Selamat

Rabu, 22 September 2021

06 April 2021|11:50 WIB

Memanen Bias Dan Rugi Dari Aktivitas Shadow Economy

Selain banyaknya aktivitas ilegal, proporsi tenaga kerja informal di Indonesia mencapai lebih dari 60%. Kondisi ini membuat banyak transaksi ekonomi tak tercatat
ImageDua ekor Kakatua Jambul Putih menjadi barang bukti penggagalan pemasukan satwa tanpa dokumen Sidoarjo, Jawa Timur, 2/3/2021. ANTARAFOTO/Zabur Karuru

“Katanya ekonomi sedang susah, kok pasar masih ramai, orang yang beli barang mewah masih banyak. Toko-toko sepeda juga banyak kehabisan stok, bahkan sepeda yang puluhan hingga ratusan juta rupiah juga laris dibeli,” ujar seorang sahabat, mengomentari kabar keanjlokan pertumbuhan ekonomi karena pandemi.

Sekilas omongan tersebut benar. Betapa tanpa pandemi sekalipun, ekonomi Indonesia memang sudah sekian lama seperti punya jurang pemisah antara yang diungkapkan pemerintah, dengan kenyataan di lapangan. Jujur saja, selain akademisi, pejabat, pengusaha atau wartawan, tak banyak yang menggubris isu pertumbuhan ekonomi dan segala aspek yang melingkupinya.

Bukan, bukan hanya karena banyak orang yang tak paham dengan bahasa rumit ekonomi, seperti GDP atau PDB, purchasing power hingga gini ratio atau sederet teori dari ekonom macam Adam Smith, Thomas Robert Malthus, Robert Solow, David Ricardo, Trevor Swan, dan John Stuart Mill. Tapi, banyak orang, apalagi di akar rumput yang sehari-hari harus berpeluh mencari nafkah, merasa tidak terkait dengan economic growth yang jadi perhatian pemerintah.

Buat kebanyakan orang, bahasa langit itu hanya untuk segelintir elit yang menggunakannya sebagai argumen dalam mengambil kebijakan. Di luar itu, lebih banyak orang lebih memilih fokus memikirkan nasib dari hari ke hari. Bagi mereka, ekonomi adalah sesuatu yang bisa dikonsumsi hari ini. Itu saja.

Jadi, kenapa bisa ada perbedaan antara pernyataan pemerintah dengan apa yang dirasakan kebanyakan orang? Apakah ada miskalkulasi? Atau sekadar ketidakpercayaan publik pada pemerintah?

Jika mau jujur, jika mau dibedah lebih jauh, pertumbuhan ekonomi yang diklaim pemerintah, harus diakui memang tak menggambarkan secara tepat kondisi perekonomian di negara ini. Keriuhan aktivitas shadow economy membuat bias kondisi, yang seharusnya terungkap.

Apa sih shadow economy itu? istilah tersebut baru muncul di periode 1970-an. Working paper IMF yang dirilis tahun 2018 menyebutkan sebuah hasil riset yang dilakukan Leandro Medina dan Friedrich Scheneider dengan judul “Shadow Economies Around The World: What Did We Learn for Over 20 Years?”

Di sana disebutkan, terminologi shadow economy sering dipersamakan dengan underground economy, grey economy, black economy, hidden economy, unobserved economy, informal economy, atau cash economy.

Pendeknya, seperti kata Schneider dan Enste (2000), shadow economy dapat diartikan sebagai semua aktivitas ekonomi yang berkontribusi terhadap perhitungan Produk Nasional Bruto maupun Produk Domestik Bruto, tetapi sama sekali tidak terdaftar apalagi tercatat atau terhitung. Sedangkan OECD (2002) menggunakan istilah non-observed economy dan membaginya ke dalam empat jenis aktivitas, yaitu:

Pertama, produksi bawah tanah (underground production). Di kategori ini, aktivitas produktif bersifat legal, tetapi sengaja disembunyikan dari otoritas publik dengan berbagai tujuan, seperti mengelak dari pajak, aturan dan standar lainnya. 

Kedua, produksi ilegal (illegal production), yakni aktivitas produktif yang menghasilkan barang dan jasa yang dilarang oleh hukum. Contohnya peredaran narkoba, judi, prostitusi, peredaran gawai BM (black market), illegal loggingillegal fishing human trafficking, suap menyuap atau aksi korupsi lainnya, hingga penyelundupan berbagai komoditas dan hewan langka.

Kemudian, produksi sektor informal (informal sector production), yakni aktivitas produktif yang legal yang menghasilkan barang dan jasa dalam skala produksi kecil. Aktivitas ini umumnya dilakukan oleh usaha rumah tangga yang tidak berbadan hukum. Terakhir, produksi rumah tangga untuk digunakan sendiri (production of households for own final use) yang sulit terdeteksi apalagi tercatat.

Nah, aktivitas-aktivitas seperti di ataslah yang membuat kinerja ekonomi suatu negara yang biasanya memakai ukuran GDP menjadi bias. Ini lantaran, beberapa indikator ekonomi seperti angkatan kerja, pengangguran, tingkat konsumsi dan pendapatan menjadi tidak valid.

Efeknya, kegiatan ekonomi bayangan ini bisa menciptakan kehilangan potensi pendapatan pajak yang merugikan negara. Hal lainnya, kebijakan tepat dari pemerintah pun sulit didapat. Rakyat pun terus merasa ada jarak, antara kebijakan dengan kondisi riil di lapangan.

Celakanya, besaran aktivitas shadow economy Indonesia yang tak tercatat selama ini, ditaksir di kisaran 8,3% - 10% dari PDB. Jika menurut BPS PDB Indonesia 2020 berada di angka Rp15.434,2 triliun, artinya aktivitas shadow economy Indonesia bisa mencapai Rp1.500-an triliun. Dahsyat!

Itu pun baru perkiraan, bisa jadi lebih besar. Karena belakangan, makin banyak transaksi kejahatan via dunia siber lintas negara yang sulit terendus otoritas manapun. Telusur saja deep web dan dark web kalau tak percaya. 

Tapi, seberapa besar pun ekonomi bayang-bayang itu, sejatinya juga bisa dilihat dari proporsi tenaga kerja informal yang menurut BPS, pada Agustus 2020 mencapai 60,47%. Jumlah pekerja informal bahkan makin meningkat di masa pandemi karena pekerja formal turun 4,59% menjadi 39,53% dari sebelumnya 44,12%. Kemarakan PHK, berkontribusi besar akan hal tersebut.

Mirisnya, karena bersifat informal, tak ada otoritas yang mencatat dengan sahih, aktivitas ekonomi yang dilakukan para pekerja tak resmi yang jumlahnya bertambah itu. Ditambah lagi, tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia, khususnya perbankan, menurut hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2016, masih berada di kisaran angka 67,82%. Artinya, masih ada 32,18% masyarakat yang belum menyentuh akses perbankan.

Jika kondisi ini terus terjadi, otoritas atau regulator akan sulit menghitung skala kegiatan di dalamnya. Termasuk memperkirakan potensi kerugian negara yang diakibatkannya. 

Patut dicatat, besar potential lost dari pajak yang bisa diraih, secara teoritis, mengurangi besaran dan sebaran redistribusi pendapatan yang selayaknya menjadi salah satu fungsi pajak. Ringkasnya, potensi pajak yang hilang membuat jumlah subsidi, jumlah orang yang diberi subsidi dan pembangunan ke seluruh daerah di Indonesia makin sedikit. 

Apakah kekurangan dana segar di kocek negara, harus selalu ditutupi oleh utang yang bakal menjadi bom waktu buat anak cucu kita di masa depan?

Jika negara terus kesulitan mengatasi shadow economy, saya kok khawatir ya, para pelaku usaha yang masuk lingkup shadow economy, sengaja terus bertahan di area abu-abu ini. Sekadar untuk menghindari pajak atau aturan yang berpotensi merugikan banyak pihak. Lebih parah lagi, jika terus dibiarkan, makin banyak orang yang akhirnya merasa, melulu dapat disinsentif dalam melakukan usaha yang resmi dan tercatat.

Jangan sampai ada pernyataan, “Mending ilegal atau nggak resmi, bro! Mosok kita terus yang dipajakin dan harus taat aturan ini itu, sementara banyak yang nggak resmi, pura-pura bego, dibiarkan saja nggak bayar pajak dan melangkahi aturan, padahal skala usahanya jauh lebih gede dari kita,”. 

Nah, lho!

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER