Selamat

Minggu, 20 Juni 2021

FOKUS

09 Maret 2021|09:00 WIB

Tak Jera Berlagak Di Dunia Maya

UU ITE ada wacana akan direvisi terkait beberapa pasal karet. Tapi selama hasil belum rampung, ada baiknya warganet lebih hati-hati.
ImageIlustrasi media sosial. Shutterstock/dok

Oleh Novelia*

Cuy! Mending lo lebih hati-hati, deh, kalau main medsos. Banyak isilop keliaran di internet sekarang,” ujar seorang pemuda, mengingatkan sahabatnya yang sedang asyik bermain-main dengan media sosial melalui gawainya.

Halah! Ya kali ditangkep. Yang lebih parah dari gue banyak kok,” jawab si sahabat tak peduli.

Kekhawatiran sang pemuda yang mengingatkan sahabatnya itu bukan tanpa alasan. Sejak disahkan, UU ITE sudah memakan banyak sekali “korban”. Mulai dari yang rasanya masuk akal untuk dihukum, hingga kekhilafan warganet yang tak sadar sudah melanggar, atau bahkan kesalahan yang seakan dicari-cari.

Sebagai beleid yang terhitung baru, sudah tak terhitung berapa kali kontroversi terkait pasal-pasal di dalamnya mengemuka. Pasal-pasal yang kerap dianggap “pasal karet” dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dianggap membatasi kebebasan publik dalam berpendapat di ruang maya.

Sejak diresmikan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, khususnya Pasal 27 Ayat 3, sudah menjerat ratusan orang.

Sepanjang 2020 lalu, lembaga pemerhati keamanan internet, Southeast Asian Freedom of Expression Network (SAFEnet) mencatat sudah ada 34 kasus yang terjadi. Sementara itu, setahun sebelumnya, terdapat 24 kasus pemidanaan yang menggunakan UU ITE.

Umumnya, para pelapor menggunakan Pasal 17 Ayat 3 tentang Pencemaran Nama Baik; Pasal 27 Ayat 1 tentang Kesusilaan; Pasal 28 Ayat 2 tentang Ujaran Kebencian); dan Pasal 29 tentang Ancaman Kekerasan.

Sejatinya, UU ITE dibuat demi upaya jaminan kepastian hukum terhadap informasi dan transaksi elektronik. Termasuk untuk mengatur pengoperasian internet (cyber law).

Namun demikian, adanya “pasal karet” di dalamnya justru lebih banyak menimbulkan masalah baru daripada menawarkan jalan keluar untuk masalah yang sudah lama ada.

Pasal Karet
Sekalipun UU ITE yang disahkan pertama kali tahun 2008 itu sudah pernah direvisi pada 2016 silam, pasal-pasal yang dianggap berpotensi multitafsir atau pasal karet masih saja eksis.

Dalam penerapannya, pasal-pasal karet dalam UU ITE justru sering jadi senjata andalan untuk menjatuhkan lawan bisnis, lawan politik, hingga pihak-pihak yang berseberangan atau merugikan pelapor.

Menurut Direktur Eksekutif SAFENet, Damar Juniarto, seperti dikutip Antara (18/2), setidaknya ada sembilan pasal dalam UU ITE yang merupakan pasal karet.

Pertama, Pasal 26 Ayat 3 tentang Penghapusan Informasi yang Tidak Relevan. Pasal ini bermasalah karena berkaitan dengan sensor informasi.

Kemudian, Pasal 27 Ayat 1 tentang Asusila. Pasal ini bermasalah karena dapat digunakan untuk menghukum korban kekerasan berbasis gender online atau daring.

Selanjutnya, ada Pasal 27 Ayat 3 tentang Defamasi (pencemaran nama baik). Pasal ini dinilai dapat digunakan untuk merepresi masyarakat yang mengkritik pemerintah, polisi, atau presiden.

Lalu, Pasal 28 Ayat 2 tentang Ujaran Kebencian. Pasal ini dapat merepresi agama minoritas, juga warga yang mengkritik pihak polisi dan pemerintah.

Ada juga Pasal 29 tentang Ancaman Kekerasan. Pasal ini bermasalah lantaran dapat dipakai untuk memidana orang yang ingin melapor ke polisi.

Kemudian, Pasal 36 tentang Kerugian. Pasal ini dapat digunakan untuk memperberat hukuman pidana defamasi.

Selain itu, Pasal 40 Ayat 2a tentang Muatan yang Dilarang juga dianggap bermasalah karena dapat digunakan sebagai alasan internet shutdown untuk mencegah penyebarluasan dan penggunaan informasi hoaks.

Sementara itu, Pasal 40 Ayat 2b tentang Pemutusan Akses dianggap bermasalah karena dapat menjadi penegasan bahwa peran pemerintah lebih diutamakan daripada putusan pengadilan.

Terakhir, ada Pasal 45 Ayat 3 tentang Ancaman Penjara dari Tindakan Defamasi. Pasal ini bermasalah karena dapat menahan tertuduh saat proses penyidikan.

Menangkap kegusaran publik atas sejumlah pasal dalam UU ITE yang dinilai tidak memberikan rasa keadilan, Presiden Joko Widodo dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri 2021 (15/2) pun meminta DPR bersama-sama pemerintah merevisi Undang-Undang ITE.

Ia mengingatkan, semangat UU ITE adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar lebih bersih, sehat, beretika, dan bisa dimanfaatkan secara produktif. Karenanya, revisi dan penghapusan pasal-pasal karet dalam UU ITE tersebut bisa menjadi hulu dari persoalan hukum. Apalagi, jika undang-undang tersebut dinilai tidak memberikan keadilan bagi masyarakat.

"Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa beda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," kata Jokowi sebagaimana dikutip dari Antara.

Di luar kontroversi yang mencuat terkait revisi UU tersebut, banyak pelaku yang dianggap melanggar UU ITE telah menjalani hukuman.

Selain kasus yang dianggap “kriminalisasi” karena menjerat seseorang hanya karena tak suka dikritik atau demi membungkam pihak tertentu, senjata bernama UU ITE ini memang kerap menebas pengguna media sosial. Khususnya yang kerap “menyampah” dengan kabar bohong, ujaran kebencian, atau unggahan negatif lainnya.

Akan tetapi, seolah cuma angin lalu, jeratan UU tersebut nyatanya terlihat kurang “menakutkan” buat penjahat siber atau orang yang berpikiran jahat di media sosial. Media sosial masih saja dipakai sebagian orang untuk “menyampah”. Mungkin, saking banyaknya, polisi siber bisa saja lelah dan harus pilah-pilah kasus sebagai prioritas.

Tak heran, alih-alih menangkap sang “penyampah”, kita lebih sering mendengar aparat menangkap aktivis atau orang yang kritis dan kontra dengan pemerintah dan mengganjarnya dengan sejumlah pasal dalam UU ITE tersebut.

Mungkin, lagi-lagi mungkin, para “penyampah” yang jumlahnya banyak, hanya dianggap penjahat receh atau tidak terlalu serius mengganggu kehidupan sosial bermasyarakat, apalagi bernegara.

Pansos di Medsos
Media sosial memang sebuah arena yang bisa dibilang ajaib. Sifatnya yang maya membuat para penghuninya seolah merasa aman dan yakin apa yang mereka lakukan di situ hanya akan berada di situ. Padahal tidak.

Tak heran, banyak kebohongan yang dilakukan penggunanya demi mencapai tujuan tertentu. Bagi mereka yang tidak terlalu ahli berinteraksi dengan individu lain di dunia nyata, media sosial singgah di hidup mereka sebagai alternate universe yang menyenangkan.

Seseorang yang pendiam tidak memiliki banyak teman di dunia nyata, bisa saja muncul sebagai seseorang yang asyik dan talkative di internet.

Seseorang yang sebenarnya hidup biasa saja secara ekonomi, bisa tampak seperti si kaya raya dengan memamerkan berbagai barang bermerek atau koleksi foto liburan di galeri instagramnya.

Padahal, barang itu bukan miliknya, dan liburan itu menggunakan uang hasil mengutang, misalnya. Inilah kondisi ironi yang dikatakan sebagai pansos alias panjat sosial olah “generasi zaman now”.

Fake alias palsu, seakan jadi kata kunci untuk aktualisasi diri di media soaial.

Seorang pelaku pansos alias social climber bakal menciptakan karakter baru di media sosial yang menurutnya ideal guna menutupi kekurangan di dunia nyata. Pencitraan dilakukan, dan tak jarang manipulasi menyertainya.

Menurut Psikolog Kasandra Putranto (Kurniawan & Manullang, 2019), aksi semacam ini menjadi cerminan rasa tidak percaya diri dan tidak mampu mengendalikan diri yang kemudian menimbulkan hasrat untuk memiliki sesuatu yang lebih.

Keinginan tersebut kemudian diaplikasikan pada kegiatan yang dinilai sebagai pencapaian, yakni mendapatkan respons dari warganet lainnya di media sosial. Respons tersebut bisa berupa loves, likes, comments, ataupun retweet. Jika pun tidak disukai semua warganet, yang penting apa yang diunggahnya viral dan mendapat atensi masyarakat dunia maya.

Berawal dari ketidakpuasan dengan kondisi diri di dunia nyata, perhatian yang social climbers dapatkan di dunia maya membuat mereka obsesif. Kegiatan ini menjadi candu bagi mereka ketika berselancar di internet.

Dilakukan berulang meski kadang menuntut hal yang di luar kapasitas, semuanya dengan tujuan mendapat “penghargaan” dari pengguna media sosial lainnya.

“Artinya dia melakukan sebuah upaya khusus untuk memberikan image tertentu sampai melakukan manipulasi. Itu lah social climber,” tutur Kasandra.

Buat beberapa orang yang merasa dirinya kurang bersinar di dunia nyata, pansos di dunia maya menjadi pilihan menggiurkan.

Apalagi, menurut Sonny Mukhlison (Kurniawan & Manullang, 2019), media sosial memang strategi paling murah dan ampuh untuk meningkatkan status sosial. Hanya bermodal ponsel pintar jenis apapun, manipulasi bisa secara real time terekspos warganet lainnya.

Dilema Pemberian Hukuman
Tak cuma dalam hal pansos yang melibatkan manipulasi alias kebohongan, hukuman yang diberikan, kadang tidak berujung seperti yang diharapkan. Beberapa pelaku bahkan kedapatan mengulangi perbuatan yang sama.

Pasalnya, “penghargaan” yang mereka dapatkan jika berhasil melakukan misi tertentu dirasa lebih layak dibandingkan hukuman yang akan atau bahkan mungkin pernah diterima (Lianawati, 2010) .

Menurut Skinner (dalam Wittig, 1980), prinsip pembelajaran instrumental menjelaskan bahwa keberhasilan yang kerap diperoleh, serta hukuman yang tidak konsisten—karena tidak selalu ketahuan—menjadi kondisi paling efektif yang meningkatkan potensi dilakukannya perbuatan yang sama secara berulang.

Algojo melakukan eksekusi hukuman cambuk terhadap salah seorang pasangan terpidana dalam kasus zina di Masjid Al Munawarah, Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Jumat (4/9/2020).

Ketika seseorang yang payah dalam interaksi sosial melakukan manipulasi atau penghinaan terhadap suatu tokoh di media sosial, misalnya, akan ada risiko ia tertangkap polisi siber dan dikenakan pasal UU ITE. Namun, mendapat hukuman belum tentu membuatnya jera.

Kenapa? Karena sekalipun ia ditangkap dan masuk penjara, masih adan kemungkinan ia berhasil berpansos dan berujung viral—sebagai penghargaan—di lain kesempatan. Jadi, masih ada celah jika suatu saat ia beraksi kembali.

Jika hal itu bisa terjadi pada mereka yang sudah pernah mendapat hukuman, apalagi mereka yang belum pernah tertangkap?

Coba pikirkan. Ketika seorang anak diancam hukuman jika tidak mampu menjawab pertanyaan gurunya, apakah ia akan serta merta menjawab dengan mudah? Dalam beberapa kasus mungkin iya, karena desakan membuat orang berpikir lebih keras.

Akan tetapi, buat beberapa lainnya, tindakan menghukum ini malah meningkatkan rasa takut yang membuat tak mampu menjawab ketika sedang dihukum. Bukannya berpikir untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, yang terjadi bisa saja sang anak malah mencari beragam cara untuk menghindari hukuman. Ngakali.

Hal ini juga bisa berlaku bagi para pelaku kriminal. Seorang pencuri belum tentu jera jika sudah dipenjara. Ia bisa saja jadi semakin kreatif mencari cara agar tidak tertangkap polisi lagi.

Di dunia maya, bukan tak mungkin hal tersebut juga terjadi. Bisa jadi, mereka justru akan semakin tertantang untuk mencari strategi yang membuat aksinya tak terdeteksi polisi siber atau pelaporan pihak tertentu di internet.

Bagi mereka yang belum pernah mendapat hukuman, mereka bisa menjadikan kasus-kasus pendahulunya yang tertangkap sebagai “studi kasus” untuk beraksi lebih cerdik. Tetap melakukan aksi yang dinilai melanggar peraturan meski harus berhadapan dengan risiko hukuman, tak lain dilakukan agar tujuan utama mendapat “penghargaan” bisa tercapai.

Wood, Gove, Cochran, dan Wilson (1997) menjelaskan, setidaknya ada tiga jenis penghargaan yang dapat menjadi penguatan saat seseorang melakukan tindak kejahatan. Dua di antaranya adalah exogenous rewards dan psychological rewards.

Exogenous rewards meliputi uang, status sosial, atau imbalan lainnya, yang bersifat instrumental. Sementara itu, psychological rewards tergambar pada perasaan memiliki kemampuan dan bahwa diri berguna sehingga menumbuhkan rasa percaya diri, yang biasanya dialami oleh orang-orang yang kerap menemui kegagalan dan penghinaan.

Kedua penghargaan ini sering kali saling berinteraksi satu sama lain. Buat seseorang yang dinilai “cupu” oleh lingkungan sebayanya, apalagi tidak memiliki keunggulan tertentu dan membuatnya dikucilkan, pansos dengan melanggar UU ITE di media sosial bisa jadi “jalan ninja” dan memberi harapan.

Jika strateginya berhasil, konten yang diunggahnya bakal mendapat perhatian publik. Kepopuleran membuat status sosialnya terangkat. Di lain sisi, ia juga merasa terpuaskan secara psikologis. Ia merasa akhirnya ada yang mampu ia lakukan dengan baik hingga berhasil dan berharga.

Buat para “penyampah”, memang harus ada rambu yang tegas dipasang dan diawasi negara. Akan tetapi, bukan berarti rambu tersebut bisa seenaknya diinterpetasikan demi kepentingan kelompok tertentu.

Kritik tak melulu berarti benci, namun mencari-cari kesalahan pihak lain dan mengglorifikasikannya juga bisa dikatakan “menyampah”.

Hukum tegas mereka yang jahat, tegur dan perbaiki mereka yang berbuat salah. Pilah-pilah, tak semua perbuatan atau pemikiran yang salah harus berujung masalah. Ada kartu kuning sampai kartu merah. Toh, kita masih manusia, tak luput dari salah. Namun demikian, tak semuanya harus dipenjara, kan?

*) Peneliti Visi Teliti Saksama

 

Referensi

Antaranews: Menanti revisi UU ITE jilid 2 https://www.antaranews.com/berita/2006061/menanti-revisi-uu-ite-jilid-2

Kurniawan, D., & Manullang, J. (2019, Desember 7). Pansos Memanipulasi Diri Demi Label Tinggi. Retrieved from Validnews: https://www.validnews.id/Pansos--Memanipulasi-Diri-Demi-Label-Tinggi-tTh

Lianawati, E. (2010). Sanksi dan Penghukuman dari Telaah Psikologi. Perempuan Bicara Hukum dan Penghukuman (pp. 1-28). Depok: Universitas Indonesia.

Wood, P. B., Gove, W. R., Cochran, J., & Wilson, J. A. (1997). Nonsocial Reinforcement and Habitual

Criminal Conduct: An extension of Learning Theory. Criminology Vol. 35 No. 2, (pp. 335-366).Boston.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA