Selamat

Minggu, 5 Februari 2023

OPINI

16 Desember 2022

17:30 WIB

Mendorong Tumbuhnya Badan Usaha Milik Petani

Petani dalam kehidupan di pedesaan merupakan kekuatan atau modal sosial yang harus perlu terus berdaya.

Penulis: Nugroho Pratomo,

Editor: Faisal Rachman

Mendorong Tumbuhnya Badan Usaha Milik Petani
Sejumlah pemuda merontokkan padi yang baru dipanen dengan mesin di Desa Porame, Sigi, Sulawesi Tengah, Senin (28/11/2022). Antar Foto/Basri Marzuki

Pandangan terhadap desa sebagai daerah yang “tertinggal” masih terus ada, sekalipun kian kemari kian terkikis. 

Ya, buat sebagian orang, desa memang dinilai memiliki banyak keterbatasan dibandingkan perkotaan. Terlebih, jika hal tersebut dilihat dari aspek infrastruktur dan berbagai fasilitas umum dan sosial. 

Namun, seiring dengan semakin besarnya perhatian terhadap desa, segala macam ketertinggalan tersebut diharap terkejar. 

Apalagi, dengan adanya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Antara desa dan kota di Indonesia diharapkan dapat tumbuh beriringan dengan karakteristik masing-masing.

Badan Usaha Milik Petani
Salah satu karakter atau ciri khas desa adalah keberadaan masyarakat petani. Keberadaan petani dalam kehidupan di perdesaan memang merupakan kekuatan atau modal sosial tersendiri buat desa.   

Hanya saja, petani dalam konteks ini tentu harus dilihat dalam arti luas. Jika mengacu pada Pasal 1 Ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, maka yang dimaksudkan petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. 

Jadi, apabila kita hendak meningkatkan peran petani dalam pembangunan di desa, maka tentunya hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari usaha pertanian itu sendiri. 

Terkait penguatan petani dalam usaha pertanian khususnya di perdesaan, maka salah satu upaya yang kini banyak dilakukan adalah dengan membentuk Badan Usaha Milik Petani (BUMP). 

Patut diingat, badan ini pada dasarnya berbeda dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belakangan juga mulai banyak terbangun di sejumlah desa. 

Baca: Sulitnya Menghidupkan Cahaya Bangsa Dari Desa 

Secara umum, Badan Usaha Milik Petani (BUMP) merupakan sebuah kelembagaan agribisnis yang memiliki tujuan, memberdayakan petani dan meningkatkan keuntungan ekonomi para petani melalui usaha taninya. 

Lebih lanjut, BUMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, adalah badan usaha yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani. 

Hal tersebut dilakukan dengan penyertaan modal sepenuhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani. 

Pembentukan dan pengelolaan BUMP sendiri dilakukan oleh petani. Tujuan dari BUMP itu pun untuk memperbaiki mutu budidaya dan pengelolaan usaha tani. 

Melalui usaha tersebut, diharapkan akan mendorong peningkatan produktivitas, nilai tambah produk, dan perbaikan pendapatan dalam setiap bentuk usaha tani (Ulfa, Widiyanto, Nurhidayati, Permatasari, & Saptaningtyas, 2021). 

Terkait bentuknya, BUMP dapat berbentuk koperasi maupun perseroan terbatas (PT). BUMP dengan bentuk koperasi biasanya dilakukan oleh gabungan kelompok tani (Gapoktan). 

Karenanya pula, penyertaan modalnya juga berasal dari Gapoktan. BUMP dalam bentuk Koperasi tersebut sebagaimana tertulis dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, mempunyai pengertian Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang berdasar atas asas kekeluargaan (Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian, 2017).

Sementara itu, BUMP dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana tertulis dalam UU Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas, memberikan pengertian Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. 

Entitas ini didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya (Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian, 2017).


Meski berbentuk PT, namun keberadaan BUMP pada dasarnya memiliki perbedaan dengan korporasi pada umumnya. 

BUMP seperti juga BUMN, memiliki peran ganda. Pada satu sisi juga memiliki kepentingan bisnis, di sisi lainnya adalah wadah pemberdayaan para petani. 

Dengan demikian, aspek sosial dalam BUMP juga harus dapat berjalan seiring dengan kepentingan bisnis sektor pertanian atau usaha tani yang dijalankannya.  

Adanya peran hibrid dari BUMP ini, memberikan dinamika tersendiri dalam perjalanan keberadaan BUMP. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugeng Edi Waluyo (2012) menunjukkan, bisnis yang berkembang masih banyak pada aspek off farm (produksi & distribusi sarana produksi dan alat/mesin pertanian, serta pengolahan dan pemasaran hasil). Sementara itu, untuk aspek on farm (budidaya pertanian) masih terbatas.   

Terkait pengelolaan BUMP, hasil studi yang dilakukan oleh Hananto Priyambodo (2016) menunjukkan, pada umum persepsi petani terhadap kelembagaan, fungsi, modal, kegiatan dan pengurus BUMP kurang baik. Hanya persepsi terhadap kelembagaan, modal dan kegiatan saja sebagian petani menilai baik. 

Lebih lanjut, hasil studi ini juga menyimpulkan, persepsi petani terhadap fungsi keseluruhan menilai BUMP belum berfungsi sesuai yang diharapkan. Penyebab utamanya ialah belum merasakan manfaat atas keberadaan BUMP. 

Sementara itu, partisipasi petani dalam BUMP merupakan partisipasi dorongan pemerintah dan partisipasi karena tanggung jawab sosial (Priyambodo, 2016).

Hingga 2022, data sekretariat nasional BUMP mencatat, ada 60 BUMP di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut tersebar di 16 provinsi. Jumlah terbanyak BUMP terdapat Jawa Tengah, yaitu mencapai 26 unit. 

Jumlah yang masih sangat terbatas ini pada dasarnya sekaligus menunjukkan bahwa belum banyak petani di Indonesia yang memanfaatkan peluang BUMP ini untuk pengembangan usaha tani mereka. 

Padahal, jika dibandingkan dengan BUMDes, keberadaan BUMP ini sebenarnya relatif  “lebih sederhana”. Sebab, BUMP tidak melibatkan aparat desa dalam struktur kepemilikan. 

Hanya saja, pada sisi lain, hal ini menyebabkan BUMP menjadi lebih rentan terhadap sejumlah persoalan, seperti pelarian modal atau keuntungan oleh para pengurus, hingga sosok penanggung jawab jika terjadi kebangkrutan dan lain sebagainya.  

Baca: Tak Jeranya Pencuri Dana Desa 

Pemberdayaan Petani
Kembali pada keberadaan petani sebagai modal sosial dalam pembangunan di pedesaan, teori modal sosial awalnya disampaikan oleh Lyda Judson Hanifan yang menyatakan, pentingnya modal sosial sebagai aset penting dalam kehidupan bermasyarakat. 

Bentuknya ialah kemauan baik, bersahabat, empati dan lain sebagainya. Hal ini kemudian dilanjutkan oleh Pierre Bourdieu yang memaknai modal sosial sebagai keseluruhan sumber daya, baik aktual maupun potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang tetap, dengan didasarkan pada rasa saling kenal dan mengakui (Alfitri, 2011).

Coleman secara umum juga mendefinisikan modal sosial sebagai sebuah aset produktif. Di dalamnya, terdapat struktur hubungan di antara orang per orang (between persons) dan di antara kalangan orang (among persons). 

Hal ini muncul karena Coleman melihat, modal sosial melekat pada struktur sosial yang ada. Struktur sosial yang dimaksudkan di sini ialah hubungan, jaringan, kewajiban, harapan yang menghasilkan dan dihasilkan oleh kepercayaan dan sifat dapat dipercaya dari orang-orang yang saling berhubungan (Lawang, 2005). 

Berangkat dari teori modal sosial inilah, sebenarnya keberadaan BUMP maupun BUMDes dikembangkan. Peran serta aktif masyarakat pedesaan dan juga kelompok tani adalah kunci keberhasilan kedua kelembagaan bisnis tingkat desa tersebut.  

Meski untuk mendorong hal tersebut, masih menjadi persoalan psikologis sosial tersendiri. Bahkan, bukan tidak mungkin diperlukan penggunaan intervensi sosial tersendiri untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat desa dan kelompok tani, untuk mau berpartisipasi aktif dalam pengembangan kedua kelembagaan tersebut.  

Referensi

Alfitri. (2011). Community Development, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.

Lawang, R. M. (2005). Kapital Sosial Dalam Perspektif sosiologik Suatu Pengantar. Depok: FISIP UI Press.

Priyambodo, H. (2016). Partisipasi Petani Dalam Badan Usaha Milik Petani (BUMP) PT Merbabu Tunas Mandiri Di Desa Jogonayan Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian. (2017). Pedoman Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Petani (BUMP). Jakarta, DKI: Kementerian Pertanian RI.

Ulfa, A. N., Widiyanto, Nurhidayati, I., Permatasari, P., & Saptaningtyas, H. (2021, Oktober). Transformasi Kelembagaan Petani menjadi Badan Usaha Milik Petani (BUMP): Studi Kasus di BUMP PT. Pengayom Tani Sejagad Wonogiri. Jurnal Sosio Agribisnis, 6(2), 65-73.

 


KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentar Login atau Daftar





TERPOPULER