Selamat

Jumat, 7 Oktober 2022

OPINI | Validnews.id

OPINI

18 Agustus 2022

20:07 WIB

Hambatan Program Sertifikasi Kebun Mandiri Di Sanggau

Persoalan legalitas lahan yang menjadi dasar pengurusan proses sertifikasi tidak tuntas diselesaikan oleh petani.

Penulis: Erdi,

Editor: Rikando Somba

Hambatan Program Sertifikasi Kebun Mandiri Di Sanggau
Pekerja mengumpulkan buah kelapa sawit di Jalan Mahir Mah ar, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (26/4/2022). ANTARA FOTO/Makna Zaezar

Koperasi merupakan salah satu bentuk soko guru ekonomi kerakyatan di Indonesia. Sebagai soko guru, koperasi menjadi wadah terlibatnya masyarakat dalam organisasi nirlaba; yang tidak hanya mengutamakan aspek modal dan keuntungan semata, tetapi juga keberlanjutan, kesetia-kawanan dan kerjasama. 

Sebagai daerah yang memiliki kekayaan alam besar; sektor perkebunan menjadi dominan sehingga secara mutlak membutuhkan kerjasama dengan masyarakat dalam tata kelola sumber daya alam (Saputra dan Saoqillah, 2017). Sementara, sistem ekonomi yang dibangun di Indonesia didasarkan pada semangat dan nilai ke-Indonesiaan. Perekonomian Indonesia tidak menganut sistem kapitalis atau sosialis, melainkan sistem ekonomi yang berasal dari ruh Pancasila sebagai nilai dasar strategis yang mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia. 

Sistem ekonomi Pancasila hadir untuk mengoreksi sistem ekonomi kolonial, serta menjadi jalan tengah diantara perebutan pengaruh para penganut sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Koperasi ada lah sistem yang pas diterapkan untuk hal ini. 

Baca Juga: Koperasi dan Tantangan Global

Bubarnya Kemitraan Antara KUD dengan Inti
Keberadaan koperasi sudah sejak lama digelorakan. Tak terkecuali di Sanggau, Kalimantan Barat. Berdasarkan catatan Pemerintah Kabupaten Sanggau tahun 2022; masih terdapat sebanyak 436 unit koperasi. Dari jumlah tersebut, hanya 270 (61,93%) yang aktif. Selanjutnya, terdapat 46 KUD yang menjadi mitra perusahaan perkebunan; sebanyak 26 KUD menjadi mitra PT. Perkebunan Nusantara XIII; sisanya sebanyak 20 KUD menjadi mitra korporasi dalam bentuk Perusahaan Besar Swasta Nasional (PBSN). 

Dari sejumlah itu; KUD yang hidup hingga tahun 2022 hanya satu, yakni KUD Himado. Sisanya sebanyak 45 KUD telah mati sejak tahun 2018; yakni sejak kemitraan dengan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) terhenti akibat beroperasinya tempat penimbunan sementara (loading ramp) yang kemudian memicu terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) No. 63 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Indeks K dan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Kalimantan Barat. 

Pergub No. 63 tahun 2018 yang diharapkan dapat mengungkit kemitraan KUD dengan PKS dalam praktik di lapangan, juga tidak berjalan baik. Dengan terhentinya kemitraan antara KUD dan PKS; menyebabkan rencana KUD untuk mengurus ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) dan RSPO pun terganjal. KUD ditinggalkan oleh anggota karena dianggap tidak mempu menjadi institusi penyalur TBS pekebun ke PKS.

KUD dianggap tidak mampu memperjuangkan harga TBS, petani menjadi liar dan akhirnya memilih mengirim TBS ke loading ramp. Akibatnya  pembinaan kepada petani menjadi sulit dilakukan oleh KUD. Konsekuensinya, usaha mewujudkan sertifikasi (pekebun mandiri dan pekebun swadaya) menjadi terhenti. Rencana sertifikasi kebun plasma pun terancam terhenti karena tidak didukung inti. 

Korporasi di sisi lain,  sebagai inti  tidak mengurus ISPO. Ujungnya,  petani plasma yang banyak berharap mendapat dukungan dari inti , terutama dalam pengurusan ISPO juga lemah. Inilah yang penulis katakan perlambatan proses sertifikasi ISPO dan RSPO di Kabupaten Sanggau.

Baca Juga: RSPO, Pelopor Kebun Sawit Berkelanjutan

Sertifikasi yang dimaksud dapat berupa ISPO atau RSPO yang sudah dikenal oleh petani kelapa sawit di nusantara. Beberapa KUD di Sanggau seperti KUD Sawit Permai, KUD Himado, Kopbun Sawit Harapan Tani dan lain-lain mencoba melakukan persiapan mewujudkan sertifikasi pada kebun mereka. Regulasi ISPO yang cukup panjang,  mulai dari Permentan No. 19/2011 berubah menjadi 11/2015 dan kemudian menjadi Inpres No. 44/2020; yang kemudian disusul dengan regulasi implementasinya Permentan No. 28/2020 semakin membingungkan petani dalam mengikuti proses sertifikasi.

Salah satu contoh dimana rencana proses sertifikasi bubar terjadi pada Koperasi Perkebunan (Kopbun) Sawit Harapan Tani (SHT). Kopbun yang terletak di Dusun Beruak; Desa Gunam, Kecamatan Parindu ini telah mempersiapkan program sertifikasi ISPO. Kopbun yang berada di bawah kemitraan PT. Perkebunan Nusantara XIII ini telah menginisiasi pengurusan ISPO dengan pendampingan oleh SPKS Kabupaten Sanggau. 

Sesuai persyaratan ISPO,  koperasi menyiapkan dokumen pendirian koperasi, menyerahkan daftar kelompok tani dan menyerahkan surat kepemilikan tanah dan syarat lain. Semua dokumen ini telah dikumpulkan dan dibundel dalam satu berkas “Pengusulan Sertifikasi ISPO Kopbun SHT”.  

Selanjutnya, kopbun mempersiapkan dokumen untuk pengurusan STDB (surat tanda daftar budidaya). Terdapat sebanyak 100 sertifikat SHM kebun petani yang telah keluar dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sanggau. Sebanyak 100 anggota Kobun SHT ini berada dalam satu hamparan kebun yang berdekatan dan dipersiapkan untuk ISPO. 

SHM menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan STDB dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau. Proses pengurusan STDB ini terhenti karena ada masalah antara petani dan perusahaan. Perjuangan petani untuk mengurus persyaratan ISPO buyar dan beralih pada upaya menembus PKS PTPN XIII yang tidak menerima TBS petani. Ini adalah perlambatan kedua dalam proses menuju sertifikasi ISPO dan RSPO di Kabupaten Sanggau.

Di sisi lain, keberadaan hutan adat menjadi salah satu tolok ukur untuk mengatakan bahwa petani siap menjaga kelestarian lingkungan. Status hutan desa yang dipertahankan masyarakat ini bernama Hutan Teringkang; yang sebetulnya berada pada status perladangan lahan kering (PLK). Namun, masyarakat mempertahankan hutan ini sebagai wujud komitmen bahwa pekebun sawit tidak sembarangan dalam menanam sawit (Lihat Erdi, 2014). Kawasan hutan ini tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan, meskipun dalam peta lahan berstatus sebagai PLK.

Pembentukan kelompok tani dalam wilayah kerja Kopbun SHT juga disertai dengan memberikan pendampingan tata kelola kelompok dimana Kopbun SHT menggandeng LSM SPKS Kabupaten Sanggau untuk memberikan pembimbingan tata-kelola kelompok. Semuanya berjalan lancar dan diikuti anggota kopbun dengan seksama. Bersama SPKS; Kopbun SHT juga menyelenggarakan pelatihan Good Agricultural Practice (GAP). Sasarannya adalah sertifikasi ISPO; lanjut ke RSPO.

Usaha mewujudkan sertifikasi ISPO pada Kopbun SHT juga dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Persiapan awal pendataan satwa dan fauna telah dilakukan Kobun, juga mendemonstrasikan keberadaan hutan dalam wilayah perkebunan.  Aktivitas ini menunjukkan bahwa petani memiliki komitmen untuk mengelola lingkungan guna mewujudkan the heart of borneo; sebagaiama termuat dalam Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 (Inpres No. 6 tahun 2019).

Andi Valen, Ketua Kopbun Sawit Harapan Tani yang juga anggota SPKS Kabupaten Sanggau mengatakan ketika harga TBS dari petani ISPO dapat dibeli mengikuti harga penetapan provinsi; kemungkinan percepatan ISPO akan terjadi. Masalahnya, harga TBS dari petani ISPO pun tidak memiliki pasar tetap. Sebaliknya petani mesti mencari PKS yang dapat membeli TBS dengan harga tinggi.  

Apapun program yang ditawarkan kepada petani akan siap diikuti bilamana harga TBS mengikuti ketentuan pemerintah. Sejak KUD tidak lagi menjadi mitra inti berimplikasi terhadap pembinaan kepada petani  yang sangat sulit dilakukan.  Dampak dari kondisi seperti ini adalah hancurnya infra-struktur kebun, perawatan kebun tidak dilakukan, penagihan sisa kredit petani plasma terhalang dan posisi tawar petani menjadi sangat lemah. 

Kesimpulan
Berdasarkan temuan di lapangan, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, percepatan sertifikasi sepertinya sulit diwujudkan di Kabupaten Sanggau. Persoalan legalitas lahan yang menjadi dasar pengurusn proses sertifikasi tidak tuntas diselesaikan oleh petani. Di saat sama, terkesan pemerintah daerah juga belum memiliki atensi yang cukup untuk membantu proses sertifikasi kebun sawit rakyat,  demikian juga korporasi.

Yang juga penting, persentasi kebun swadaya di Kabupaten Sanggau seluas 46.583 KK dengan areal seluas 94.643 ha; baru sekitar 5.000 ha yang diberikan STDB menyebabkan  sisanya 89.143 ha belum terferivikasi. Ketika tahun 2025 mesti dituntaskan, maka kapasitas dinas yang saat ini hanya mampu mengeluarkan 500 STDB. Ujungnya, akan sangat sulit menuntaskan sertifikasi pada tahun 2024.

Saran yang dapat disampaikan adalah mendorong seluruh korporasi untuk mengembalikan kemitraan KUD dan sekaligus mendorong untuk melakukan perce[atan sertifikasi. Pemerintah daerah bisa menggandeng LSM yang selama ini fokus pada pendampingan petani . 

*) Penulis merupakan Dosen FISIP Universitas Tanjungpura dan Peneliti Percepatan Sertifikasi Kebun Sawit Rakyat Kalimantan Barat.
Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi tempat penulis bekerja. 

Referensi

Erdi, 2014. Membantah Paradoks Sawit: Menangis Kulihat Sawit Dari Puncak Sehak. Dimuat pada kolom Harian Equator Rakyat; Kamis, 19 Juni 2014.

Saputra, Inggar dan Akhmad Saoqillah. 2017. Koperasi Sebagai Suko Guru Penggerak Ekonomi Pancasila. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis, Vol. 2 No. 2 Juni; p. 139-146.




KOMENTAR | Validnews.id

KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentar Login atau Daftar





TERPOPULER | Validnews.id

TERPOPULER