Selamat

Kamis, 18 Agustus 2022

OPINI | Validnews.id

OPINI

23 Juli 2022

17:30 WIB

Menjaga Api Filantropi Tak Lekas Mati

Meski kepercayaan masyarakat kepada lembaga sosial kemasyarakatan tengah diuji saat ini, semangat berderma belum benar-benar mati

Penulis: Ade Cahyadi,

Editor: Faisal Rachman

Menjaga Api Filantropi Tak Lekas Mati
Suasana kantor lembaga ACT (Aksi Cepat Tanggap) for Humanity di Menara 165 Lantai 22 TB Simatupang J akarta, Rabu (6/7/22). (ValidnewsID/Peksi Cahyo)

Preseden buruk soal dana bantuan terulang kembali. Belum lama kasus “tilep” dana Bansos untuk korban covid-19 yang mencapai puluhan miliar terungkap, saat ini publik kembali dihebohkan dengan aksi “tilep” yang dilakukan oknum petinggi yayasan penggalang dana. 

Bantuan dalam bentuk dana masyarakat ini, diselewengkan menjadi beragam fasilitas untuk beberapa petinggi yayasan. Konon dana masyarakat yang terkumpul juga “dimodifikasi” untuk membiayai unit-unit bisnis yayasan.

Sayangnya, bukan penyesalan yang terucap, oknum petinggi yayasan tersebut justru sesumbar mereka berhak untuk mendapat fasilitas yang 'wah'. Alasannya, sebagai yayasan yang sudah meng-'global', fasilitas seperti itu merupakan kewajaran, apalagi dana yang dikumpulkan, jauh melebih target yang ditetapkan, ratusan miliar pertahun. 

Tapi, jika dicermati lebih jauh, terungkapnya kasus ini sejatinya tak terlepas dari adanya ketimpangan fasilitas antara petinggi yayasan dengan para pekerja yayasan yang menjadi frontline pengumpul dana maupun penyalur bantuan. Ditambah lagi, disertai dengan perilaku yang kurang etis dari para petinggi yayasan. 

Ketimpangan dan sikap hedonis para elit inilah yang akhirnya membuat kasus ini muncul ke permukaan. Efek lanjutannya, sejumlah program bantuan yang seharusnya berjalan, harus terhenti. Nasib 1000 pekerja yayasan pun terkutang-katung.

Asal tahu saja, kebijakan petinggi yayasan dalam mengelembungkan dana operasional, sudah melebihi ambang batas yang sudah ditetapkan peraturan (PP No 29 Tahun 1080 Pasal 6 Ayat 1), yakni maksimal sebesar 10% dari dana kelolaan. Indikasi penyimpangan lainnya juga di ungkapkan PPATK yang menyebut, ada transaksi pengalihan dana yayasan ke dalam kegiatan bisnis tertentu.

Tanpa harus diselisik lebih jauh, sekilas hal ini sudah terlihat jika melanggar logika umum. Dana bantuan sudah seyogyanya, menjadi hak penerima bantuan sepenuhnya, tidak seharusnya di “putar’ untuk kepentingan meraup untung. Para donator pun rasanya tak akan rela jika dananya digunakan selain untuk kegiatan sosial atau kegiatan yang telah diamanatkan. Kecuali jika berbentuk wakaf, itupun tentunya sudah disebutkan dengan akad tertentu di depan. 

Harus diakui, kehadiran lembaga kemanusian, cukup membantu masyarakat miskin atau korban bencana yang kurang terjamah program pemerintah. Dengan jejaring keagamaan, bantuan pun bisa makin jauh menjangkau pelosok daerah terpencil. 

Tanpa birokrasi yang berbelit seperti yang harus dilakukan pemerintah, lembaga kemanusian partikelir memang bisa lebih cepat dan ligat menyalurkan bantuan. Bahkan, rumor yang beredar dan jadi kelakar di kalangan pekerja kemanusian, sebelum lembaga lain menapakan kaki di lokasi bencana, bendera sudah harus lebih dulu tertancap.

Kecepatan dan keluwesan inilah yang membuat masyarakat tertarik untuk berdonasi lewat lembaga kemanusian atau lembaga sosial swasta. Tak heran, dengan jiwa kedermawanan yang cukup tinggi di negeri ini, dana yang dihimpun bukanlah jumlah yang sedikit. 

Dari 3 lembaga sosial berbasis keagamaan seperti Rumah Zakat, Dompet Dhuafa dan Baznas saja, ratusan miliar rupiah pertahun bisa dikumpulkan. Jadi bayangkan saja, jika saat ini tercatat lebih dari 500 lembaga sosial yang melakukan penggalang dana terdaftar di Kementerian Sosial maupun Kementerian Agama, berapadana yang terkumpul? Triliunan? Pastinya. 

Ada gula, ada semut. Siapa yang tak tertarik dengan dana jumbo ini? Dan jika dilihat lebih jauh, ini fenomena global. Tengok saja, beberapa tahun terakhir ini, sejumlah lembaga kemanusiaan internasional yang beroperasi di Indonesia dan mendapat donator rutin dari luar negeri, mulai bersalin wajah menjadi yayasan lokal. 

Sebut saja Save The Children dengan yayasan Sayangi Tunas Cilik-nya. Kemudian, Plan International yang berubah menjadi YPII dan masih banyak lainnya. Termasuk juga lembaga-lembaga PBB, tidak mau tertinggal dari potensi dana masyarakat ini.

Memang, selain ramah, orang Indonesia dikenal gemar beramal. Sikap membantu sesama dan gotong royong telah menjadi nilai bersama masyarakat Indonesia yang menurut Prasal (Field 2010: 26), dapat menjadi modal sosial. Senada seperti yang diungkapkan Fukuyama yang menyebut kepercayaan adalah harapan yang tumbuh dari masyarakat yang ditunjukan oleh adanya perilaku jujur, tertatur dan kerjasama (Fukuyama 1996)

Kepercayaan masyarakat inilah yang akhirnya muncul pemberian mandat kepada lembaga sosial kemanusiaan untuk melakukan program-program sosial. Kepercayaan ini juga makin menebal karena dipoles dengan beragam promosi dari tokoh tertentu.

Promosi-promosi ini umumnya disebut fundrising. Kegiatan fundrising di era digitalisasi saat ini juga dilakukan lewat media sosial, e-commerce dan platform digital lainnya. lewat saluran ini, penggalaang dana pun bisa dilakukan lebih mudah, lebih murah dan dengan hasil yang lebih besar karena menjangkau banyak kalangan. 

Jika kepercayaan ini dihubungkan dengan hubungan sosial, maka akan menjadi jaring sosial yang kuat (Fukuyama 1996). Tak heran pula, sekalipun ada perilaku buruk oknum petinggi yayasan viral di media sosial dan tagar #AksiCepatTilep naik ke trending topic, aksi saingan pun muncul. Tgar #KamiPercaya ACT menandingi tranding topic tersebut. 

Tanpa memperhitungkan aksi buzzer atau perlawanan dari yayasan yang tengah dirundung masalah, tentu kita juga harus membuka mata dan memnaca realita, sisa trust kepada lembaga kemanusian itu masih ada. Meski mengecil, api yang belum padam ini masih bisa jadi modal ke depan.

Trust memabg menjadi aspek penting dalam aksi penggalangan dana masyarakat. Pengelolaan lembaga dengan transparan, integritas dan akuntabel menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.  

Agar kasus “AksiCepatTilap” ini tidak terulang kembali, sepertinya para pengelolah lembaga sosial kemanusiaan dan para pekerja sosial, harus menerapkan prinsip seperti yang diungkapkan oleh teolog jerman Albert Schweiher. Ia mengatakan, “sekalipun hal kecil, lakukan sesuatu yang tidak ada bayaranya selain Hak Istimewa melakukannya”. 

Merujuk kalimat tersebut, harusnya para petinggi yayasan lembaga kemanusian bisa sadar dengan niat awal membangun yayasan, yakni menlolong orang lain dan membantu setiap kesulitan yang ada di tengah masyarakat. Jika mau kaya, bangunlah usaha, bukan lembaga sosial yang hanya mengumpulkan uang mudah dari para dermawan, lalu tidak amanah dengan uang yang dititipkan. 

Sikap orang Indonesia yang doyan membantu sesama ini seharusnya jadi potensi modal yang baik untuk pembangunan. Negara pun bisa terbantu dalam menjalankan misi sosialnya. Jangan sampai, karena sering ditipu, api semangat saling membantu yang belakangan mengecil, benar benar padam. Ingat, sumbu yang sudah basah, butuh waktu untuk kering dan bisa kembali disulut api. 


Referensi

Field, John. 2010. Modal Sosial. Bantul, Kreasi Wacana

Fukuyama, Francis. 1996. Trust: The social vitues and The Creation of prosperity. New York, Free press PaperBack.




KOMENTAR | Validnews.id

KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentar Login atau Daftar





TERPOPULER | Validnews.id

TERPOPULER