlandsche Padvinders Organisatie (NPO). 

Pada 1914, cabang tersebut kemudian diresmikan menjadi organisasi tersendiri bernama Nederlands-Indische Padvinders Vereeniging (NIPV) atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Kala itu, sebagian besar anggota NIPV adalah keturunan Belanda.

Tahun 1916 Mangkunegara VII membentuk Javaansche Padvinders Organisatie, organisasi kepanduan pertama yang didukung oleh para Bumiputera. Setelah pembentukan organisasi tersebut, muncullah organisasi kepanduan berbasis agama, kesukuan, dan lainnya.

Beberapa organisasi tersebut, antara lain Padvinder Muhammadiyah (Hizbul Wathan), Nationale Padvinderij, Syarikat Islam Afdeling Pandu, Kepanduan Bangsa Indonesia, Padvinders Organisatie Pasundan, Pandu Kesultanan, El-Hilaal, Pandu Ansor, Al Wathoni, Tri Darma (Kristen), Kepanduan Asas Katolik Indonesia, dan Kepanduan Masehi Indonesia. 

Perkembangan kepanduan di Hindia-Belanda menarik perhatian pula dari Bapak Pandu Sedunia, Lord Baden-Powell. Beliau bersama istrinya, Lady Baden-Powell, mengunjungi organisasi kepanduan di Batavia, Semarang, dan Surabaya, pada awal Desember 1934. 

Pasca kemerdekaan, pada 27-29 Desember 1945, berlangsung Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia di Surakarta. Kongres tersebut menghasilkan Pandu Rakyat Indonesia sebagai satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. 

Meskipun demikian, di dalam perkembangannya, kepanduan Indonesia kemudian terpecah menjadi 100 organisasi yang tergabung dalam Persatuan Kepanduan Indonesia (Perkindo). 

Penyatuan Pandu
Untuk mempersatukannya, Presiden Soekarno bersama Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang saat itu merupakan Pandu Agung, menginisiasi penyatuan berbagai organisasi kepanduan. 

Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh pemimpin gerakan kepanduan dari seluruh Indonesia. Seluruh organisasi kepanduan yang ada, dilebur menjadi satu dengan nama Pramuka atau Praja Muda Karana yang artinya “Jiwa Muda Yang Suka Berkarya”.  

Tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat luas dalam suatu upacara di halaman Istana Negara melalui penyerahan Panji Gerakan Pramuka dari Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang juga menjadi Ketua pertama Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Tanggal 14 Agustus tersebut, lalu ditetapkan sebagai Hari Pramuka. 

Penyatuan organisasi kepanduan sendiri, sejatinya bukanlah suatu tujuan. Sampai saat ini, hal yang perlu menjadi kesadaran bersama adalah bagaimana mendorong reaktualisasi peran Pramuka di negeri ini. Meskipun kegiatan Pramuka masih berlangsung aktif di berbagai sekolah dasar hingga menengah, namun peran serta Pramuka di negara kita harus masih jauh dari kata optimal. 

Seperti diketahui, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia tidak hanya dianugerahi dengan kekayaan budaya dan sumber daya alam, namun juga potensi bencana. Berbagai bencana di sejumlah wilayah, seperti banjir, tanah longsor, puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi. hingga tsunami, menjadi ancaman yang tak bisa diabaikan begitu saja.

Bencana menyebabkan berbagai kerugian, baik materiil maupun non-materiil. Tengok saja, dalam sebuah bencana, acap kali timbul korban jiwa, luka parah dan luka ringan, hilang atau rusaknya tempat tinggal, putusnya mata pencaharian, kerusakan bangunan, hingga konflik sosial. 

Nah, di titik inilah seharusnya reaktualisasi peran Pramuka kembali digelorakan. Penyelenggaraan Jambore Nasional XI Pramuka di Bumi Perkemahan Cibubur pada 14-21 Agustus 2022 yang lalu, memberikan pemahaman bahwa kreativitas Pramuka berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi. 

Kegiatan Pramuka tidak lagi hanya menjadi kegiatan di luar ruang, apalagi hanya mengisi waktu luang, tapi lebih pada membangun penghargaan terhadap keberagaman dari berbagai sisi. Acara Jambore Nasional XI merupakan contoh baik penghargaan tersebut. betapa tidak, di hajatan tersebut, ada  66 orang Pramuka memiliki kebutuhan khusus seperti tuna netra, tuna daksa, tuna rungu, dan tuna grahita.  

Pelibatan Pramuka dalam kesiapsiagaan bencana dan konflik sosial, sangat diperlukan termasuk melindungi kelompok rentan dan memperkuat kesiapsiagaan masyarakat. Reaktualisasi Pramuka dapat didorong untuk mengajak masyarakat melakukan upaya melestarikan lingkungan, terlebih di tengah banyaknya bencana alam yang terjadi di Indonesia. 

Pramuka juga dapat turut serta dalam upaya pencegahan konflik sosial maupun pencegahan penyebaran paham radikalisme agama di masyarakat. Para anggota Pramuka inilah yang nantinya dapat berpartisipasi aktif secara langsung di masyarakat dan menjadi agent of change (pelopor perubahan) yang lebih inovatif, relevan, dan berguna bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia.

Hal ini sesuai marwah Gerakan Pramuka yang berkarakter, berkebangsaan, dan memiliki kecakapan hidup. Tapi, untuk upaya tersebut, tentu diperlukan kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan Pramuka. Seluruh pihak perlu lebih serius dalam reaktualisasi peran Pramuka, Sang Pandu Negara.

 




KOMENTAR | Validnews.id

KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentar Login atau Daftar





TERPOPULER | Validnews.id

TERPOPULER