Selamat

Senin, 28 November 2022

OPINI | Validnews.id

OPINI

27 Oktober 2022

15:00 WIB

Dilema Persyaratan Sertifikasi ISPO

Hal yang menarik dengan lahirnya kewajiban ISPO pada tahun 2025 ialah, persyaratan yang diberikan oleh ISPO yaitu bahwa mereka harus bergabung dalam koperasi.

Editor: Rikando Somba

Dilema Persyaratan Sertifikasi ISPO
Ilustrasi minyak kelapa sawit. Shutterstock/KYTan

ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) akan menjadi syarat wajib bagi para pekebun sawit menurut Peraturan Presiden 44/2020. Beleid ini mencakup semua perkebunan sawit di Indonesia, yang terdiri dari perkebunan besar milik negara, perkebunan besar milik swasta dan perkebunan rakyat. 

Luasan perkebunan sawit sendiri, menunjukkan tren yang meningkat pada tahun 2021. Tercatat, luas perkebunan minyak kelapa sawit ini mencapai 15,08 juta hektare (ha) pada 2021. 

Dari total luasan itu, Perkebunan Besar Swasta (PBS) mencatat luasan terbesar yaitu 8,42 juta ha (55,8%). Hal yang terbesar kedua adalah Perkebunan Rakyat (PR) yang mencatat luasan 6,08 juta ha (40,34%). Sementara itu, Perkebunan Besar Negara (PBN) mencatat luas 579,6 ribu ha (3,84%).

Perkebunan rakyat terdiri dari perkebunan plasma dan perkebunan swadaya. Perkebunan plasma berkembang bersama-sama dengan upaya pengembangan besar sektor kelapa sawit di Indonesia pada 1980-an. 

Para pekebun plasma bekerja di lahan yang difasilitasi oleh perusahaan perkebunan besar melalui skema Perkebunan Inti Rakyat atau yang dikenal luas sebagai Program PIR. Program ini dimulai untuk perkebunan karet pada 1978. 

Pada perkembangannya, ternyata perluasan lingkup Program PIR untuk komoditas sawit dianggap lebih strategis. Apalagi pada saat itu–menurut Anne Booth pada bukunya mengenai sejarah perekonomian Indonesia, pemerintah dalam kondisi terdesak untuk mendorong perkembangan perkebunan kelapa sawit. Keterdesakan ini didorong oleh kenyataan berakhirnya masa keemasan ekspor minyak bumi yang menjadi penyumbang terbesar perekonomian Indonesia pada 1970-an. 

Di samping itu, swasembada pangan menjadi program pemerintah terkait dengan kebijakan Trilogi Pembangunan Orde Baru yang menekankan stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi tinggi dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Salah satu produk pangan yang kebutuhannya dirasakan meningkat cukup signifikan sejalan dengan pembangunan Indonesia adalah minyak goreng. 

Para pekebun skala kecil ini dengan difasilitasi kredit dari pemerintah yang diberikan kepada perusahaan perkebunan inti. Untuk bisa mengaksesnya, para pekebun rakyat diorganisir dalam Koperasi Unit Desa (KUD) yang mengelola kredit petani bersama perusahaan perkebunan inti. 

KUD melakukan fungsi sebagai pengumpul tandan buah segar (TBS) dari pekebun. Peran KUD kemudian ialah melakukan transaksi jual beli kepada perusahaan, dan mengelola pembayaran kepada pekebun. 

Sebagai anggota koperasi, para pekebun ini tentu saja wajib memenuhi persyaratan sebagai anggota KUD. Mereka harus membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT). Simpanan wajib biasanya dipotong dari hasil penjualan. Sebagai manfaatnya, para anggota koperasi berhak mengikuti berbagai program koperasi termasuk penyediaan sarana produksi pertanian (saprotan) seperti pupuk, pestisida dan peralatan pertanian, serta pelatihan anggota. 

Perkebunan plasma berkembang pesat dengan diintegrasikannya perkembangan perkebunan sawit dengan program transmigrasi di Indonesia sejak 1986. Dalam buku yang ditulis oleh Badrun, mantan Direktur Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian, disebutkan bahwa pada saat itu pemerintah mendorong perusahaan-perusahaan besar swasta untuk memasuki sektor perkebunan sawit. 


Perusahaan-perusahaan besar swasta mengembangkan kemitraan dengan para pekebun dengan mengikuti pola yang sama dengan yang sudah dikembangkan dalam program PIR. 

Secara signifikan, perusahaan besar swasta melompat mencatat luasan kebun terbesar di Indonesia. KUD memegang peranan yang besar di belakang lompatan ini karena menurut kebijakan PIR. Terbukti, dari total luasan perkebunan sawit yang dikembangkan melalui Program PIR ini 70% merupakan perkebunan plasma. 

Perkebunan swadaya baru mulai berkembang pada medio 1990-an. Perkembangan perkebunan swadaya ini terutama dilakukan oleh para petani yang ingin mereplikasi kisah sukses para pekebun plasma. Para pekebun plasma ini menjadi contoh di kalangan petani karena dengan mengembangkan budidaya kelapa sawit, mereka berhasil meningkatkan kesejahteraan dan status keluarganya di kalangan masyarakat. 

Desa-desa yang menjadi tempat tinggal para pekebun sawit ini menjadi desa-desa yang ramai. Di sana kemudian berkembang berbagai kegiatan usaha dan jasa, serta dilirik berbagai industri termasuk industri keuangan. 

Selain itu, infrastruktur di desa terus meningkat juga seperti berbagai perkembangan jalan raya, jembatan dan berbagai fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit dan tempat ibadah. 

Sayangnya, para pekebun swadaya ini berkembang di luar pola perkembangan yang ada. Banyak dari mereka tidak tergabung dalam organisasi petani. Bila ada pun, organisasinya masih kecil, anggotanya sedikit dan modalnya masih minim. 

Banyak pekebun swadaya ini juga yang enggan berkoperasi. Disebabkan adanya pengalaman buruk dalam koperasi yang salah kelola. Masa itu banyak uang petani hilang dalam koperasi yang salah urus. 

Akibatnya, para pekebun ini enggan untuk mendukung pemupukan modal dalam koperasi. Akhirnya, yang menjadi salah satu ;pilihan adalah bergabung dalam kelompok tani dalam skala kecil, dan gabungan kelompok tani (gapoktan) dalam skala besarnya. 

Hal yang menarik dengan lahirnya kewajiban ISPO pada tahun 2025 ialah, persyaratan yang diberikan. Mereka harus bergabung dalam koperasi. Persyaratan ini bukan merupakan persyaratan yang mudah. 

Para petani yang diwawancara dalam proyek Percepatan Sertifikasi Kebun Sawit Rakyat di Riau dan Kalimantan Barat yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura, walaupun memahami manfaat bergabung dalam lembaga koperasi, masih banyak yang ragu untuk melangkah lebih lanjut dalam perkoperasian. 

Syarat ini juga membuat para pekebun sawit rakyat yang tidak tergabung dengan perkoperasian, menjadi sulit untuk mengakses peningkatan kapasitas, benih bersertifikat, pupuk bersubsidi dan pembiayaan perbankan. 

Sejatinya persyaratan koperasi ini berasal dari persyaratan bahwa para petani–termasuk pekebun sawit rakyat–harus memiliki badan usaha. Kelompok tani ataupun gapoktan bukan merupakan badan usaha. Bahkan sebagai badan hukum yang diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pun tidak.

Badan usaha yang dikenal luas di dunia ialah perseroan terbatas, CV, firma dan koperasi. Untuk Indonesia, ada opsi lain yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai badan usaha tingkat desa. Pengakuan BUMDes sebagai badan usaha tingkat desa ini diatur dengan terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes serta Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan, 

Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama. Kedua peraturan ini menjadi titik tolak baru bagi BUMDes di Indonesia untuk menjalankan fungsi penggerak ekonomi di desa.

Opsi lain dalam BUMDes ini juga masih menghadapi tantangan tersendiri, yaitu dalam membangun kepercayaan para petani untuk aktif membangunnya. BUMDes merupakan badan yang dikelola di tingkat desa, di mana para petani bukah lah pemilik sepenuhnya.  

Karena tak merasa memiliki,  kewajiban kelembagaan badan usaha tetap belum menemukan jalan keluarnya. 

Dari beragam opsi, korperasi petani merupakan hal yang tepat, sebenarnya. Pemerintah juga mengagendakan meluasnya koperasi petani. Presiden bahkan meminta seluruh jajaran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan mengubah pola kerja petani menuju konsep yang lebih modern melalui korporasi petani. 

Dalam korporasi petani, petani diharapkan bersatu dan membangun komitmen agar dapat memenangkan pasar dan sejahtera bersama. Diharap, koperasi berkonsep korporasi ini  berkembang bukan dalam bentuk lembaga-lembaga kecil dengan modal terbatas seperti yang umum dijumpai saat ini, tapi merupakan agensi perekonomian yang bisa bersaing dan berinteraksi dengan baik dengan pemain lain dalam rantai pertambahan nilai komoditas. Korporasi petani juga telah diambil menjadi arah kebijakan pembangunan sektor pertanian dalam Permentan No. 18 Tahun 2018.

Hal yang harus diingat dalam mengembangkan korporasi petani ialah koperasi harus menjadi lembaga untuk memfasilitasi peningkatan nilai tambah bagi para anggotanya. Salah satu contoh yang bisa diambil ialah model dari New Generative Cooperatives (Ling, 2012; Schank & Fulton, 2015)Dalam peningkatan nilai tambah ini, para anggota didorong untuk mempunyai investasi modal yang cukup signifikan. 

Peningkatan ini hanya bisa ditempuh bilamana ada kepercayaan timbal balik antara anggota dan koperasi. Para anggota menepati komitmen untuk menyetor modal dan produknya. 

Sebaliknya koperasi memberikan apresiasi yang layak terhadap para anggota yang sudah berkomitmen. Keanggotaan juga didasarkan secara terbatas kepada para anggota yang berkomitmen untuk mengembangkan kapasitas koperasinya. 


*) Penulis adalah Dosen Tidak Tetap Universitas Prasetya Mulya, Peneliti Institut Riset Sosial dan Ekonomi (Inrise), dan Peneliti Percepatan Sertifikasi Kebun Sawit Rakyat di Riau dan Kalimantan Barat

Tulisan ini merupakan pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi tempat penulis bekerja. 

Referensi

Badrun, M. 2010. Tonggak perubahan: Melalui PIR kelapa sawit membangun negeri. Direktorat Jenderal Perkebunan – Kementerian Pertanian Republik Indonesia and Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi.

Booth, A. 1998. The Indonesian Economy In The Nineteenth And Twentieth Centuries. Palgrave Macmillan.

Ling, K.C. 2012. The Nature of the Cooperative: A Dairy Cooperative Case Study, USDA

Schank, M. & J. Fulton. 2015. New Generation Cooperatives: What, Why, Where, and How. Historical Documents of the Purdue Cooperative Extension Service. Paper 1040




KOMENTAR | Validnews.id

KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentar Login atau Daftar





TERPOPULER | Validnews.id

TERPOPULER

PLN Perkirakan Serap 57% PMN Hingga Akhir 2022

Panglima TNI Baru Harus Fokus Kuatkan Kogabwilhan

Panduan Menjadi Wisatawan Ramah Lingkungan

Cuan Kopi Yang Tumbuh Mewangi

Hakim Agung Gazalba Saleh Jadi Tersangka

Brigadir J Dan Bharada E Pegang Senjata Tanpa Tes Psikologi

ArtScience Museum Suguhkan Tiga Instalasi Interaktif

59 Pasien Covid-19 Meninggal Hari Ini