Selamat

Kamis, 18 Agustus 2022

OPINI | Validnews.id

OPINI

20 April 2022

19:01 WIB

Civil Society Belum Mati

Civil society, kerap disebut juga sebagai masyarakat madani ataupun masyarakat sipil, adalah kalangan yang domainnya berada di antara keluarga dan negara.

Penulis: Prof. Dr. Firman Noor, MA,

Editor: Faisal Rachman

Civil Society Belum Mati
Sejumlah mahasiswa mengikuti aksi unjuk rasa di Simpang Harmoni, Jakarta, Jumar (1/4/2022). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Dalam beberapa tahun belakangan ini, banyak pengamat mulai menyangsikan eksistensi civil society di tanah air. Adapun yang dimaksud civil society, kerap disebut juga sebagai masyarakat madani ataupun masyarakat sipil, adalah kalangan yang domainnya berada di antara keluarga dan negara (Cohen dan Arato 1992). 

Kalangan ini ditandai dengan sikap independen, kritis, berorientasi pada penegakan aturan (rules of law) dan menyadari akan hak maupun kewajibannya. Dengan karakternya tersebut, diyakini banyak kalangan civil society adalah elemen penting dalam pembangunan dan pemeliharaan demokrasi.

“Lonceng kematian” civil society terasa, mengingat saat ini tidak sedikiti kelompok-kelompok di dalamnya justru berada dalam kubu kekuasaan. Baik melalui pernyataan yang cenderung membela kepentingan kekuasaan, maupun sebagai pelaksana dari agenda kekuasaan. 

Tidak mengherankan jika ada sebagian kalangan yang mengatakan bahwa kondisi saat ini lebih buruk dibanding Orde Baru, karena pada masa itu tampak jelas siapa lawan (penguasa) dan siapa kawan. Namun, saat ini menjadi tidak jelas karena kawan ternyata dapat berpihak kepada lawan. 

Eksistensi civil society  juga semakin meredup mengingat beberapa kali aksinya tampak terabaikan oleh penguasa dan kurang mendapat dukungan meluas dari publik. 

Isu keterpecahan yang ada dalam civil cociety juga menjadi salah hal yang tidak kunjung selesai dan secara praktis hal ini menyebabkan kekuatan civil society tidak pernah utuh dan memiliki kekuatan yang maksimal. Representasi kepentingan menjadi alasan untuk kerap menyangkal dari tuntutan. 

Namun, ternyata civil society belum benar-benar berakhir. Dia mungkin tampak sekarat, namun tidak mati seutuhnya. 

Terbukti, belakangan, ketika banyak kebijakan pemerintah yang tidak lagi sejalan dengan aspirasi masyarakat banyak, kelompok civil society ini bangkit dan berperan sebagai juru bicara kepentingan rakyat.

Momentumnya adalah ketika ide terkait perpanjangan kekuasaan, baik wacana tiga periode kepresidenan ataupun perpanjangan masa jabatan, mulai menggema. Ide ini mulai disuarakan sejak tahun lalu dan diam-diam mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, termasuk dari dalam kalangan istana sendiri. 

Tidak sedikit kalangan yang meyakini bahwa ide ini akan terus meluas, mendapat dukungan yang lebih besar dan akhirnya terlaksana. Apalagi, berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya di tahun-tahun belakangan ini, setiap keinginan penguasa akan terlaksana.

Kenyataannya, ide ini memang lebih dari sekadar wacana dan diupayakan untuk benar-benar direalisasikan. Mobilisasi dan kolaborasi dilakukan baik dengan menggarap kalangan elite maupun menggalang opini bahwa ide ini benar-benar juga diinginkan oleh masyarakat banyak. 

Kalangan penyokong ide ini awalnya cukup optimis berhasil dalam mewujudkan hal ini. Dilihat dari konstelasi kekuasaan saat ini dan lemahnya kalangan oposisi, peluang itu tampak demikian nyata. 

Namun, kalangan ini kecolongan, dengan meremehkan satu elemen penting yang belakangan ternyata dapat berbuat sesuatu. Elemen yang selama ini dianggap tidur dan dapat diabaikan itu adalah civil society, khususnya mahasiswa. 

Terbukti kemudian, kalangan ini muncul ke permukaan dan melakukan resistensi secara keras, konsisten dan berani. Bentuk resistensi mahasiswa itu ditunjukkan kepada publik tidak hanya sekali, namun beberapa kali. 

Respons yang monumental adalah aksi demonstrasi di beberapa tempat di seluruh Indonesia secara serentak pada 11 April 2022. Aksi ini merupakan kelanjutan dari aksi-aksi mahasiswa sebelumnya. 

Aksi-aksi itu berlangsung pada umunya secara damai, hanya terdapat beberapa catatan terkait dengan kekerasan yang dialami oleh peserta aksi, baik yang dilakukan oleh oknum aparat ataupun oknum peserta demonstrasi itu sendiri, khususnya dari elemen non-mahasiswa.

Selain itu, dukungan terhadap penolakan ide perpanjangan kekuasaan ternyata cukup meluas. Di saat kalangan elite politik tampak akan melempar handuk, kalangan civil society itu justru yang tampak kompak menyuarakan resistensi. 

Beberapa tokoh kritis, kalangan cendekiawan, pollster atau lembaga-lembaga survei, dan berbagai organisasi masyarakat lintas ideologi dan bidang bersatu saling menguatkan, termasuk dalam membangun narasi dan argumentasi menolak wacana perpanjangan kekuasaan dan juga mengaitkan dengan kondisi kekinian yang terasa makin mencekik kehidupan masyarakat. 

Kalangan “konstitusional-reformis” ini secara argumentatif, bergelombang, sukarela dan tanpa lelah terus mewartakan ide-ide penolakan itu dalam berbagai cara dan momen. Sebagai juru bicara intelektual kalangan mahasiswa ambil bagian dengan meneriakkan penolakan itu di jalan-jalan, yang makin mengundang perhatian masyarakat. 

Berbagai aksi itu ternyata akhirnya juga mendapat perhatian dari pemerintah. Sehari sebelum demonstrasi pada 11 April 2022 itu, pihak eksekutif melalui Presiden Jokowi menegaskan sikapnya bahwa pemilu akan dilakukan sesuai jadwal. 

Begitu pula MPR, akhirnya membuat pernyataan penghentian pelaksanaan amandemen, yang pada intinya tidak memberikan peluang bagi pelaksanaan ide perpanjangan kekuasaan itu.

Kebijakan pemerintah dan MPR itu tidak dapat dilepaskan dari hitungan mereka sendiri dari aksi serial mahasiswa yang berpotensi akan terus berlanjut. Dapat dibayangkan, secara objektif, sikap pemerintah maupun MPR itu akan terus ambigu manakala memang tidak ada elemen yang berteriak secara masif dan kontinum, termasuk khususnya pergerakan di jalan-jalan sebagaimana yang dilakukan mahasiswa ini. 

Dalam hal ini, mahasiswa pada khususnya dan civil society pada umumnya dalam hal ini telah memainkan fungsi kontrol dan penyeimbang kekuasaan.

 

Demonstrasi yang terjadi memang masih sangat relevan, lantaran ide perpanjangan kekuasaan ini masih cukup liar dan eksis berada dalam benak para pendukungnya. Pemikiran ini harus terus dilawan sampai ke akar-akarnya, meskipun pihak pemerintah telah menyampaikan sikap resminya. 

Bahasa populernya adalah “jangan kasih kendor”. 

Hal lain yang juga tak kalah penting adalah substansi tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa juga menyangkut hal-hal yang terkait dengan kebutuhan penguatan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan perbaikan ekonomi (kesejahteraan rakyat), yang sampai saat ini masih terasa problematik.

Beberapa tuntutan yang disuarkan mahasiswa memang masih banyak yang belum tuntas dan sebagian lainnya masih jauh untuk terealisasi. Namun, terlepas dari beragam tuntutan itu, bangsa ini jelas membutuhkan elemen penting ini dalam membangun kehidupan politik yang lebih bermartabat dan demokratis. 

Terlepas dari beberapa insiden yang patut disayangkan, namun apa yang diperlihatkan oleh mahasiswa melalui aksi demonstrasinya itu jelas merupakan bentuk tanggung jawab moral-konstitusionalnya sebagai the agent of change dari kubu civil society. Inilah poin yang harus dilihat dan diapresiasi. 

Selain itu, pada masa-masa sekarang, di mana kepentingan tersembunyi yang bersifat elitis demikian bergentayangan, rakyat membutuhkan sebuah elemen tanpa pamrih yang benar-benar menyuarakan aspirasinya. Mereka adalah mahasiswa sebagai bagian dari civil society

Vox societas civilis, vox polpuli.

*) Penulis merupakan Peneliti di Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Tulisan ini merupakan pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi tempat penulis bekerja.




KOMENTAR | Validnews.id

KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentar Login atau Daftar





TERPOPULER | Validnews.id

TERPOPULER