Selamat

Kamis, 18 Agustus 2022

OPINI | Validnews.id

OPINI

22 Februari 2022

16:45 WIB

Opsi Pendanaan Percepatan Sertifikasi Sawit Berkelanjutan

Tak sekadar regulasi, saat ini diperlukan dukungan kongkret dari para pemangku kepentingan, terutama pemerintah pusat dan pemerintah daerah, agar percepatan sertifikasi dapat tercapai

Penulis: Lukas Rumboko Wibowo,

Editor: Faisal Rachman

Opsi Pendanaan Percepatan Sertifikasi Sawit Berkelanjutan
Pekerja mengumpulkan buah sawit di sebuah RAM Kelurahan Purnama Dumai, Riau, Jumat (21/5/2021). ANTARAFOTO/Aswaddy Hamid

Ekspansi perkebunan sawit terjadi sangat cepat. Data menunjukkan, luas perkebunan sawit telah mencapai 16,38 juta ha. Produksi sawit di Indonesia pun terus meningkat menjadi 51.81 juta Ton Crude Palm Oil (CPO) dan Crude Palm Kernel Oil (CPKO) pada tahun 2019 (GAPKI, 2020). 

Di tengah-tengah ekspansi sawit yang masif tersebut, tuntutan publik nasional dan global akan sawit berkelanjutan pun semakin menajam. Eksesnya, instrumen-instrumen standar berkelanjutan global semakin mendapatkan posisi ekonomi politik yang kuat. Bahkan, menjadi semacam global environmental norms yang secara signifikan mengintervensi pasar komoditas sawit dunia. 

Akibatnya, banyak negara produsen utama sawit (palm oil producing countries) kalang kabut merespons dinamika pasar. Terutama, dalam menyikapi tuntutan yang datang dari Eropa dan Jepang yang mulai rigid menerapkan standar lingkungan global.    

Dalam merespons meningkatnya konsern sustainabilitas, sejumlah skema standar sertifikasi inisiatif telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir (Erman, 2017). Saat ini, setidaknya terdapat sekitar 19 sertifikasi yang diakui dalam Renewable Energy Directive (RED) Uni Eropa.

Beberapa di antaranya, International Sustainability and Carbon Certificate (ISCC), RSPO, Bonsucro EU, Round Table on Responsible Soy EU RED (RTRS EU RED), Biomass Biofuel Voluntary Scheme (2BSvs), dan Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme (Greenergy).

Tujuan dari skema sertifikasi tersebut adalah untuk mewujudkan pengelolaan sawit yang lebih berkelanjutan, dengan menerapkan serangkaian standar dan kriteria tertentu (Hutabarat, 2017).

Beberapa di antaranya terkait dengan prinsip perlindungan hutan alam primer dan lahan gambut, pemantauan kondisi lingkungan, perlindungan tenaga kerja, memastikan dilaksanakannya Good Agricultural Practices (GAP), pemberdayaan masyarakat sekitar dan lain-lain. Skema-skema sertifikasi tersebut bisa dikatakan sebagai desain kebijakan paling inovatif pada abad ini (Erman, 2017).

Indonesia sendiri sebenarnya sudah mencoba merespons perkembangan pasar tersebut, dengan melakukan kebijakan politik komoditas yang kompatibel dengan pasar global. Salah satu pilihan strategis adalah melakukan percepatan sertifikasi sawit berkelanjutan. 

Percepatan sertifikasi sawit, khususnya ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) telah menjadi mandatori, dengan keluarnya Peraturan Presiden (No 44 Tahun 2020 dan Permentan No 38 Tahun 2020). Kedua regulasi tersebut mewajibkan, sampai 2024 semua kebun sawit harus telah tersertifikasi. 

Kebijakan ini pun bak “gayung bersambut”. Para aktivis lingkungan sangat setuju dan mendukung kebijakan ini, sekalipun dengan beberapa catatan, seperti perlunya penguatan law enforcement bagi perkebunan sawit yang gagal menerapkannya dengan beragam alasan. 

Di sisi lain, beragam narasi pesimisme muncul di publik dan menggelayut di benak para aktor yang terlibat dalam industri perkebunan, terutama pekebun-pekebun kecil yang minim pendampingan, modal, dana, dan SDM yang mumpuni .   

Kompleksitas Masalah
Dalam sebuah acara Kick-Off Meeting yang diselenggarakan oleh Konsorsium Riset Percepatan Sertifikasi Sawit yang melibatkan lima lembaga (LP2M Untan, FKKM, INRISE, PUSTANDPI dan FEMA IPB) di Hotel The Zuri Riau, Selasa 15 Februari 2022, terungkap banyak persoalan.

Problema yang ada, dapat menjadi penghalang bagi upaya mendorong percepatan sertifikasi sawit, baik ISPO, RSPO (Rountable on Sustainable Palm Oil) maupun ISCC (International Sustainability and Carbon Certification). 

Kepala Pusat Standarisasi Istrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (PUSTANDPI) Kirsfianti L Ginoga (2022) mengakui, peran sawit dalam perspektif makro ekonomi sejauh ini sangat menjanjikan. Namun, industri sawit masih menghadapi persoalan kompleks di level mikro.

Pertama, industri sawit masih terus menghadapi kampanye negatif. Kedua, industri sawit masih menghadapi masalah penerapan prinsip keberlanjutan (sustainability). Ketiga, masalah status dan legalitas lahan kebun.

Keempat, produktivitas kebun sawit yang masih rendah (rata-rata sekitar 3,6 ton per ha Crude Palm Oil per tahu, jauh dibandingkan Malaysia yang mencapai 7-8 ton CPO per ha per tahun). Kelima, traceability atau ketelusuran rantai pasok minyak sawit.

Sementara itu, Erdi (2022), menyatakan, sertifikasi khususnya ISPO sejatinya adalah barang lama yang sudah diinisiasi sejak 2011, lalu berlanjut di 2015 dan sekarang dengan perpres 44/2020. Belajar dari kasus di Kalimantan Barat, percepatan sertifikasi nyatanya tidak mudah.  

Bagaimana sawit-sawit yang ada dalam kawasan hutan sejak 10 tahun lalu itu, bisa dikeluarkan? Lalu, bagaimana lahan-lahan yang tidak satu hamparan bisa dikelompokkan? 

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD, Syafaruddin Poti, menyoroti minimnya pendampingan bagi petani sawit dalam program sertifikasi (Dinas Perkebunan dan Peternakan Pelelawan, 2022).

Senada, Kepala Bidang Ekonomi Bapeda Abdul Madian (2022) juga menyatakan untuk mendapatkan ISPO, memerlukan waktu lama dan proses yang tidak gampang.

Opsi Pendanaan
Mau tak mau, saat ini diperlukan sebuah langah yang lebih konkret agar percepatan sertifikasi dapat tercapai. Sebuah kebijakan bisa berlangsung ketika ada dukungan konkret dari para pemangku kepentingan, terutama pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  

Dukungan regulasi yang tidak dibarengi dengan kebijakan alokasi dana yang proporsional dan insentif, bisa dipastikan akan menemui kegagalan. Singkatnya, percepatan sertifikasi memerlukan pendekatan transdicipliner keilmuan yang cukup, sebagai basis pengambilan kebijakan dan sinergisitas yang tinggi antar sektor.  

Masalah legalitas lahan misalnya, tidak mungkin hanya dikerjakan oleh Kementrian Pertanian saja. Di sini dibutuhkan pula peran Kementrian ATR dan BPN serta Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.    

Sedangkan masalah keterbatasan dana percepatan, dapat diatasi melalui reformasi dana bagi hasil. Salah satunya dengan mengintegrasikan kontribusi daerah-daerah penghasil komoditas sawit dalam kebijakan alokasi dana bagi hasil.

Dengan begitu, daerah dapat dana untuk mendukung proses percepatan sertifikasi. Sumber dana lain bisa didapat melalui mekanisme dana lingkungan hidup atau transfer fiskal berbasis ekologis. Daerah-daerah yang capaian sertifikasinya tinggi, bisa mendapatkan insentif dana bagi percepatan sertifikasi. 

Opsi lain adalah melalui penerbitan green sukuk. Pemerintah dapat menerbitkan surat berharga syariah negara (SBSN) yang dapat digunakan untuk membiayai masalah legalitas, misalnya STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan).

Selain itu, juga dapat digunakan untuk membiayai pengembangan praktik baik budidaya perkebunan.

 *) Penulis merupakan anggota Tim Konsorsium Riset yang didukung reesearch grant dari BPDPKS.  
Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mencerminkan kebijakan institusi tempat penulis bekerja.

Referensi

Abdul Madian.2022. Strategi Percepatan Sertifikasi Sawit  (ISPO, RSPO dan ISCC) untuk mendukung Pembangunan Berkelanjutan. Paper di presentasikan dalam acara  Kajian Strategi dan Insentif untuk Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Sawit Berkelanjutan (ISPO, RSPO, dan ISCC):   Kasus di Provinsi Kalimantan Barat dan Riau yang diselenggarakan di Riau, 15 Februari 2022.

Erman, E. 2017. Di Balik Keberlanjutan Sawit: Aktor, Aliansi dalam Ekonomi Politik Sertifikasi Uni Eropa. Masyarakat Indonesia Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia LIPI Volume 3 No. 1 Juni 2017.

Erdi. 2022. Kajian Strategi dan Insentif untuk Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Sawit Berkelanjutan (RSPO, ISPO dan ISCC): Kasus di Kalimantan Barat dan Riau. Paper di presentasikan dalam acara  Kajian Strategi dan Insentif untuk Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Sawit Berkelanjutan (ISPO, RSPO, dan ISCC):   Kasus di Provinsi Kalimantan Barat dan Riau yang diselenggarakan di Riau, 15 Februari 2022.

Dinas Perkebunan dan Peternakan Pelelawan. 2020. Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah dan Insentif bagi Percepatan Sertifikasi Sawit (ISPO, RSPO dan  ISCC). Paper di presentasikan dalam acara  Kajian Strategi dan Insentif untuk Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Sawit Berkelanjutan (ISPO, RSPO, dan ISCC):   Kasus di Provinsi Kalimantan Barat dan Riau yang diselenggarakan di Riau, 15 Februari 2022.

Syafaruddin Poti. 2022. Potensi dukungan regulasi daerah bagi percepatan sertifikasi sawit (ISPO, RSPO dan ISCC). Paper di presentasikan dalam acara  Kajian Strategi dan Insentif untuk Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Sawit Berkelanjutan (ISPO, RSPO, dan ISCC):   Kasus di Provinsi Kalimantan Barat dan Riau yang diselenggarakan di Riau, 15 Februari 2022.

Hutabarat, S. 2017. Tantangan Keberlanjutan Pekebun Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Pelalawan, Riau dalam Perubahan Perdagangan Global. Masyarakat Indonesia Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia LIPI Volume 3 No. 1 Juni 2017

Kirsfianti L. Ginoga. 2020. Sambutan dalam acara Kajian Strategi dan Insentif untuk Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Sawit Berkelanjutan (ISPO, RSPO, dan ISCC):   Kasus di Provinsi Kalimantan Barat dan Riau yang diselenggarakan di Riau, 15 Februari 2022. 

 





KOMENTAR | Validnews.id

KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentar Login atau Daftar





TERPOPULER | Validnews.id

TERPOPULER

Wawalkot Surabaya Minta Penegakan Hukum Buang Sampah

Smart Supply-Demand Kuatkan Pertumbuhan Industri Logam

Marvel Rilis Serial "She-Hulk: Attorney at Law" Hari Ini

Gerindra: Pidato Ketua MPR Soal PPHN Sesuai Rapat Gabungan

Program Makmur Tingkatkan Produktivitas Tebu Petani

iPhone 14 Akan Dikenalkan Bulan September

BMKG Ingatkan Gelombang Sangat Tinggi Selatan Jawa

IHSG Kamis Berpotensi Melemah