Selamat

Rabu, 22 September 2021

06 April 2021|11:58 WIB

Manejemen Data Sebagai Pengurai ‘Tabu’ Kebijakan Impor

Sejatinya, impor atau tidak berpaku pada dua hal klasik, yakni kebutuhan dan ketersediaan. Politik dan kepentingan membuat kebijakan jadi bernuansa lain
ImagePekerja mengangkut beras saat proses penyaluran ke pasar-pasar di Gudang Perum BULOG Sub Divre Serang, Banten. ANTARAFOTO/Asep Fathulrahman

"Saya tahu kita memasuki masa panen dan harga beras di tingkat petani belum sesuai dengan yang diharapkan. Karenanya saya minta segera hentikan perdebatan yang berkaitan dengan impor beras. Ini justru bisa membuat harga jual gabah di tingkat petani turun, lalu anjlok," tegas Presiden Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/3/2021).

Pernyataan tegas ini mengurai singkat persoalan impor beras yang menjadi polemik sebulan belakangan.

Sayang, pernyataan tegas bernada seruan perintah ini tak berpengaruh ke banyak orang, termasuk para penyelanggara negara. Hingga memasuki pekan pertama di April 2021, polemik impor beras masih mewarnai pemberitaan media, apalagi percakapan di media sosial. Padahal, terang Presiden menyebutkan alasan seruan penghentian perdebatan. 

Menilik data Biro Pusat Statistik (BPS), lembaga rujukan data pemerintah Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, persoalan ini gamblang adanya.  

BPS melansir data luas panen dan produksi padi di Indonesia sejak 2019 dan 2020, dengan perbandingan prediksi pada kuartal pertama 2021. Ini juga disebarkan via akun twitter BPS, akhir Maret. Disebutkan, bahwa dari hasil survei Kerangka Sampel Area (KSA)  diketahui pola panen padi di Indonesia pada periode Januari hingga Desember 2019 relatif sama dengan pola panen pada 2018.

 

Produksi dan Prediksi

Total produksi padi di Indonesia pada 2019 mencapai  sekitar 54,60 juta ton gabah kering giling atau GKG. Produksi padi pada tahun itu  mengalami penurunan sebanyak 4,60 juta ton atau 7,76 persen dibandingkan tahun 2018. Dan, hasil konversi padi menjadi beras pada 2019 setara dengan 31,31 juta ton beras. Ada penurunan sebesar 2,63 juta ton,  atau berkisar pada  7,75 % dibandingkan dengan produksi beras tahun 2018 yang mencapai kurang lebih 33,94 juta ton.

Nah, di tahun 2020, puncak panen raya padi pada 2020 terjadi pada bulan April. Sedang di 2019 puncak panen ada pada bulan Maret. Dari catatan luas panen, panen di 2020 terjadi pada   1,86 juta hektar sawah. Sementara luas panen terendah terjadi pada bulan Januari, yaitu sebesar 0,32 juta hektar.  Realisasi panen padi pada 2020 tidak jauh berbeda dengan tahun 2019 yakni 10,66 hektare dengan kisaran hasil produksi yang tak jauh beda. Demikian pula pada konversi GKG menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, dua tahun belakangan, mirip pula.

Tetapi, ada perbedaan, yakni peningkatan dalam prediksi. Produksi padi pada kuartal pertama 2021, Januari-April diprediksi meningkat hingga 5 juta ton dibanding periode yang sama tahun 2020 yang hanya 19,99 juta ton GKG.  Diprediksikan pula, produksi beras pada periode Januari-April mencapai 14,54 juta ton. Ada kenaikan jelas pada prediksi ini, dibanding periode yang sama tahun 2020 yang sebesar 11,46 juta ton dan 2019 yang sebesar 13,63 juta ton.

Terlepas dari perhitungan BPS soal panen, adalah ketersediaan stok di Bulog yang menurut Menteri Perdagangan (Memdag)  M Lutfi sebagai dasar rencana impor 1 juta ton beras sebagai cadangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menetapkan bahwa cadangan beras pemerintah (CBP) maksimal 2 juta ton.   

Dari data yang didapatkan di lapangan, Lutfi menyebut bahwa hingga pertengahan Maret ini, serapan gabah/beras Bulog masih berkisar 85.000 ton. Di perhitungannya, Bulog seharusnya menyerap paling tidak mendekati 400.000 atau 500.000 ton, setidaknya di pertengahan Maret.

Dalam pemberitaan, Mendag Lutfi memperkirakan, saat ini ada sekitar 270,000 ton beras eks-impor yang sudah turun mutu. Menilik persediaan plus dinamika penyerapan, ada kewajaran jika selaku menteri yang menjaga gawang stabilitas harga termasuk pangan, khawatir.

Perhitungan Mendag ini didukung sejumlah kalangan Dewan.

 

Tontonan Berulang

Sebaliknya, Direktur Utama Bulog Budi Waseso di pemberitaan, menegaskan menggelorakan anti impor beras. Dia khawatir kian rugi, jika tumpukan beras impor kian banyak.  Kini, disebutkannya, beras yang turun mutu sisa impor beberapa tahun lalu, masih ada sebesar 160.000 ton.  Belakangan, dia menyebut CBP ada 923.000 ton di gudang. Jumlahnya diyakini akan melebihi 1 juta ton, dengan penyerapan yang tengah  berjalan. 

Alhamdullilah, dalam wacana ini, kekhawatiran Lutfi dijawab Buwas. Tetapi, soal penyerapan, manejemen gudang, dan distribusi beras oleh Bulog, juga kembali menjadi wacana berulang.

Akademisi dan kalangan Dewan mempertanyakan optimalnya kinerja Bulog. Sebaliknya, Buwas dan manejemen elemen bisnis ‘plat merah’ ini kembali mengungkap berbagai kendala yang menyebabkan kerja mereka tak moncer. Salah satunya, adalah penetapan pembelian harga gabah panen per kilogramnya disertai syarat kadar air dan kadar kotoran, dinilai kurang kompetitif untuk membuat Bulog bisa membeli gabah petani. Tak dipakainya beras Bulog sebagai rastra bagi bantuan sosial, juga disebut sebagai penyebab menumpuknya beras di gudang.  

Pro-kontra isu impor beras kali ini seperti sinetron atau film ‘remake’ dengan beberapa tokoh utama berganti.  Kementerian Perdagangan, Bulog, DPR, Kementerian Pertanian, politisi, kepala daerah, akademisi, dan lainnya, terlibat polemik Ada yang cerdas, ada pula yang asal beropini. Kebanyakan mungkin berpersepsi menolak impor adalah aksi heroik.

Sejatinya, impor atau tidak berpaku pada dua hal klasik, yakni kebutuhan dan ketersediaan.

Keputusan impor ditentukan berdasarkan tiga indikator utama;  dinamika produksi padi, harga beras medium, dan stok beras di Bulog.

 

Digitalisasi Sebagai Kunci

Bagi awam, tentunya hal ini membingungkan. Bukankah impor merupakan keputusan strategis yang  diputuskan lewat rapat koordinasi terbatas antar kementerian, juga Bulog dengan didasari berbagai persyaratan? Lantas, mengapa pihak-pihak terlibat justru berdebat di luar rapat?

Dari pro-kontra ini selayaknya ada beberapa hal yang bisa dipetik. Pencatatan kehadiran dan inti  minutes of meeting (MOM) rapat pengambilan keputusan strategis semacam ini, bisa dibeber ke publik lewat media massa, maupun media sosial pihak terkait. Pasokan data dari BPS juga harus menjadi rujukan pengambilan keputusan atau bahan perdebatan. Dengan demikian, keputusan mengikat semua peserta rapat sekaligus melaksanakan keterbukaan. 

Di sisi lain, ada baiknya ketersediaan komoditas ‘sensitif’ dan pemenuhan kebutuhannya didigitalisasi. Satu dashboard bersama antar kementerian untuk menilik produksi dan kebutuhan masyarakat akan berbagai komoditas tersebut seharusnya bisa diakses pihak terkait. Implementasi  one data policy yang dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39/2019 adalah hal urgent untuk dioptimalisasi.    

Administrasi nan rapih dan data solid pastinya membuat polemik pro-kontra impor tak kian melebar. Awam pun bisa tercerdaskan, bahwa ada komoditas yang bisa dipenuhi di dalam negeri, dan ada yang tak pernah bisa dipenuhi oleh negeri gemah ripah loh jinawi ini.  Sehingga, impor tak menjadi tabu dibicarakan dan diperdebatkan secara rasional dan terukur. 

Lebih jauh lagi, dengan demikian maka energi elemen bangsa tak tersita untuk perdebatan tak berujung. Dan, semua bisa tercerdaskan akan arti nasionalisme yang lebih luas, yakni bagaimana menjaga kesejahteraan petani sekaligus menciptakan ketersediaan pasokan pangan masyarakat luas. 

Penyelenggara negara di setiap lapisan semestinya paham seruan Presiden Jokowi, bahwa panjangan polemik berimplikasi kekian melorotnya harga gabah produksi petani. Di lapangan, utamanya daerah penghasil padi, ini jelas terlihat.

Jika pihak swasta bisa membuat manejemen big data secara baik, apa susahnya bagi negara melakukan hal sama. Tetapi, kesemua hal ini menjadi ribet jika ditautkan dengan berbagai motif, alasan, serta kepentingan di balik keinginan impor atau penolakannya.

 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER