Selamat

Kamis, 18 Agustus 2022

OPINI | Validnews.id

OPINI

29 Maret 2022

18:53 WIB

Air: Pengelolaan, Cadangan, Dan Pembiaran Kesalahan

Ketersedian cadangan air, manajemen pengelolaan air, dan kualitas air, masih menjadi isu yang sulit terpecahkan. Masyarakat seolah dibiarkan untuk mencari solusi sendiri untuk mengakses air bersih.

Penulis: Mohammad Widyar Rahman,

Editor: Faisal Rachman

Air: Pengelolaan, Cadangan, Dan Pembiaran Kesalahan
Potret anak anak sedang mengantri air bersih di Sumba, NTT. Sumber Foto: Shutterstock/dok

Air adalah sumber kehidupan. Tanpa air, tak ada kehidupan. Bisa dipastikan, semua orang sepakat akan hal ini. 

Karena itu, hak atas air memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan akses air bersih yang memadai. Masalahnya nyata, tak semua orang bisa mengakses air bersih, entah karena sumber daya air yang terbatas atau kualitas air yang kurang baik.

Sejauh ini, masyarakat Indonesia masih lebih banyak mengandalkan air tanah. Menurut Foster (2020), ketergantungan pada air tanah untuk pasokan air publik atau swasta di kota-kota besar, bahkan menjadi fenomena tersendiri. 

Fenomena ini tak terlepas dari pertumbuhan penduduk, percepatan urbanisasi, suhu lingkungan yang lebih tinggi, peningkatan penggunaan air per kapita, dan berkurangnya jaminan kualitas dan kuantitas air baku yang bersumber dari sungai. 

Apalagi, tingginya populasi penduduk dan area terbangun, membuat tingkat pencemaran air pun akan meningkat. Belum lagi, aliran sungai di Indonesia, sebagian besarnya mengangkut sedimen yang cukup tinggi.

Alhasil, potensi beban pengolahan air baku pun akan semakin besar, seiring makin buruknya kualitas air sungai. Efek lanjutannya, air pun dihargai makin mahal. Banyak orang, terutama di kawasan padat penduduk dan daerah aliran sungai, harus membeli air bersih untuk kebutuhan hidupnya.

Secara alami, beban besar kebutuhan air bagian hilir seharusnya dapat dipenuhi oleh bagian hulu. Sayangnya, hal itu sulit terjadi di kota-kota besar sekarang ini. Apalagi, daerah hulu juga mengalami pertumbuhan penduduk yang membuat kebutuhan akan air makin meningkat.

Keadilan Air
Terkait neraca daerah rawan air tahun 2021, data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan, dibandingkan dengan pulau lainnya, Pulau Jawa merupakan wilayah yang paling rawan. 

Asal tahu saja, di Pulau Jawa, dari 29 Wilayah Sungai (WS) yang terbagi dalam 49 Water District (WD), ada 11 Water District yang berada pada kondisi sangat rawan. Sementara itu, 19 WD berada pada kondisi rawan, 14 WD berada pada kondisi agak rawan, dan hanya 5 WD yang berada pada kondisi tidak rawan. 

Idealnya, pada skala DAS, pasokan air baik yang bersumber dari air permukaan maupun air tanah, harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan berkembang. Karenanya, antisipasi dari meningkatnya jumlah penduduk, jadi suatu keharusan.

Sayangnya, kebanyakan orang cenderung tidak mengenali sampai batas mana ketersediaan air di wilayah kediamannya. Dalam menghadapi kelangkaan, masyarakat boleh jadi cenderung berfokus pada memperoleh persediaan tambahan, ketimbang mengelola persediaan yang ada. Ujungnya, kelangkaan air sulit teratasi, bahkan bisa makin parah dari hari ke hari.

Bagi masyarakat perkotaan yang telah menggunakan jaringan PAM (Perusahaan Air Minum), kesulitan mendapatkan akses air bersih mungkin tak begitu terasa. Namun, ketenangan tersebut harus dibayar dengan harga yang tak sedikit. 

Di sisi lain, masyarakat perkotaan yang belum terjangkau jaringan PAM, umunya mengandalkan air tanah lewat sumur atau pompa. Terkait daya beli air, penggunaan air sumur, dinilai sebagai strategi pengurangan biaya untuk menghindari pembayaran tarif air yang lebih tinggi (UNESCO, 2022).

Akan tetapi, itu pun bukan tanpa masalah. Kuantitas dan kualitas air tanah di pemukiman padat penduduk juga sangat mungkin tidak terjaga. Area resapan air yang terbatas dan sanitasi yang kurang baik, akan mempengaruhi ketersediaan dan mutu air tanah yang digunakan. 

Pada satu titik, bukan tak mungkin air tanah tak bisa lagi diandalkan. Masyarakat pun terpaksa membeli secara eceran, baik dalam bentuk jeriken, drum, atau wadah lainnya. Satu hal yang dikhawatirkan, pemenuhan atas air bersih yang memadai hanya bisa diakses kalangan yang mampu. 

Berbeda halnya dengan masyarakat di pedesaan. Sekalipun tak terjangkau jaringan PAM, ada sejumlah alternatif sumber air yang bisa didapat mereka. Selain air tanah, mereka umumnya bisa mendapatkan dari mata air langsung, menampung air hujan atau mengakses air sungai. 

Hanya saja, sumber air tersebut pun bukan tanpa masalah. Selain sustainibilitas mutu air, ada pula potensi pencemaran dari kegiatan pertanian seperti senyawa nitrat dari pupuk kimia dan organik, serta penanganan kurang tepat dari pestisida, insektisida dan herbisida yang dapat mencemari tanah (UNESCO, 2022).   

Pendeknya, di mana pun orang tinggal, baik di perkotaan maupun pedesaan, selalu ada risiko dalam mendapatkan air bersih. Padahal, sebagaimana hasil penelitian Nisa et.al. (2021), responden yang mempunyai sanitasi penyediaan air bersih yang kurang baik, memiliki peluang mengalami stunting 2,705 kali lebih besar, dibandingkan dengan responden yang mempunyai sanitasi penyediaan air bersih yang baik.

Pentingnya Konservasi DTA
 Bisa dibilang, untuk mengamankan pasokan air dan menghindari kekeringan di suatu daerah, debit air di dalam tanah memang harus diamankan. Tatkala curah hujan yang tinggi, sudah sebaiknya kita tak hanya berpikir untuk secepatnya mengalirkan air ke sungai yang berpotensi menimbulkan banjir. Alangkah baiknya, kita juga memikirkan bagaimana air hujan bisa terserap ke tanah dan menjadi cadangan air.

Patut diingat, dalam menghadapi kelangkaan air, kecenderungan mencari sumber air lain juga bukan berarti menjadi solusi. Pasalnya pencarian sumber air, justru berpotensi mengganggu penggunaan air untuk keperluan lainnya, terutama untuk pertanian yang dapat mencapai 70% dari total kebutuhan air (Boretti & Rosa, 2019). 

Solusi dari masalah ketersediaan pun tidak selamanya harus dengan sipil teknis seperti embung, bendung ataupun bendungan. Tapi juga perlunya pendekatan ecohydrology yang mengedepankan perlindungan water-dependent ecosystems di sepanjang wilayah sungai (Petts, 2007).  

Cara seperti ini, lebih tepat digunakan di sejumlah daerah di Pulau Jawa yang ketersediaan lahan banyak berkurang karena masifnya pembangunan pemukiman dan area terbangun lainnya. 

Setidaknya, desain pembangunan wilayah perlu mempertimbangkan aspek hidrogeologi suatu wilayah dengan melakukan konservasi Daerah Tangkapan Air (DTA) di bagian hulu. Pengelolaan air tanah yang bersifat action-oriented ini memerlukan peran serta banyak pihak, termasuk pelibatan industri dalam pelestarian lingkungan. 

Tidak hanya itu, menurut UNESCO (2022) penting adanya pemantauan air tanah dari waktu ke waktu dalam hal kuantitas dan kualitas. Pemantauan juga berguna untuk mengidentifikasi kemungkinan perubahan negatif. 

Asal tahu saja, recharge air tanah biasanya lebih sering diperkirakan daripada diukur secara langsung. Itulah mengapa di banyak tempat, tidak ada pengetahuan yang akurat tentang sumber daya air tanah yang tersisa di suatu DAS (Scanlon et. al. 2016). Padahal, data yang akurat penting menjadi basis pijakan dalam mengambil suatu kebijakan. Terkadang, kebijakan yang lebih baik jauh justru lebih mendesak daripada kemajuan teknologi yang ada (Boretti & Rosa, 2019).  

Singkatnya, kebijakan pengelolaan air tanah dan sistem akuifer yang tepat begitu dibutuhkan, mengingat hal ini berpengaruh luas dengan bidang lainnya, seperti sosial-ekonomi, pengentasan kemiskinan, pangan dan energi, ekosistem, perubahan iklim, dan kesehatan masyarakat.  

Selama kesalahan pengelolaan sumber daya air masih terjadi, tak usahlah kita pusing-pusing berdebat soal industri 4.0 atau mengejar dan memanfaatkan kecanggihan digital. Ingat, air bersih itu sumber kehidupan. Tanpanya, tak perlu lagi ada kehidupan digital. Apalagi memikirkan bagaimana harus beradaptasi di Metaverse. Puaskan saja dulu dahagamu.

Referensi:
Boretti A, Rosa L. 2019. Reassessing The Projections of the World Water Development Report. npj Clean Water, 2 (15).
Foster S. 2020. Global Policy Overview of Groundwater in Urban Development—A Tale of 10 Cities! Water, 12 (2): 456.
https://data.pu.go.id/visualisasi/neraca-daerah-rawan-air-tahun-2021 [diakses pada tanggal 23 Maret 2022]
Molden D. 2020. Scarcity of Water or Scarcity of Management? International Journal of Water Resources Development, 36 (2-3): 258-268.
Nisa S K, E D Lustiyati, A Fitriani. 2021. Sanitasi Penyediaan Air Bersih dengan Kejadian Stunting pada Balita. JPPKMI 2 (1): 17-25.
Petts G E. 2007. Hydroecology: The Scientific Basis for Water Resources Management and River Regulation. Dalam: Wood P J, D M Hannah, J P Sadler (Ed.). Hydroecology and Ecohydrology: Past, Present and Future. John Wiley & Sons, Ltd, England.
Scanlon, B. R. et al. 2016. Global Evaluation of New GRACE Mascon Products for Hydrologic Applications. Water Resour. Res. 52, 9412–9429.
United Nations, The United Nations World Water Development Report 2022: Groundwater: Making The Invisible Visible. UNESCO, Paris.




KOMENTAR | Validnews.id

KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentar Login atau Daftar





TERPOPULER | Validnews.id

TERPOPULER